Bentuk-Bentuk Negara Dalam Hukum Internasional

Di mata hukum internasional semua negara yang ada yang berjumlah lebih dari 190 negara semua memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Persamaan itu tidak memandang negara itu besar atau kecil, kaya atau miskun, kuat atau lemah semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional.

Namun tidak semua negara yang ada di dunia ini memiliki bentuk yang sama, sehingga perbedaan ini menyebabkan perbedaan pula bagaimana cara pelaksanaan hukum internasional di masing-masing negara. Hukum internasional memang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan bentuk suatu negara, semua itu adalah urusan dari negara itu sendiri. Oleh karena negara-negara yang berbeda-beda bentuknya itu harus melakukan kegiatan antara satu dengan yang lain, maka hukum internasional perlu mengetahui bagaimana bentuk suatu negara demi melaksanakan kegiatan luar negerinya. Berikut adalah bentuk-bentuk negara yang akan memudahkan kajian di dalam hukum internasional.

bentuk-bentuk-negara
Bentuk-bentuk Negara


1. Negara Kesatuan

Bentuk yang pertama adalah negara kesatuan. Perlu diketahui sekitar separuh negara di dunia bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Undang-undang Dasar Negara kesatuan memberikan kekuasaan penuh pada pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Suatu negara kesatuan betapa luasnya otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada propinsi-propinsinya, namun untuk masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri tetaplah merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah (propinsi) tidak memiliki wewenang atau tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan negara luar. Prancis dan Indonesia adalah contoh negara dari banyak negara dengan bentuk kesatuan dan juga perlu diketahui bahwa bentuk negara semacam ini biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam hukum internasional.


2. Negara Federal

negara-federal-amerika
Amerika adalah negara penganut sistem Federal
Bentuk negara yang kedua adalah negara Federal. Negara Federal merupakan gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang keseleruhannya diatur Undang-Undang Dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dengan negara-negara bagiannya. Di Amerika Serikat, Brasil, Meksiko dan Australia namanya negara bagian. Walaupun negara bagian mempunyai konstitusi dan pemerintahan masing-masing, negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan luar negeri. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan negara federal bukanlah wewenang yang ditentukan oleh hukum internasional, namun ditentukan oleh konstitusi yang ada di dalam negara federal tersebut.

Lalu apa saja wewenang yang dimiliki pemerintah federal yang tidak dimiliki oleh pemerintah negara bagian? Bahwasanya hanya pemerintah negara federal yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan militer. Tidak satupun dari negara bagian yang dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak satupun dari negara-negara tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, wewenang untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional diserahkan kepada badan eksekutif pemerintah federal, dalam hal ini kepala negara. Di samping itu, bila negara bagian dari suatu negara federal melakukan perbuatan yang melanggar hukum internasional, biasanya negara federal yang mengambil tanggung jawab internasionalnya.

Namun sistem negara federal tentu memiliki kelemahan. Sistem federal yang cukup merepotkan adalah apa yang terjadi dengan Kanada. Kebijaksanaan propinsi Quebec yang membuat persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Perancis dan negara-negara Afrika Francophone sering menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Federal Kanada dengan negara bagian tersebut. Bulan 1968 Kanada memutuskan hubungan diplomatik dengan Gabon yang mengadakan hubungan langsung dengan Quebec tanpa melalui Pemerintahan Federal. Akhirnya, dengan segala keengganan Pemerintah Federal Kanada memberikan kewenangan kepada propinsi Quebec untuk membuat persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan negara-negara francophone tersebut.


3. Gabungan Negara-negara Merdeka

Bentuk negara yang ketiga adalah Negara yang berisi Gabunga-gabungan dari negara-negara yang telah merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu Uni Riil dan Uni Personil.

a. Uni Riil

Uni Riil adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Yang menjadi subjek hukum internasional adalah uni itu sendiri, sedangkan masing-masing negara anggotanya hanya mempunyai kedaulatan intern saja. Sesuai perjanjian atau konstitusi yang menggabungkan kedua negara, mereka tidak boleh berperang satu sama lain atau secara terpisah melakukan perang dengan negara lain. 

