Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum

Dalam dunia hukum kita akrab sekali dengan asas praduga tak bersalah. Terutama yang sedang menggeluti dunia hukum, pasti paham tentang apa itu asa praduga tak bersalah. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada yang tidak paham dengan asas ini. Secara permukaan dan sederhana asas praduga tak bersalah bahwa asas ini menyatakan bahwa seseorang terdakwa atau tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Asas praduga tak bersalah ini tidak bisa dipisahkan dari proses peradilan, karena asas ini merupakan prinsip mendasar dalam pengambilan hukum.

Namun dalam kenyataannya asas praduga tak bersalah ini lebih banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak. Terutama pihak yang punya kekuasaan cenderung menggunakan asas ini untuk melindungi dirinya dan kekuasaannya. Contoh kasus yang sedang menimpa Jaksa Agung MA Rachman karena tidak mencantumkan kepemilikan rumah di Graha Cinere, Depok, dan deposito Rp 800 juta dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) 10 Juli 2001 kepada KPKPN (Kompas, 8/10). Meski didesak mundur, tampaknya dia tidak akan mundur hanya karena persoalan tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana mestinya, dan dia berdalih dengan alasan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini sangat disalahgunakan secara gamblang oleh para pihak untuk melindungi kekuasaannya. Untuk itu perlu diragukan apakah asas praduga tak bersalah memang bisa membuat peradilan lebih bersikap adil, baik dan tidak memihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan kali saya akan berbagi pengetahuan mengenai asas praduga tak bersalah...semoga pembahasan berikut bermanfaat...

Asas Praduga Tak Bersalah



asas-hukum-praduga-tak-bersalah

Pembahasan

     Indonesia adalah salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan due process model (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari due process model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas presumption of innocent. Hal yang dimaksud pada poin terakhir di atas adalah mengenai asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.

     Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan Miranda Rights atau yang disebut juga dengan Miranda Rule, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Adapun Miranda Rights itu meliputi:
  1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
  2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
  3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.
  4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

      Pada kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik dan bahkan cenderung dilanggar. Banyak kasus yang terjadi justru tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap tersangka, tetapi seperti ‘kebrutalan’ yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan proses penegakan hukum. Sudah bukan rahasia yang tertutup rapat lagi bahwa atas nama melakukan investigasi, interogasi dan penyelidikan terhadap tersangka, oknum polisi sering kali menggunakan kekerasan dengan tujuan membuat tersangka mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pekerjaan mereka, tersangka tidak diberitahukan atas hak-hak yang dimilikinya, bahkan kadang tersangka dibujuk untuk tidak menggunakan penasihat hukum dalam proses hukumnya dengan alasan akan memberatkan tersangka sendiri dalam biayanya.

        Peristiwa yang cukup relevan dengan Miranda Rule dan asas praduga tak bersalah, salah satunya ialah dimana ketika itu dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan curanmor. Dalam proses penangkapannya, kedua pelaku ini tidak hanya diperlakukan bukan seperti ditangkap oleh aparat penegak hukum, melainkan seperti penangkapan ‘maling’ yang dilakukan oleh masyarakat awam, lebih mengejutkan lagi karena penangkapan itu disertai dengan penyiksaan, ketika itu penyiksaan dilakukan dengan alat kejut listrik yang dikenakan kepada kedua orang yang disangka pencuri motor tadi. Layakkah itu dilakukan oleh aparat penegak hukum? apakah itu contoh yang baik untuk masyarakat? Dengan kinerja seperti itu, tentu tidak ada bedanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (yang tentunya harus sesuai prosedur dan menjunjung tinggi HAM) dengan penangkapan yang dilakukan oleh warga biasa? Apakah ini yang namanya watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum.

    Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan.

    Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Kesimpulan

           Asas praduga tidak bersalah ialah asas yang menyatakan bahwa seseorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara yang menganut due process of law seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Namun pada kenyataannya asas ini bukannya dilaksanakan dengan baik namun malah dilanggar dan disalahgunakan. Banyak aparat penegak hukum kita yang bahkan orang itu belum mendapat status baik sebagai tersangka dan belum punya bukti yang cukup, sudah dipukuli dan disakiti tanpa alasan. Ini jelas melanggar asas tersebut dan HAM. Ini salah ini menimbulkan suatu kesan yang buruk terhadap kinerja aparatur penegak hukum kita.

     Sudah sepatutnya profesionalisme dan kinerja aparat penegak hukum kita  harus terus ditingkatkan, meskipun mungkin tujuannya adalah dalam rangka menegakkan hukum, akan tetapi tetap saja harus tetap dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada, sehingga tidak mencederai citra Bangsa Indonesia. Agar dapat diakui dunia sebagai Bangsa yang taat hukum plus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena bukan rahasia umum pula bahwa kita termasuk Negara yang masuk daftar hitam di mata Internasional dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia.


def+

0 Response to "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum"

Post a Comment