Kasus pelanggaran HAM dan Suksesi Negara di Timor Timur - (Bagian 2 - Kronologi Mei 1998 – Oktober 1999)

Setelah sebelumnya saya membahas mengenai pendahuluan daripada peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur, maka kali ini saya akan memaparkan lebih detail per tanggal kronologis peristiwa Mei 1998-Oktober 1999 di Timor Timur. Berikut uraiannya :

kronologis-mei-1998-oktober-1999-timor-timur


1998

21 Mei - 20 November
  • 21 Mei : Presiden Soeharto dipaksa mundur, dan digantikan oleh wakil presidennya Dr. B. J. Habibie.
  • 9 Juni : Presiden Habibie mengatakan (kepada Reuters) bahwa ia akan mempertimbangkan menawarkan status khusus kepada Timor Timur.
  • 15 Juni : Demonstrasi di Dili oleh sekitar 15.000 mahasiswa, menuntut referendum dan pembebasan Xanana Gusmão.
  • 18 Juni : Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyampaikan usulan baru kepada Portugal.
  • 27 Juni : Bentrok antara pendukung kemerdekaan dan integrasi di Dili.
  • 5 Agustus : Perundingan baru dengan sponsor PBB antara Indonesia dan Portugal.
  • 21 Agustus : Xanana menolak usulah otonomi.
  • 10 September : Uskup Belo dan Uskup Nascimento mengadakan perundingan dua hari di Dare mengenai persoalan kemerdekaan dan otonomi.
  • 12 Oktober : Ribuan orang mengadakan protes terhadap TNI di Baucau.
  • 4 November : Beberapa ratus Pasukan Kopassus dilaporkan tiba di Kupang untuk ditugaskan ke Timor Timur.
  • 20 November : Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan atas kekerasan di Timor Timur. Lisbon menghentikan perundingan.

1999

27 Januari - 11 Maret
  • 27 Januari: Diumumkan di Jakarta bahwa Habibie akan meminta MPR mengesahkan kemerdekaan kalau tawaran otonomi khusus ditolak.
  • 7 Februari: Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia mengadakan pertemuan di New York untuk menyusun rancangan untuk Timor Timur.
  • 8 Februari: Uskup Belo dan José Ramos Horta menyatakan bahwa Timor Timur harus merdeka, setelah menjalani suatu periode Otonomi.  
  • 22 Februari: Jenderal Wiranto mengatakan di Jakarta bahwa TNI akan melanjutkan menugaskan milisi untuk membantu polisi menjaga keamanan.
  • 25 Februari: Perdana Menteri Portugis meminta kehadiran PBB di Timor Timur. Menteri Luar Negeri Australia bertemu dengan Habibie di Jakarta.
  • 11 Maret: Di New York diumumkan bahwa Jakarta dan Lisbon telah menyepakati memberi orang Timor Timur pemungutan suara untuk menetapkan masa depan mereka. Gusmão dan Tavares sepakat bekerjasama untuk gencatan senjata.


