Kedaulatan Negara Atas Wilayah -- Bagian Akhir (Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara / Ruang Angkasa)

Kedaulatan Negara atas Wilayah Ruang Udara dan Wilayah Ruang Angkasa


kedaulatan wilayah udara

Pengertian Ruang Udara dan Ruang Angkasa

    Pembedaan ruang udara dan ruang angkasa disamping menyangkut aspek geografis juga menyangkut kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Menyangkut aspek geografis, maka yang disebut dengan Ruang Udara (air space) adalah ruang di atas permukaan bumi atau atmosfir yang masih didapati unsur-unsur gas yang disebut udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Angkasa (Outer Space) adalah ruang di atas permukaan bumi/atmosfer yang hampa udara dan benda-benda langit.

Pengertian Hukum Udara dan Hukum Angkasa

       Beberapa sarjana memberi pengertian tentang hukum udara sebagai berikut, Menurut Nys, hukum udara adalah hukum yang mengatur ruang udara dalam pemanfaatannya untuk penerbangan. Diederiks-Verschoor, hukum udara adalah hukum yang terdiri dari seluruh norma-norma khusus mengenai penerbangan, pesawat udara dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan. Sedangkan menurut Goedhuis yang dimaksud dengan hukum udara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang berusaha menertibkan segala kejadian di ruang udara serta mengatur pemanfaatan ruang udara sebagai kepentingan penerbangan.

       Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum udara merupakan sekumpulan norma atau peraturan yang berlaku dan mengatur kegiatan di ruang udara dalam kaitannya dengan kegiatan penerbangan dan keberadaan pesawat udara.

      Sedangkan pengertian hukum angkasa (Space Law) menurut M. Lach adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Priyatna Abdurrasyid secara singkat memberi pengertian hukum ruang angkasa adalah hukum yang mengatur segala kegiatan manusia yang bersangk paut dengan angkasa.

Prinsip Hukum yang Berlaku

(1)  Di Ruang Udara antara lain :
  • Prinsip utama : Pengakuan kedaulatan negara di ruang udara secara penuh dan eksklusif
  • Pengakuan nasionalitas pesawat udara
  • Penerbangan berjadwal atau tidak berjadwal harus ada ijin
  • Kebebasan terbang di laut lepas
  • Kerjasama antar negara dalam bidang penerbangan

(2)  Di Ruang Angkasa antara lain :
  • Prinsip utama : tidak berlaku kedaulatan negara
  • Larangan pemilikan atas ruang angkasa/benda-benda langit. Yang berlau atas benda-benda ruang angkasa adalah hukum internasional
  • Setiap negara punya hak yang sama dalam menggunakan ruang angkasa. Setiap negara peluncur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan benda-benda ruang angkasanya
  • Kebebasan melakukan penyelidikan atau penggunaan ruang angkasa
  • Hak berdaulat negara dilindungi
  • Berlaku prinsip tanggung jawab mutlak.


Sumber Hukum Udara dan Hukum Angkasa

       Hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa merupakan bagian dari Hukum Internasional, sehingga sumber hukum yang berlaku bagi hukum internasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional juga berlaku bagi hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa. Dewasa ini sumber hukum utama hukum udara dan hukum angkasa adalah perjanjian. Beberapa perjanjian internasional yang berlaku di ruang udara antara lain :
  1. Konvensi Paris 1919
  2. Konvensi Warsawa 1929
  3. Konvensi Chicago 1944
  4. Konvensi Roma 1952
  5. Protokol The Hague 1955
  6. Konvensi Guadalajara 1961
  7. Konvensi tentang Tindak Pidana Udara (Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971)
  8. Konvensi Interm Montreal 1966
  9. Protokol Guatemala 1971
  10. UNCLOS 1982
  11. Bilateral Air Transport Agreement (BATA)
  12. General Agreement on Trade in Services (GATS)