Contoh negara dalam sejarah modern yang mempunyai sistem serupa, yaitu Uni Austria, Hongaria yang bubar di tahun 1918 sesaat berakhirnya Perang Dunia 1, kemudian Denmark dan Iceland dari 1918-1944. Di Timur Tengah pernah terjadi penggabungan seperti ini, seperti Mesir dan Syria yang menggabungkan diri dalam United Arab Republic tetapi hanya beberapa tahun saja karena tidak adanya keserasian antara kedua negara.

b. Uni Personil

Terbentuknya negara uni personil ini dapat terjadi bila dua negara berdaulat untuk menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dalam uni personil masing-masing negara tetap merupakan subjek hukum internasional. Contoh-contoh dalam sejarah adalah uni antara Belanda dan Luxemburg dari tahun 1815 sampai 1890, kemudian Belgia dan negara merdeka Kongo dari tahun 1855 sampai 1908.

Sampai saat ini negara sistem uni riil dan uni personil sekarang ini hanya mempunyai nilai sejarah saja dan praktis tidak ada lagi negara yang berada di bawah sistem tersebut kecuali beberapa negara dalam kerangka British Commonwealth of Nations yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya, seperti Kanada dan Australia.


4. Negara Konfederensi

Bentuk negara yang keempat adalah Negara Konfederensi. Negara Konfederensi adalah gabunagn dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederensi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederensi masing-masing tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional. Bentuk konfederensi hanya ada di abad 19. Swiss yang secara resmi menamakan dirinya negara konfederensi, tetap saja semenjak tahun 1848 pada hakekatnya lebih banyak federal di mana wewenang luar negeri berada di tangan pemerintah federal.


5. Negara Netral

Bentuk negara yang berikutnya adalah Negara Netral. Negara Netral adalah negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Prinsip netral ini memiliki banyak arti dan harus bisa dibedakan pengertian antara netralitas tetap dan netralitas sewaktu-waktu, politik netral atau netralisme positif.

negara-negara-netral
Contoh negara netral di Zona Netral
Netralitas tetap adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti Swiss dan Austria. Sedangkan netralitas sewaktu-waktu addalah sikap netral yang hanya berasal dari kehendak negara itu sendiri yang sewaktu-waktu dapat ditinggalkan. Sebagai contoh Swedia, yang selalu mempunyai sikap netral dengan menolak untuk mengambil ikatan politik dengan blok kekuatan manapun. Selanjutnya ada pula politik netral atau netralisme positif yang kebijaksanaannya dianut oleh negara-negara berkembang terutama yang tergabung dalam Gerakan non-Blok. Negara-negara tersebut bukan saja tidak memihak kepada blok-blok kekuatan yang ada tetapi juga dengan bebas memberikan pandangan dan secara aktif mengajukan saran dan usul penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi dunia demi tercapainya keharmonisan dan terpeliharanya perdamaian dalam masyarakat internasional.

Lalu apa hal yang mendasari negara netral tetap mempunyai dasar-dasar politik? ada 3 segi yang mendasarinya, yaitu :

a. Segi Politik

Netralitas tetap adalah suatu institusi yang lahir dari politik keseimbangan untuk menjaga agar suatu negara tertentu jangan menjadi rebutan bagi negara-negara besar. Atas dasar itulah yang menjadi pertimbangan klasik yang bahkan masih berlaku sampai sekarang, guna menghadapi persaingan antara negara-negara besar.

b. Segi Sosiologis

Menurut Doktrin Positivis, netralitas tetap merupakan cermin dari keharusan sosial yang berasal dari faktor-faktor historis dan letak geografis dari negara-negara yang bersangkutan. Jadi netralitas tersebut mempunyai status objektif yang dalam pelaksanaannya dirasa perlu untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian.

c. Segi Yuridis

Netralitas tetap didasarkan atas satu atau lebih instrumen hukum yang didalamnya mengatur negara bersangkutan juga ikut di dalamnya atau atas pernyataan kolektif atau unilateral dari negara-negara yang mengakui dan menghormati netralitas tersebut.


6. Negara yang Terpecah

Negara yang terpecah ini adalah sebagai dampak Perang Dunia 2 yang lalu di mana suatu negara diduduki oleh negara-negara besar yang menang dalam perang. Perang dingin yang diakibatkan pertentangan idiologi dan politik antara negara Blok Timur dan Blok Barat telah menyebabkan negara yang diduduki kemudian pecah menjadi dua yang mempunyai ideologi dan sistem pemerintahan yang saling berbeda dan yang menjurus kepada sikap saling curiga dan bermusuh-musuhan.