6 April - 28 Mei 

  • 6 April: Di Liquiça sebanyak 50 orang Timor Timur yang mengungsi di kompleks gereja, dibunuh oleh milisi BMP, dengan keterlibatan TNI. Gusmão menyerukan pasukan Falintil untuk mempertahankan diri. Jenderal Wiranto memberitahu media bahwa pembantaian ini adalah akibat konflik antara "kelompok-kelompok yang bersaingan.".
  • 16 April: Belarmino da Cruz, seorang saudara laki-laki Francisco Lopez da Cruz, dilaporkan dibunuh di Laclubar.
  • 20 April: José Ramos Horta menyerukan sanksi internasional terhadap Indonesia. Jenderal Wiranto mengunjungi Dili, dan menyatakan keadaan keamanan berada dalam kendali.
  • 24 April: Setelah pembicaraan dua hari, pejabat-pejabat Portugis dan Indonesia mencapai kesepakatan luas tentang paket otonomi dan referendum, tetapi pengaturan keamanan masih harus diselesaikan.
  • 26 April: Komisi Perdamaian dan Stabilitas untuk Timor Timur dibentuk dengan wakilwakil dari pro-integrasi, pro-kemerdekaan, pemerintah setempat, militer, polisi, Gereja dan Komnas HAM.
  • 27 April: Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Howard, Dr. Habibie berjanji melakukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB pada tanggal 8 Agustus.
  • 28 April: Tono Suratman berjanji bahwa milisi-milisi pro-integrasi akan dilucuti dalam minggu-minggu berikutnya.
  • 30 April: Laporan ditemukannya 11 mayat orang pro-integrasi di Bauhati.
  • 1 Mei: Milisi Sakunar, dipimpin oleh Simao Lopes, dibentuk di Oecussi. Megawati Sukarno mengumumkan bahwa referendum Timor Timur akan ditunda kalau partainya (PDI Perjuangan) memenangkan pemilihan umum mendatang.
  • 5 Mei: Kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB mengenai referendum untuk Timor Timur ditandatangani di New York. Kesepakatan ini menetapkan bahwa pakar-pakar internasional akan membantu menyelenggarakan dan mengawasi pemungutan suara, dan polisi tidak bersenjata mengawasi proses ini. Tetapi tanggungjawab keamanan terletak pada pasukan ABRI.
  • 7 Mei: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 136, mendukung Kesepakatan 5 Mei, dan bergerak cepat untuk memulai pelaksanaannya.
  • 9 Mei: Mayor Jenderal Adam Damiri memberi tahu media bahwa perlucutan senjata milisi dan pasukan-pasukan pro-kemerdekaan "bergerak lancar" dan bahwa keadaan keamanan sekarang berada di bawah kendali.
  • 23 Mei: Presiden Habibie berjanji membebaskan Xanana setelah pemungutan suara.
  • 24 Mei: Wakil Khusus Sekretaris Jenderal mendesak Dewan Keamanan untuk mengirim tim penasehat militer ke Timor Timur, ketika pejabat-pejabat Indonesia tidak menjaga keamanan di sana. Setelah kunjungan tiga hari, Utusan Khusus Soragjee memberi tahu Habibie bahwa semua orang Timor Timur harus dilucuti. Kapolda Timor Timur Timbul Silaen mengatakan kepada media bahwa polisi netral dan "telah berusaha sekeras mungkin untuk mencegah kekerasan."
  • 27 Mei: Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya kekerasan di Timor Timur.
  • 28 Mei; Komisi Perdamaian dan Stabilitas melaporkan bahwa milisi menyusun daftar pemimpin pro-kemerdekaan, dengan bantuan badan-badan intelijen, sehingga mereka bisa dijadikan sasaran kalau dalam konsultasi rakyat otonomi ditolak.