Sedangkan beberapa ketentuan internasional yang menjadi sumber hukum dan berlaku di ruang angkasa antara lain :
  1. Res. MU No. 1348 (XIII) 1958
  2. Res. MU No. 1962 (XVIII) 1963
  3. Space Treaty 1967\
  4. Rescue Agreement 1968
  5. Liability Convention 1975
  6. Registration Convention 1975
  7. Moon Agreement 1980


Perkembangan Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Secara Teoritis

      Pada dasarnya, ruang udara tidak hanya semata-mata dapat dimanfaatkan bagi kegiatan penerbangan. Ruang udara dapat juga dimanfaatkan sebagai jalur-jalur frekuensi radio, yang sifatnya juga melintas batas antar negara. Sehingga diperlukan adanya kerjasama antar negara dalam pemanfaatan ruang udara sebagai jalur frekuensi radio. Namun, pada awal perkembangan hukum udara banyak para sarjana dan negara-negara mempersoalkan pemanfaatan ruang udara bagi kegiatan penerbangan. Persoalan yang muncul pada waktu itu adalah, bagaimana status ruang udara di atas wilayah udara suatu negara? Atau dalam kaitannya dengan kegiatan penerbangan, penerbangan melalui ruang udara di atas wilayah suatu negara bebas atau tidak?.

         Teori Pertama tentang ruang udara adalah “Cujus est solum, ejust est usque ad coelum” artinya, barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah. Di pihak lain muncul teori bahwa udara merupakan “res communis”. Munculnya teori yang demikian kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari para ahli, institusi terkait, dan negara-negara. Tanggapan-tanggapan itu antara lain :


(a)  Joseph Kroell, sesuai dengan surat uang ditujukan ke Prancis : “Jerman haru diperlakukan sama dengan orang-orang yang menyeberang garis perbatasan negara lain di darat”.

(b)  Konferensi Den Haag 1899 : “Larangan pendaratan peluru dan bahan peledak dari balon atau menggunakan cara lain yang sifatnya sama”.

(c)  Institut de Droit International 1902. Ada dua pandangan yang masuk tentang penggunaan ruang udara.

Pertama : bahwa udara adalah bebas semua pihak, baik bagi penerbangan atau bagi keperluan hubungan telegraf
Kedua : Negara berdaulat atas udara yang berada di atasnya
Lembaga : Menerima kedua pandangan itu, yaitu ada kebebasan di udara, akan tetapi ada hak negara untuk membela diri demi mempertahankan keamanan negaranya
Konferensi : diterima pendapat tentang kedaulatan negara di ruang udara, dengan ketentuan harus pula diakui adanya hak lintas damai.

(d)  Commite on Aviation of the Internasional Law Association, 1913 : ada dua kelompok besar pandangan tentang status kepemilikan ruang udara :

Teori udara bebas (the air freedom theory)
  1. Kebebasan ruang udara tanpa batas
  2. Kebebasan ruang udara dengan adanya hak khusus dari negara kolong
  3. Kebebasan ruang udara, dengan penentuan zona teritorial di daerah mana hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan

Teori kedaulatan negara di ruang udara
  1. Negara kolong berdaulat penuh dengan ketinggian tertentu
  2. Negara kolong berdaulat penuh, dengan pembatasan hak lintas damai (freedom of innocent passage) bagi pesawat udara asing
  3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas

(e)  Jerman : negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara yang dapat digunakan di atas daratan dan laut teritorialnya. Jerman tidak mengakui adanya “right of innocent passage” di ruang udara. Jerman hanya mengakui bahwa bagi negara anggota konvensi dibenarkan menaikkan, menurunkan dan terbang melalui wilayah ruang udara negara anggota yang lain.

(f)  Perancis : ...air navigation is free... Bahwa Perancis mengakui bahwa melintas wilayah suatu negara memang diperbolehkan, namun Negara kolong boleh melakukan pembatasan atas lintas tersebut, seperti :
  1. Larangan dalam ketinggian tertentu
  2. Larangan penerbangan di atas wilayah benteng pertahanan/militer
  3. Larangan terbang yang sifatnya bertentangan dengan peraturan bea cukai
  4. Negara kolong berhak melarang penerbangan melalui ruang udara di atas wilayahnya
  5. Negara dapat menjalankan jurisdiksi atas peristiwa yang terjadi di dalam penerbangan yang melewati wilayah negara kolong.