Ada empat negara yang terpecah pasca Perang Dunia 2, yaitu :

a. Jerman

Selama bertahun-tahun telah terjadi pertentangan idelogis yang keras antara dua negara yang menduduki Jerman, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama dengan negara-negara sekutu. Pertentangan itu terus berlanjut sampai ada usulan untuk membentuk negara Jerman yang baru, sehingga akhirnya tampil dua negara, yaitu Republik Federal Jerman (8 Mei 1949) dan Republik Demokratik Jerman (7 Oktober 1949). Jerman Barat secara militer diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sedangkan Jerman Timur diduduki oleh Uni Soviet. Akibat dari pertentangan kedua negara tersebut, usaha-usaha untuk mempersatukan kembali kedua negara tersebut menjadi gagal sampai akhirnya setelah runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1989 dan berakhirnya Perang Dingin kedua negara tersebut (Jerman barat dan timur) bergabung kembali menjadi satu negara pada tanggal 3 Oktober 1990.

b. Cina

Setela berakhirnya Perang Dunia II, Cina kemudian terpecah menjadi dua negara, yaitu Republik Rakyat CIna dan Pemerintah Nasionalis Republik CIna di Taiwan. Bahkan sampai sekarang, Pemerintah Cina di Beijing menganggap Taiwan hanyalah sebagai salah sahtu dari propinsinya dan menentang konsep dua Cina. Pada bulan Oktober 1971 kursi Cina di PBB telah berhasil diambil oleh wakil Republik Rakyat Cina dengan mengeluarkan wakil Cina Nasionalis dari organisasi dunia tersebut. Dari segi faktual Republik Cina tetap dianggap sebagai sebuah negara walaupun hanya diakui oleh sekitar 20 negara. Namun, sampai sekarang CIna masih tetap mempraktekkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakui Cina Nasionalis, yang terakhir adalah Macedonia pada tahun 1999.

c. Korea

Hingga pada tahun 1945, Korea sudah diduduki oleh Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir, dengan kekalahan Jepang Korea kemudian dibagi menjadi dua yaitu Korea Selatan dengan sistem demokrasi liberal dan Korea Utara dengan sistem komunis. Pada bulan Juni 1950 Korea Utara melancarkan serangan ke Korea Selatan dengan tujuan mempersatukan kedua negara, namu gagal berkat bantuan pasukan dari PBB.

Persetujuan Peletakan Senjata Pan Mun Jon tahun 1953 telah mengembalikan keadaan pada status quo ante. Kedua Korea ini sampai sekarang merupakan anggota aktif dalam masyarakat internasional dengan Korea Utara sebagai Gerakan Nonblok. Setelah berakhirnya Perang Dingin, telah tercapai kesepakatan bahwa kedua negara tersebut diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1991 dengan nama Democratic People's Republic of Korea dan Republic of Korea.

d. Vietnam

Sesuai Keputusan Konvensi Jenewa 1954, Vietnam dibagi oleh garis paralel yaitu bagian utara rezim komunis dan bagian selatan dengan pemerintah liberal. Selama kurang lebih 20 tahun terdapat dua negara terpisah, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang masing-masing anggota aktif masyarakat internasional. Selanjutnya, hubungan kedua negara selalu ditandai dengan sengketa bersenjata karena tekad dari Vietnam Utara untuk menyatukan kedua negara yang akhirnya terlaksana dengan jatuhnya Saigon pada akhir April 1975. Setelah bersatu kembali pada tanggal 3 Juli 1976, Vietnam menjadi anggota PBB pada tanggal 20 September 1977.

e. Cyprus

Sebagai akibat pengambilan kekuasaan oleh perwira-perwira Yunani yang ingin menggabungkan Cyprus dengan Yunani pada tahun 1974, Turki segera menduduki bagian utara dari pulau tersebut. Selanjutnya 38% dari Pulau Cyprus diduduki oleh Turki dengan kehadiran 20.000 pasukannya. Akibatnya penduduk Yunani terpaksa meninggalkan bagian utara pulau tersebut dan 60.000 orang Turki didatangkan dari negara induk untuk mengubah keseimbangan demografi bagian utara pulau tersebut. Kemudian masyarakat Turki di pulau itu tanggal 15 November 1983 mengumumkan lahirnya Turkish Republic of Northern Cyprus. Namun, baik menurut Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan mengecam berdirinya negara tersebut dan menyatakannya tidak sah dan minta semua negara untuk tidak mengakuinya. Sampai sekarang hanya Turki yang mengakui entitas tersebut dan negara-negara lainnya menolak keberadaan entitas tersebut.