1 Juni - 31 Agustus

  • 1 Juni: Megawati mengadakan kunjungan singkat ke Timor Timur.
  • 4 Juni: Misi UNAMET beranggotakan 70 orang memulai kerjanya di Timor Timur.
  • 7 Juni: Pemilihan umum parlemen Indonesia.
  • 8 Juni: PBB memulai kampanye referendum.
  • 11 Juni: Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1246, secara resmi membentuk UNAMET.
  • 23 Juni: PBB, dengan menyebutkan keadaan keamanan yang tidak memuaskan, menunda referendum ke tanggal 22 Agustus. Jenderal Wiranto menyatakan ketidaksetujuannya dengan penundaan ini.
  • 26 Juni: Uskup menghadiri perundingan damai di Jakarta. José Ramos Horta dan Xanana Gusmão diperbolehkan hadir.
  • 29 Juni: Tujuh orang pejabat PBB terluka di Maliana dalam serangan oleh gerombolan prootonomi. Ketua Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas serangan tersebut. Laporan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa keadaan keamanan di Timor Timur belum kondusif untuk penyelenggaraan pemungutan suara.
  • 4 Juli: Seorang pengemudi PBB ditembak pada serangan milisi terhadap staf UNAMET dan pekerja bantuan kemanusiaan di Liquiça dan Maliana.
  • 7 Juli: Indonesia mengirim 1.200 polisi tambahan ke Timor Timur, menanggapi keprihatinan internasional pada persoalan keamanan.
  • 8 Juli: Staf UNAMET di Maliana menyaksikan 60-80 milisi diberi latihan militer, yang dikabarkan diselenggarakan oleh perwira-perwira TNI lokal.
  • 10 Juli: Falintil menyatakan gencatan senjata.
  • 12 Juli: Satu delegasi menteri-menteri, termasuk Jenderal Wiranto, bertemu dengan Ian Martin dan Francesc Vendrell.
  • 14 Juli: Wiranto mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menempatkan pasukan PBB di Timor Timur, yang justru akan melanggar Kesepakatan 5 Mei.
  • 16 Juli: Pendaftaran pemilih dimulai, dengan seorang milisi terbunuh dalam suatu bentrokan.
  • 4 Agustus: Pendaftaran pemilih berakhir, dengan 438.000 orang mendaftar.
  • 7 Agustus: Delegasi menteri-menteri Indonesia, dipimpin oleh Alatas, menemui pejabat pejabat PBB di Dili.
  • 8 Agustus: Pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-integrasi menandatangani kesepakatan code of conduct, sebagai suatu komitmen pada referendum. Jenderal Wiranto menyatakan bahwa penyerangan senjata adalah prasyarat bagi pelaksanaan pemungutan suara yang damai.
  • 11 Agustus: Utusan Khusus Sekretaris Jenderal meminta pengerahan lebih banyak polisi di Timor Timur, dan pemantau polisi internasional.
  • 12 Agustus: Wiranto mengeluarkan jaminan bahwa militer akan menjamin keamanan pada periode setelah pemungutan suara, dan akan menerima hasil pemungutan suara.
  • 13 Agustus: Kolonel Tono Suratman digantikan oleh Kolonel Noer Muis.
  • 26 Agustus: Eurico Guterres dalam sebuah rapat umum 15.000 orang di Dili mengatakan bahwa Timor Timur akan menjadi lautan api kalau kemerdekaan menang.
  • 27 Agustus: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1262, memperpanjang mandate UNAMET.
  • 28 Agustus: Di Lospalos kepala desa Verissimo Quintas dibunuh oleh milisi, yang menuduhnya mendukung CNRT. Milisi memaksa wartawan dan staf PBB keluar Maliana dimana dua orang penduduk lokal kemudian dibunuh. Kapolda Silaen menyatakan bahwa pasukannya cukup untuk pengamanan. Alatas menolak perlunya pasukan penjaga perdamaian di Timor Timur.
  • 30 Agustus: Pemungutan suara diselenggarakan di Timor Timur, dengan lebih dari 97% pemilih terdaftar berpartisipasi. Tempat pemungutan suara di Gleno diserang oleh lebih dari 50 orang milisi.
  • 31 Agustus: Serangan-serangan milisi di Dili, Gleno, Ermera, Aileu, Ambeno, dan Maliana dengan korban 11 orang dibunuh, termasuk 3 staf lokal PBB. United Front for East Timor Autonomy menuduh UNAMET memihak dan menyebut konsultasi rakyat sebagai "sampah." Alatas memuji hasil referendum.