(g)  Inggris : Bahwa pemilik tanah mempunyai hak perdata di ruang udara di atasnya dan untuk keseluruhannya negara mempunyai hak kedaulatan penuh terhadap ruang udara di atasnya. Inggris tidak mengakui adanya hak lintas damai bagi pesawat udara asing, seperti halnya hak lintas damai bagi kapal laut di laut teritorial.

Secara Yuridis

Pasal 1 Konvensi Paris 1919
Pihak penutup perjanjian mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan ekslusif (complete and exclusive) terhadap ruang udara di atas wilayahnya.
Konsekuensi pasal 1 tersebut, negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara negara lain yang bukan peserta konvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Konvensi Paris 1919. Jadi berlakunya kedaulatan lengkap dan ekslusif hanya bagi negara bukan peserta konvensi.

Pasal 5 Konvensi Paris 1919 :
Tiada satu negara peserta kecuali dengan izin khusus dan sementara sifatnya untuk mengijinkan penerbangan diatas wilayahnya oleh pesawat udara yang tidak memiliki kebangsaan dari suatu negara peserta.
Dipihak lain, negara peserta konvensi mempunyai hak melakukan lintas penerbangan secara damai (right of innocent passage) dalam wilayah ruang udara negara peserta konvensi lain, tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari negara yang dilalui (Pasal 2). Sehingga, berlakunya pasal 1 tersebut dibatasi oleh ketentuan pasal 2, yaitu adanya hak lintas damai bagi pesawat udara negara peserta konvensi.

Pasal 2 Konvensi Paris 1919 :
Masing-masing negara peserta melaksanakan dalam waktu damai menerima kebebasan lintas damai di atas wilayahnya bagi pesawat udara milik negara peserta lain dengan syarat sebagaimana diatur dalam konvensi. Peraturan yang dibuat oleh negara peserta untuk memberikan ijin masuk dalam wilayah ruang udaranya kepada pesawat udara negara peserta lain harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan kebangsaan.
Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 :
The contracting States recoqnize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.
     Berbeda dengan pasal 1 Konvensi Paris, berlakunya Konvensi Chicago 1944 adalah tanpa pembatasan atau mutlak. Artinya, dalam Konvensi Chicago 1944 tidak dikenal/diatur masalah hak lintas damai di ruang udara. Bahkan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 didukung oleh pasal 3 ayat 3, pasal 5 dan 6.

Pasal 3 ayat 3 :
Tidak ada pesawat udara negara dari negara penandatanganan dapat melintas di wilayah ruang udara lain atau di atas daratan tanpa ijin berupa persetujuan khusus atau dalam bentuk lain, sesuai dengan istilah yang dimaksud.
Pasal 5 : bagi penerbangan tidak terjadual (non-scheduled) juga diperlukan ijin (bagi pesawat udara komersial/carteran)

Pasal 6 : ijin diperlukan bagi penerbangan terjadual (scheduled = bagi pesawat udara komersial)

Konsekuensi dari kedaulatan ruang udara
  1. Melarang lintas pesawat udara asing melalui wilayah ruang udara nasional, kecuali ada ijin dan merupakan suatu pelanggaran bila memasuki wilayah ruang udara suatu negara tanpa ijin lebih dahulu, akibatnya dapat diusir.
  2. Menetapkan jalur-jalur udara yang dapat dilewati oleh pesawat udara asing
  3. Menetapkan kawasan udara terlarang
  4. Menjalankan yurisdiksi tertitorial.