7. Negara-negara Kecil

negara-negara-kecil
Negara-negara kecil di pulau-pulau kecil
Dalam pembahasan selanjutnya ini adalah bentuk negara yang ketujuh, yaitu Negara-negara Kecil. Yang dimaksud dengan negara kecil adalah negara-negara yang mempunyai wilayah yang sangat kecil dengan penduduk yang sangat sedikit pula. Negara-negara kecil ini semua mempunyai unsur konstitutif seperti yang dipersyaratkan oleh hukum internasional untuk pembentukan suatu negara. Walaupun semua negara-negara kecil ini merupakan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, tidak semuanya sanggup melaksanakan kedaulatan keluarnya, seperti mempunyai perwakilan diplomatik dan konsuler dengan negara-negara lain atau menjadi anggota organisasi-organisasi internasional. Pertimbangan terutama adalah karena mahalnya biaya pembukaan misi perwakilan tetap di luar negeri, kekurangan personalia dan beratnya beban pembayaran kontribusi wajib pada organisasi-organisasi internasional.

Negara-negara kecil juga tidak mempunyai angkatan bersenjata dan pertahanan nasionalnya diserahkan kepada negara tetangga. Tentu saja negara-negara kecil itu diharapkan untuk mempunyai kebijaksanaan luar negeri yang tidak berbeda dengan negara tetangganya. Sebelum menjadi anggota PBB, ada negara-negara kecil yang aktif dalam organisasi-organisasi internasional bersifat teknis dan juga mengikuti sidang-sidang Majelis Umum PBB di New York dengan status sebagai peninjau seperti Monaco. Vatikan yang sampai sekarang bukan anggota PBB mempunyai status sebagai peninjau tetap di Organisasi tersebut.

Sebagai penutup negara-negara kecil tersebut tetaplah merupakan subjek hukum internasional, tetapi karena kecilnya maka tidak mampu untuk melaksanakan semua atribut sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bila terjadi pembatasan-pembatasan, itu adalah atas kehendak sendiri dan juga kadang-kadang melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan negara tetangga mereka.


8. Negara Protektorat

negara-protektorat
Kamboja, Laos dan sekitarnya pernah
jadi Negara Protektoral Perancis
Negara protektorat merupakan rezim konvensional antara dua negara yang tidak sama membagi pelaksanaan berbagai wewenang. Dalam sistem protektorat ini negara kolonial memperoleh sejumlah wewenang atas negara yang dilindunginya (seperti namanya protek : melindungi). Negara-negara yang berada di bawah sistem protektorat ini mempunyai kapasitas yang terbatas dalam bidang hubungan luar negeri dan pertahanan yang biasanya dilakukan oleh negara pelindung. Seberapa jauh wewenang luar negeri tersebut tergantung dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrumen yuridis yang mengatur hubungan kedua negara. Namun dalam sistem protektorat ini sebenarnya adalah peninggalan dari zaman kolonial, misalnya yang terjadi pada Tunisia, Maroko, Kamboja, Laos dan Vietnam yang dulunya merupakan protektorat Perancis. Dalam prakteknya negara pelindung ikut campur terhadap masalah intern dari negara yang dilindungi terutama dalam hal politis dan ekonomi. Karena alasan itulah sampai sekarang tidak ada negara yang berada di bawah sistem protektorat tersebut.


Bagaimana teman-teman pembaca? artikel sederhana saya diatas mengenai pembahasan mengenai bentuk-bentuk negara yang kaitanya dengan subjek hukum internasional. Semoga artikel ini bermanfaat buat teman-teman pembaca sebagai bahan referensi atau bahan bacaan untuk pengetahuan.

Terima Kasih dan salam hangat, deffendy ++

0 Response to "Bentuk-Bentuk Negara Dalam Hukum Internasional"

Post a Comment