Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) -- Pengertian dan Macam-macam PHK


pemutusan-hubungan-kerja

Pemutusan hubungan kerja adalah tindakan tengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang bisa mengakibatkan berkahirnya hak dan kewajiban antara majikan (perusahaan) dan buruh (karyawan). Beberapa hal yang bisa menjadikan berakhirnya hak dan kewajiban itu antara lain adanya pengunduran diri (resign), sudah masa habis kontrak (expired), dan pemberhentian dari perusahaan. 

Bagi buruh terkena PHK merupakan suatu beban moral, sebab buruh yang selama ini hanya tergantung dari hasil kerjanya di dalam perusahaan, kini harus mencari lowongan kerja yang lain. Namun bukan saja buruh yang mempunyai dampak dari PHK, sebenarnya dari intern majikan sendiri, sebenarnya juga mengalami kerugian jika PHK itu dilakukan, apalagi besar-besaran secara sepihak. 

Kerugian itu antara lain :
  1. Proses produksi yang selama ini sudah berjalan, harus terhenti sementara ketika buruh/karyawan di PHK;
  2. Ketika proses yang diisi buruh sebelumnya kosong, akhirnya perusahaan harus mencari karyawan baru yang jika dia kurang berpengalaman, majikan akan mengeluarkan biaya lebih lagi untuk pelatihan;
  3. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dalam segala hal dan juga loyal bagi perusahaan.
  4. Memerlukan biaya yang cukup besar untuk bisa merekrut karyawan lagi.

Pemutusan hubungan kerja itu bisa dilakukan oleh: (1) buruh, (2) majikan, (3) perjanjian yang telah berakhir, (4) keputusan pengadilan. Dari 4 PHK diatas yang paling menakutkan bagi buruh ialah PHK oleh majikan, karena masa depan buruh menjadi tidak jelas, kehilangan masa depan, dan kehilangan penghasilan. Untuk mencegah PHK tersebut, maka pemerintah mengeluakan UU NO. 12 tahun 1964 yang berisi tentang larangan PHK secara sepihak.

MACAM-MACAM PHK


PHK oleh Majikan

Seorang majikan yang akan melakukan PHK terikat dengan UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta. Keterikatan ini bertujuan agar buruh tidak kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Garis besar pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam UU ini adalah sebagai berikut :
  1. Pihak majikan supaya mencegah PHK yang dilakukan sepihak
  2. Upaya PHK tersebut harus merundingkan PHK dengan pihak serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
  3. Apabila perselisihan tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak, barulah pemerintah campur tangan dalam PHK yang akan dilakukan oleh majikan. Bentuk intervensinya adalah melakukan pengawasan secara preventif yaitu setiap PHK harus mendapatkan izin dari pemerintah.
  4. Dalam UU tersebut diatur mengenai ketentuan yang bersifat formal, mengenai tata cara minta izin, banding terhadap penolakan pemintaan izin
  5. Apabila terjadi PHK besar-besaran, sebagai akibat tindak pemerintah, globalisasi, efisiensi, rasionalisasi, dan disetujui oleh pemerintah, maka pemerintah berusaha meringankan buruh, dengan jalan mengusahakan secara aktif penyaluran buruh ke perusahaan lain.


PHK oleh Buruh

phk-oleh-buruh-resign
Buruh yang diputuskan pekerjaannya oleh majikan sangat berbeda dengan majikan yang diputuskan hubungan kerjanya oleh buruh. Jika buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh majikan, maka artinya buruh kehilangan kesempatan utnuk menghidupi dirinya dan bahkan keluarganya. Namun bagi majikan yang diputuskan hubungan kerjanya oleh buruh, tidak mengalami kesulitan, ia (majikan) hanya kehilangan buruh yang biasanya sangat mudah dicari gantinya dengan buruh yang baru. 

Dengan keluarnya UU No 12 Tahun 1964 dianggap sangat tepat untuk menggantikan ketentuan yang ada dalam KUHPer yang dianggap menyengsarakan buruh. Dengan keluarnya UU ini maka semua ketentuan yang ada dalam KUHPer yang berkaitan dengan wewenang majikan untuk memutuskan hubungan kerja dicabut, sedangkan yang berkaitan dengan wewenang buruh untuk memutuskan hubungan kerja masih berlaku.