1 September - 26 Oktober 
  • 1 September: Ribuan orang Indonesia dan orang Timor Timur pro-integrasi mulai pergi ke Timor Barat.
  • 2 September: Utusan Khusus PBB Jamsheed Marker mengesahkan pengelolaan keamanan Indonesia di Timor Timur. Tetapi Portugis meminta Dewan Keamanan untuk mempersiapkan rencana darurat pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
  • 3 September: Jenderal Wiranto mengumumkan bahwa "untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan" dua batalyon tentara dikirim ke Timor Timur. Ia mengatakan bahwa "ia baru saja mendapat informasi bahwa keadaan di Timor Timur telah kembali normal."
  • 4 September: Hasil plebisit diumukan secara resmi di Hotel Mahkota, dengan 78,5% memilih menentang otonomi.
  • 6 September: Pembunuhan dan penghancuran di rumah Uskup Belo. Pengungsi dipaksa pindah, beberapa orang diyakini dibunuh. Presiden Habibie memberlakukan hukum darurat perang di Timor Timur, dan menempatkan Mayor Jenderal Kiki Syahnakrie sebagai Penguasa Darurat.
  • 7 September: Banyak mahasiswa Timor Timur, yang kembali ke Dili dari Jawa, dilaporkan dibunuh, dan sejumlah perempuan diperkosa. Uskup Belo dievakuasi dari Dili ke Darwin. Xanana dibebaskan dari tahanan rumah dan dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
  • 8 September: Pembantaian Kepolisian Resort Maliana. Lebih dari 50 orang dibunuh oleh milisi Dadurus Merah Putih di kantor polisi. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mengecam kekerasan, mencatat keterlibatan pasukan keamanan.
  • 9 September: PBB memutuskan mengevakuasi semua stafnya ke Darwin. AS menghentikan hubungan militer dengan Indonesia. MPR menerima hasil pemungutan suara.
  • 10 September: Sekretaris Jenderal PBB menyerukan Indonesia untuk segera menerima pasukan penjaga perdamaian. Presiden AS Clinton mengatakan bahwa, "sekarang jelas bahwa militer Indonesia membantu dan bersekongkol dalam kekerasan milisi. Ini tak bisa diterima."
  • 11 September: Seorang pastor Jerman, Karim Albrecht, dan seorang Timor Timur dibunuh di Dare, oleh pasukan Kopassus. Delegasi Dewan Keamanan PBB, bersama Jenderal Wiranto, mengunjungi Dili.
  • 12 September: Pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui intervensi pasukan penjaga perdamaian.
  • 13 September: Indonesia mengizinkan bantuan makanan internasional dari udara di Timor Timur.
  • 14 September: Dua orang Timor Timur dibunuh di desa Raifun. Staf UNAMET dan 1.400 orang Timor Timur dievakuasi dari Dili ke Darwin. Uni Eropa melarang penjualan senjata ke Indonesia.
  • 15 September: Resolusi Dewan Keamanan PBB 1264 menyetujui pengerahan INTERFET.
  • 16 September: Mayor Jenderal Kiki Syahnakrie menolak bahwa TNI mendukung milisi.
  • 17 September: Penarikan mundur TNI dari Timor Timur dimulai, dan pemberian bantuan makanan dari udara dimulai.
  • 19 September: Panglima INTERFET Mayor Jenderal Peter Cosgrove, bertemu dengan Mayor Jenderal Syahnakrie di Dili.
  • 20 September: Tujuh orang Timor Timur dibunuh oleh milisi Sakunar di Ambeno, Oecussi. INTERFET mulai memasuki Dili, tanpa insiden.
  • 21 September: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki kekerasan-kekerasan di Timor Timur.
  • 24 September: UNHCR mencapai kesepakatan untuk membantu pengungsi di Timor Barat.
  • 27 September: Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyerukan pembentukan komisi internasional untk menyelidiki kekerasan-kekerasan di Timor Timur.
  • 3 Oktober: Pasukan INTERFET bergerak ke bagian barat Timor Timur.
  • 6 Oktober: Uskup Belo kembali ke Timor Timur.
  • 8 Oktober: Pengungsi Timor Timur mulai kembali dari Timor Timur.
  • 9 Oktober: Satu orang milisi terbunuh dan dua orang luka ketika bentrok dengan pasukan INTERFETI di dekat perbatasan.
  • 13 Oktober: Laporan pejabat-pejabat PBB melaporkan bahwa sekitar 400.000 orang Timor Timur hilang.
  • 20 Oktober: MPR mengeluarkan keputusan yang membatalkan integrasi resmi Timor Timur, yang berlangsung dalam bulan Juli 1976.
  • 25 Oktober: Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi 1272, membentuk UNTAET.
  • 26 Oktober: Timor Timur diambil alih oleh PBB dan Sergio Vieira de Mello diangkat menjadi administrator transisi.
Demikianlah kronologi per tanggal tentang peristiwa Mei 1998-Oktober 1999 di Timor Timur, sekali lagi semoga artikel ini bermanfaat bagi teman semua. Jangan lupa share...

deffendy+

2 Responses to "Kasus pelanggaran HAM dan Suksesi Negara di Timor Timur - (Bagian 2 - Kronologi Mei 1998 – Oktober 1999)"

  1. Makasih ya buat info nya, sangat membantu,

    ReplyDelete
    Replies
    1. sama-sama, jangan lupa ikuti terus updetan terbaru dari blog kami

      Delete