Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Penegak Hukum


Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Fenomena ini harus direspon secara positif oleh setiap aparatur penegak hukum untuk terus- menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegak hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat terwujud.

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (legal system). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Struktur hukum, menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Namun para penegak hukum sekarang kurang bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Fakta adanya tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa. Ini merupakan suatu fakta yang harus dicari sumber masalahnya dan menentukan solusinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mencoba mendeskripsikan upaya meningkatkan tanggung jawab penegak hukum.


Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Penegak Hukum


meningkatkan tanggung jawab penegak hukum


Tanggung Jawab


Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari,karena tanpa tanggung jawab,maka semuanya akan menjadi kacau.

Contohnya saja adalah jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawabnya mencari nafkah,maka keluarganya akan sengsara. Bagaimanapun juga tanggung jawab menjadi nomor satu di dalam kehidupan seseorang. Dengan kita bertanggung jawab, kita akan dipercaya orang lain,selalu tepat melaksanakan sesuatu, mendapatkan hak dengan wajarnya. 

Seringkali orang tidak melakukan tanggung jawabnya, mungkin di sebabkan oleh hal hal yang membuat orang itu lebih memilih melakukan hal di luar tanggung jawabnya. Sebagai contohnya, seorang pelajar mempunyai tanggung jawab belajar,sekolah,tapi karena ada game/ajakan teman yang tidak baik untuk bolos sekolah,maka seorang anak itu bisa saja melalaikan tanggung jawabnya untuk bermain/bolos sekolah. Jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan rendah.Maka itu,tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan,karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan terlebih diri kita.

Macam-macam Tanggung Jawab

(1) Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

    
self responsibilities
Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengambangkan kepribadian sebagai manusia prbadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan menganai dirinya sendiri menunrut sifat dasarnya manusia adalah mahluk bermoral namun manusia juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi manusisa mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri angan angan sendiri sebagai perwujudan dari pendapat perasaan dan angan angan masnusia berbuat dan bertindak.

Contoh : Dina seorang pelajar, besok ia akan menghadapi ujian. Tapi dina sama sekali tidak belajar. Sehingga saat ulangan berlangsung dina tidak dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru nya. jadi dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena tidak mau belajar saat ada ujian.

(2) Tanggung Jawab Terhadap Keluarga

Keluarga merupakan Masyarakat kecil, keluarga terdiri dari suami-istri , ayah ibu dan anak anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkun nama baik keluarga tapi ketangung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan pendidikan dan kehidupan. (Untuk membahas lebih dalam mengenai Tanggung jawab keluarga, baca juga tanggung jawab keluarga terhadap hak pribadi anak dilihat dari konteks hukum keluarga)

Contoh : sebuah keluarga hidup dalam kemiskinana. Seorang ayah merasa sedih karenan ke lima orang anak nya tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga demi tanggung jawab nya terhadap keluarga maka seorang ayah ini rela mencuri demi menghidupi keluarga nya.

(3) Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

   
tanggung jawab masyarakat
Pada hakekatnya manusai tidak bisa hidup tanoa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai mahluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga mdengan demikian manusia disisni merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agat dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertaggung jawabkan kepada masyarakat.

Contoh : Toni adalah seorang yang sangat pemalas. Suatu ketika diadakan gotong royong dikampung nya, tetapi toni tidak mau berpatisipasi dalam kegiatan itu sehingga ia mendapat teguran dari kepala desa. Setelah diberikan pengertian, akhirnya toni mau ikut bergotong royong karena gotong royong merupakan salah satu tanggung jawab nya terhadap masyarakat.

(4) Tanggung Jawab Terhadap Bangsa/Negeri

    Bahwa setiap manusia adalah warga Negara suatu Negara dalam berpikir, berbuat, bertindak, ertingkah laku manusia terikat oleh norma norma atau ukuran ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semuanya sendiri bila perbuatan manusia itu salah maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

Contoh : Seseorang aparatur negara rela mengorbankan jiwa dan raga nya terhadap bangsa nya karena merupakan tanggung jawabnya terhadap negara/bangsa.

(5) Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

     
Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga dikatakan tindakan manusia tidak lpas daei hukuman hukuman Tuhan. Yang diruangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukuman hukuman  tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan dan jika perungatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraikan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah perintah Tuhan. Berarti menginggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggungjawabnya manusia harus berkorban.

Contoh : setiap manusia wajib melaksanakan kewajiban nya mejalankan agama yang dipercayainya, karena itu merupakan tanggung jawab dirinya terhadap Tuhan.