Syarat untuk memutuskan hubungan kerja bagi buruh ada dua, yaitu (1) mendapat persetujuan dari majikan, (2) memperhatikan tenggang waktu pernyataan pengakhiran, jika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka perbuatan buruh tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian kedua syarat tersebut ada pengecualiannya, yaitu dalam hal buruh membayar ganti kerugian kepada majikan dan karena alasan yang mendesak seperti yang dicantumkan dalam pasal 1603 KUHPer. Alasan mendesak bagi buruh adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan buruh tidak layak mengharapkan untuk meneruskan hubungan kerja.

PHK demi Hukum

Yang dimaksudkan dalam PHK demi hukum ini adalah putusnya hubungan kerja dengan sendirinya tanpa perbuatan hukum tertentu, baik oleh majikan atau buruh. KUHPer mengenal ada dua pemutusan hubungan kerja demi hukum, yaitu (1) habisnya waktu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, (2) buruh meninggal dunia.

(a)   Habisnya waktu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Hubungan kerja putus demi hukum apabila habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan majikan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan (pasal 1603 e). Hubungan kerja diadakan untuk waktu tertentu adalah jika nerakhirnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak semata-mata tergantung pada kehendak salah satu pihak. Hubungan kerja untuk waktu tertentu yang telah habis masa waktunya berarti hubungan kerjanya dalam keadaan seperti ini perlu memperhatikan keadaan sebagai berikut :
  1. Tidak perlu minta izin baik dari Panitia Daerah maupun Pusat
  2. Buruh tidak berhak atas uang pesangon, uang jasa maupun ganti kerugian.


(b)  Buruh meninggal dunia

Apabila buruh meninggal dunia hubungan kerja putus demi hukum (pasal 1603 j). Karena sifat hubungan kerja adalah persoonlijk , maka jika buruh meninggal dunia, dengan sendirinya hubungan kerjanya putus.

PHK oleh Pengadilan

Dalam beberapa hal Pengadilan Negeri berwenang memutuskan hubungan kerja antara majikan dengan buruh. Tentu saja apabila salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan. Alasan yang bisa digunakan ialah :

(a)  Karena alasan penting

Alasan penting adalah selain alasan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 1603n, juga perubahan pribadi atau kekayaan dari pemohon atau pihak lainnya atau perubahan keadaan dimana pekerjaan dilakukan, yang sedemikian rupa sifatnya sehingga layak segera atau dalam waktu pendek diputuskan hubungan kerja itu (pasal 1603 v ayat 2).

(b)  Karena merugikan buruh belum dewasa
Seorang wakil yang sah darin buruh yang belum dewasa boleh mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan tempat buruh belum dewasa bertempat tinggal supaya perjanjian kerja tersebut dinyatakan putus. Alasan yang digunakan ialah :
  1. Jika wakil buruh berpendapat bahwa perjanjian kerja akan merugikan buruh belum dewasa
  2. Jika wakil buruh berpendapat bahwa perjanjian kerja telah merugikan buruh
  3. Jika wakil buruh berpendapat bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam surat kuasa yang diterangkan dalam pasal 1601 g tidak dipenuhi (pasal 1603 m)

Sebelum mengabulkan permohonan dari wakil buruh tersebut, hakim harus mendengar atau memanggil lebih dulu buruh yang belum dewasa, majikan dan Balai Harta Peninggalan, jika buruh tersebut berada dalam perwalian, sedangkan yang diserahi perwalian adalah Balai Harta Peninggalan. Apabila hakim mengabulkan permohonan, ia menetapkan waktu berakhirnya hubungan kerja itu.

(c)  Pembatalan perjanjian kerja menurut pasal 1267 KUHPer

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahawa wewenang para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1267 disertai penggantian kerugian dan bunga tidak hapus karena ketentuan dalam bagian ini. Ini berarti pihak-pihak yang berkepentingan dapat juga mengajukan hak yang tercantum dalam pasa 1267 untuk minta kepada hakim supaya membatalkan hubungan kerja. Jika pihak lawan tidak memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan.

(d)  Pengakhiran hubungan kerja berdasarkan pasal 1601 KUHPer

Dalam peraturan perusahaan seorang majikan dapat mencantumkan syarat-syarat kerja yang berlaku diperusahaan itu. Jika selama hubungan kerja berlangsung diadakan peraturan perusahaan yang baru atau yang sudah ada diubah, maka buruh yang tidak menyetujuinya dapat mengajukan permohonan kepada hakim supaya perjanjian kerjanya dibatalkan. Setelah majikan didengar atau dipanggil secara sah, hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir, kecuali jika ia berpendapat bahwa peraturan perusahaan yang baru atau yang dirubah itu tidak snagat merugikan buruh.


def+

0 Response to "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) -- Pengertian dan Macam-macam PHK"

Post a Comment