     Adanya tindak memata-matai di wilayah ruang udara suatu negara, yaitu dengan melakukan pengamatan (observation) atau penyelidikan (surveillance) atau pengintaian (reconnaissance) merupakan tindakan ilegal.

status-wilayah-ruang-udara


Perkembangan Pengaturan di Ruang Udara

     Pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama kepada hukum internasional dan kerjasama internasional. Oleh karena itu hukum internasional sangat berperan dalam pembentukan hukum ruang angkasa. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa mencakup bidang yang sangat luas dan mempunyai nilai penting bagi setiap negara, oleh karena itu negara-negara berusaha untuk mengatur kegiatan tersebut dalam suatu pranata hukum.

      Badan internasional yang pertama didirikan dengan tujuan menciptakan kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa adalah International Astronautical Federation (IAF). Badan ini didirikan pada awal tahun 1950. Badan internasional yang berbentuk federasi ini bertujuan untuk mengarahkan perkembangan astronautika menuju ke arah perdamaian dunia, mengembangkan penelitian di bidang astronautika dan segala bidang-bidang yang berhubungan dengan itu, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang tersebut.

     Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah memberi perhatian penuh terhadap eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa ini, yakni dengan dibentuknya “United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)”, yang sidang pertamanya diadakan di Wina, Austria 1968.

         Dalam usaha mengantisipasi kemungkinan pertentangan antar negara-negara berteknologi maju di ruang angkasa, maka PBB pada tahun 1958 melalui sidang umumnya, telah menerbitkan sebuah Resolusi, yakni Resolusi MU No. 1348 (XIII) tertanggal 13 Desember 1958 tentang Questions of the Peaceful uses of Outer Space. Disusul kemudian dengan Resolusi MU No. 1962 (XVIII) tentang Declaration of Legal Principles Governing the Activites of States in the Exploration and use oc Outer Space. Kedua Resolusi tersebut kemudian menjadi landasan bagi sebuah perjanjian internasional di bidang ke ruang angkasaan, yaitu Treaty on Principles Concerning the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, including the Moon and other Celestical Bodies atau sering dikenal dengan Space Treaty 1967. Perjanjian internasional ini dikatakan sebagai ”Magna Carta” atau Piagam Utama tentang pengaturan ruang angkasa, termasuk benda-benda dan ruang angkasa, kewenangan negara dalam pemanfaatan ruang angkasa, hak dan kewajiban Negara dalam pemanfaatan ruang angkasa.

      Kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian internasional lain yang kemudian menjadi sumber hukum ruang angkasa, yaitu :
  1. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and Return of Objects Launch Into Outer Space (Rescue Agreement) 1968. Perjanjian ini pada dasarnya mengatur kerjasama Negara atau organisasi internasional sebagai peluncur dan negara pihak untuk dapat segera menyelamatkan awak pesawat angkasa yang telah mendarat di laut bebas atau di tempat lain yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun
  2. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) 1972. Konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab internasional untuk kerugian-kerugian yang disebabkan oleh “space objects” dan prosedur pengajuan serta penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan formulasi sistem tanggung jawab dan prosedur kompensasi.
  3. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) 1976. Berdasarkan koonvensi ini, bagi setiap negara yang melakukan peluncuran atas benda langitnya berupa satelit berkewajiban untuk mendaratkan sekertaris PBB dengan melaporkan secara rinci spesifikasinya, posisi orbitnya, kewajiban sekertaris PBB untuk membuat daftar dari space objects yang diluncurkan ke ruang angkasa.
  4. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other celestical Bodies (Moon Agreement) 1984. Pada dasarnya agreement ini mengatur tentang aktivitas negara di bulan dan benda-benda angkasa lainnya.

      Dengan adanya beberapa perjanjian di bidang keruang angkasaan tersebut, UNCOPUOS berusaha mencari jalan yang paling sesuai agar eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa dilakukan dengan cara-cara dan usaha yang paling menguntungkan bukan saja bagi negara “Space Powers” akan tetapi juga memberi manfaat kepada negara-negara berkembang secara maksimal.

def+

0 Response to "Kedaulatan Negara Atas Wilayah -- Bagian Akhir (Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara / Ruang Angkasa)"

Post a Comment