Unsur-unsur Tanggung Jawab

Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya;
  2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;
  3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;
  4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain;
  5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;
  6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.


Penegak Hukum

aparatur penegak hukum

Pengertian

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Macam-macam Penegak Hukum

(1) Polisi

     Di antara pekerjaan- pekerjaan penegak hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak- tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Siapa- siapa yang harus ditundukan, siapa- siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi hal- hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.

Karakteristik Pekerjaan Polisi

Pekerjaan Kepolisian adalah pekerjaan penegak hukum in optimal forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji- janji dan tujuan- tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya :
  1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
  3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
  4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit- penyakit masyarakat.
  5. Mengusahakan ketataan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan- peraturan negara


(2) Pengadilan

     Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Disamping itu, Kejaksaan memiliki tugas sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, eksistensi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum diharapkan untuk selalu meningkatkan kinerjanya secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI, secara normatif ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

-- Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

-- Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapatbertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

-- Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagai sebuah organisasi besar, yang terus tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pemikiran dan wawasan masyarakat, Kejaksaan terus menjadi pusat perhatian masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Tanggung Jawab Penegak Hukum


Tanggung Jawab Ilmiah

     Tanggung jawab ilmiah ialah bahwa seharusnya seluruh penegak hukum harus selalu menunjukkan sikap ilmiah dan menggunakan intelektualnya untuk setiap masalah yang ditanganinya, setiap langkah dan setiap keputusan yang diambilnya. Penegak hukum adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengembangkan ilmu sesuai dengan disiplin yang ditekuninya, dengan cara selalu melakukan riset untuk mengembangkan  dan bahkan kalau mungkin menemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi institusi itu sendiri, peniningkatan kinerja dan juga kemaslahatan manusia.  Bahkan  menjadi wajib hukumnya bagi setiap civitas akademika untuk melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu hukum dan penyesuaiannya dengan perkembangan kehidupan dan kepentingan umat manusia.

Contoh : Pengadilan sedang mengadili kasus pencurian coklat yang dilakukan oleh seorang nenek. Menurut KUHP pasal 362 dan 363, pencurian bisa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun dan paling lama 7 tahun. Hakim seharusnya tidak langsung menerapkan pasal tersebut kepada tersangka. Hakim harus bisa menggunakan kadar intelektualnya, apakah dengan kadar pencurian yang dilakukan oleh nenek ini pantas dihukum selama itu. Hakim harus bisa menggunakan rasio dan kadar ilmiahny untuk menyelesaikan masalah tersebut namun harus tetap dengan menghormati kemaslahatan manusia.

Tanggung Jawab Moral

     Dua ribu tahun lebih yang lampau Aristoteles mengatakan bahwa keutamaan tidak hanya bisa diperoleh melalui pengetahuan, tetapi terutama melalui habitus: kebiasaan untuk melakukan yang baik. Pembiasaan dan implementasi kedua usulan di atas barangkali bisa mendukung upaya untuk menjunjung tinggi penegakan hukum yang jujur, bersih dan adil. Kita semua tahu, hukum umumnya dijiwai dan memuat kualitas moral. Bila aparat konsekuen menegakkan hukum, pada saat yang sama ia menegakan nilai-nilai etis. Inilah tanggung jawab moral aparat penegak hukum. 

     Penegak Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat, akan tetapi mempunyai nilai yang luhur di hadapan Tuhan. Sebagai penegak hukum harus tertanam dengan kuat komitmen, bahwa tujuan hukum adalah tegaknya kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Untuk itu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab serta integritas moral yang tangguh. Sebab dari fenomena yang ada, karena kurangnya ketegasan atau karena kegamangan dalam menghadapi pelanggaran hukum, maka banyak pelanggar-pelanggar hukum yang lolos dari jerat hukum atau dengan kata lain lepas dari pengusutan. Berapa banyak pengaduan dan laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran hukum, akan tetapi masih ada yang kurang mendapat respon dan penanganan yang memuaskan oleh aparat penegak hukum, terutama perkara-perkara besar yang menjadi sorotan publik. Sehingga ada pameo yang mengatakan, bahwa “hukum yang diterapkan saat ini ibarat jaring laba-laba”, artinya mereka yang melakukan tindak pidana dalam kategori kelas kakap lolos dari jeratan hukum, sedangkan yang terjerat hanya kelas teri.

Contoh : Pengadilan sering sekali meloloskan kasus korupsi yang berjumlah miliaran rupiah di kalangan elit politisi, namun ketika ada kasus hukum yang dialami oeh rakyat kecil, hakim tidak pandang bulu dalam menyelesaikannya. Ini tidak benar dan tidka sesuai dengan moral.

Tanggung Jawab Sosial

     Sebagai aparatur penegak hukum yang tugasnya adalah menegakkan hukum dan menjaga kedamaian tentu penegak hukum tidak lepas dari perannya sebagai makhluk sosial. Penegak hukum dan masyarakat seharusnya bisa menjadi mitra dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban bersama. Penegak hukum berperan menegakkan hukum dan menjaga perdamaian bagi masyarakat, dan masyarakat juga harus bisa diajak kerjasama demi ketertiban bersama. Mengayomi, melindungi dan kerjasama, itulah tanggung jawab sosial penegak hukum.

Contoh : Karena banyaknya masyarakat yang masih kurang mengerti bahkan tidak mengerti tentang arti membuat SIM, maka kepolisian melakukan SIM keliling, dengan proses cepat dan efisien. Sehingga akan memudahkan masyarakat mendapatkan SIM.

Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Penegak Hukum


Upaya Secara Formal

     Langkah utama  dalam rangka pembaharuan kelembagaan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan mencabut atau menyempurnakan dan menetapkan peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian diharapkan peraturan perundang-undangan yang baru atau yang telah disempurnakan tersebut akan benar-benar dapat dijadikan pedoman atau pegangan bertindak  bagi aparat penyelenggara negara dan setiap anggota masyarakat. 

     Penetapan prioritas dari pencabutan, penyempurnaan, dan penetapan peraturan perundang-undangan baru terutama ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang meliputi bidang perbankan, industri, dan perdagangan; serta perlindungan HAM.

Upaya Secara Non Formal

(1) Meningkatkan Tanggung Jawab Ilmiah

     Ialah dengan memberikan pelatihan, pembekalan dan pendidikan dalam institusi penegak hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan suatu penelitian, melakukan kajian terhadap sumber hukum, kajian terhadpa kasus. Sehingga nantinya penegak hukum akan meggunakan rasionya dan kadar ilmiahnya untuk memecahkan suatu perkara hukum. Di sini ilmu yang akan sangat berperan ialah filsafat hukum.

(2) Meningkatkan Tanggung Jawab Moral

    Meningkatkan tanggung jawab moral bisa dimulai dari institusi penegak hukum itu sendiri. Dengan menetapkan disiplin yang tinggi, penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar etika profesi. Pemberian siraman siraman rohani, terjun langsung ke masyarakat akan membantu membentuk suatu moral yang baik bagi para penegak hukum.

(3) Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial
  • Pemberdayaan Lembaga Peradilan.  Sebagai lembaga judisial, Mahkamah Agung akan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan baik pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara yang selama ini dilakukan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Agama sebagai lembaga eksekutif. Selain kemandirian, unsur kualitas, moral dan integritas dari hakim itu sendiri juga  menjadi faktor penentu tercapainya penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir bagi seluruh masyarakat untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan penseleksian Calon Hakim Agung melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan DPR merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan hakim yang benar mempunyai integritas dan moral yang baik dan dapat menjalankan tugasnya.
  • Peningkatan layanan dan kualitas penegak hukum.  Upaya penegakan hukum juga tidak akan tercapai tanpa dilakukan melalui upaya penyadaran hukum yang ditujukan tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga terhadap aparat penyelenggara negara. Era reformasi yang di satu sisi bertujuan untuk menegakkan kembali supremasi hukum, namun pada sisi lain  telah semakin meningkatkan sikap kritis dan main hakim sendiri dari masyarakat yang sangat bertentangan dengan rasa kemanusian dan jiwa kekeluargaan masyarakat Indonesia yang telah terbina selama ini. Kondisi tersebut pada dasarnya disebabkan karena kepercayaan masyarakat yang sudah semakin menurun terhadap lembaga penegak hukum sehingga tidak lagi menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut untuk benar-benar memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. 

     Pembenahan terhadap kelembagaan hukum juga harus didukung oleh peningkatan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan aparatur penegak hukum. Pengembangan profesionalisme, berupa peningkatan keterampilan teknis hukum, maupun pendidikan di berbagai bidang hukum, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang sifatnya gelar maupun non gelar, terus dilakukan baik kepada aparat penegak hukum pusat maupun di daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum juga dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, dan sistem pengawasan.

def+

0 Response to "Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab Penegak Hukum"

Post a Comment