Subyek Hukum Internasional

     Sebenarnya materi mengenai hukum internasional dan eksistensi negara dalam masyarakat merupakan dua bab yang terpisah, namun dalam tulisan ini sengaja saya jadikan satu, karena memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita mengenai salah satu subyek hukum internasional adalah negara beserta individu yang ada di dalam negara tersebut. Maka eksistensi sebuah negara yang menjadi subyek dari hukum internasional tersebut juga harus dibahas menjadi satu, sehingga menjadi suatu kesatuan pemikiran yang utuh, tidak dipisah. Untuk memulai marilah kita mulai dari bab sumber hukum internasional terlebih dahulu…


SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Subyek Hukum Internasional

    Sebelum kita membahas mengenai subyek hukum internasional lebih penting juga bagi kita untuk mengenal subyek hukum. Subyek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur oleh ketentuan hukum. Selain itu subyek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak, pihak yang memiliki personalitas dalam hukum internasional. Bahwa mereka juga dapat memikul hak dan kewajiban dari hukum internasional serta melaksanakannya.
  Seperti halnya dalam materi sebelumnya mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, maka dalam subyek hukum internasional juga dapat ditemukan perbedaan pendapat. Sehingga dalam pendekatan teoritis, dalam kepustakaan hukum internasional dikenal dua pendapat mengenai hukum subyek hukum intenasional yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Di satu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa hanya negara yang merupakan subyek hukum internasional. Sedangkan di sisi lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa subyek hukum internasional adalah individu.
  Tentu saja dalam menentukan pendapat seperti bukan atas dasar pemikiran sekilas, tentu ada yang mendasari dari kedua pendapat ini. Pendapat yang menyatakan bahwa subyek hukum intenasional adalah negara didasarkan pada argumentasi bahwa hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum intenasional adalah hak dan kewajiban negara. Bahwa negara merupakan pelaku utama dan unsur utama dari struktur masyarakat internasional. Perjanjian-perjanjian itu dibuat oleh negara-negara, memberikan hak dan kewajiban yang melekat dan dilaksanakan oleh negara yang terikat oleh perjanjian intenasional itu. Hanya negara yang memiliki hak beracara (legal standing) di hadapan Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Terminology yang digunakan adalah Hukum Bangsa-bangsa (Law of Nations) dan sebagian besar ketentuan hukum internasional mengatur negara dalam masyarakat internasional. Aliran ini juga berpendapat bahwa adanya ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai individu, bukan berarti subyek hukum internasional adalah individu. Bahwasanya ketentuan hukum internasional itu mengatur individu sebagai obyek dalam hukum internasional, bukan sebagai subyek. Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan individu pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghukum individu pelaku kejahatan tertentu dan atau melindungi individu yang menjadi korban dari tindakan tertentu. Misalnya berdasarkan hukum kebiasaan internasional (International Customary Law) negara mempunyai hak untuk menghukum bajak laut ”Jure Gentium” yang terjadi di wilayah laut bebas (piracy jure gentium); atau negara berkewajiban untuk mencegah adanya bentuk perbudakan (slavery), karena para pelaku kejahatan-kejahatan semacam itu dianggap sebagai musuh semua bangsa (enemies of mankind).
  Kemudian teori yang menyatakan bahwa subyek hukum internasional hanyalah individu dipelopori oleh Hans Kelsen (1887-1973). Menurut teori ini negara merupakan konsep yang abstrak. Pada dasarnya negara adalah sebuah konstruksi yuridis yang bersifat abstrak. Negara merupakan konsep hukum teknis untuk menunjuk pada sekumpulan ketentuan hukum yang berlaku pada sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu ; “a totally of rules applying to a group of person within defined territorial area”. Negara pada hakikatnya sama dengan hukum, yang pada hakikatnya suatu ketentuan hukum yang intinya adalah individu.
  Jika dilihat dari segi teori murni, pendapat yang dinyatakan Hans Kelsen sangat logis. Namun demikian dari segi praktis, sudah sejak jamak bahwa sebagian besar ketentuan hukum internasional mengatur hak dan kewajiban negara. Di samping itu secara umum telah diakui bahwa hanya negara yang dapat beracara di hadapan pengadilan internasional. Hak dan kewajiban harus ditegakkan melalui tuntutan dan langkah hukum yang dilakukan oleh negaranya.
  Berdasarkan keterangan dari dua teori di atas kemudian bisa diprediksi memunculkan pertanyaan. Wacana mengenai tentang siapa yang menjadi subyek hukum internasional, apakah  negara saja atau individu saja memiliki relevansi secara teoritis. Di samping itu negara dan individu, dewasa ini sistem hukum internasional juga telah mengakui keberadaan organisasi internasional maupun kesatuan bukan negara. Oleh karena itu dalam praktik subyek hukum internasional dapat diberi makna yang lebih luwes sebagaimana dijelaskan dalam tulisan selanjutnya di bawah ini.

Macam-macam Subyek Hukum Internasional

Negara

  Kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional tidak dapat disangkal lagi. Pelaku utama dalam hukum internasional adalah negara. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum internasional terutama mengatur hak dan kewajiban negara dalam hubungannya dengan negara lain. Juga negara adalah pihak yang dapat beracara dan mengajukan tuntutan hukum di hadapan peradilan internasional.

Individu

  Dewasa ini kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional memperoleh tempat yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan dilembagakannya berbagai instrument internasional yang mengatur hak dan kewajiban individu. Kedudukan individu dalam hukum internasional dianggap penting, karena berkaitan dengan kepedulian dan kesepakatan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan instrument-instrumen internasional. Masyarakat internasional telah menetapkan istrumen hukum internasional baik dalam bentuk deklarasi, konvensi, piagam dan atau instrument hukum lain yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan dibentuknya instrumen yang melindungi Hak-hak Asasi Manusia tersebut menegaskan bahwa kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional perlu diatur dan dilindungi.

Organisasi Internasional

  Kapasitas organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional sudah tidak dapat diragukan lagi. Masyarakat sudah bisa menerima organisasi intenasional sebagai salah satu pelaku dalam hubungan internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak menurut hukum dan memiliki personalitas dalam hukum internasional. Eksistensi OI sebagai subyek hukum dapat dilihat dalam berbagai preseden hukum internasional maupun jurisprudensi (Keputusan Mahkamah Internasional), diantaranya :
  1. Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nation Case” tahun 1949. Menyatakan bahwa: PBB merupakan subyek hukum internasional dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban internasional. PBB memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dan mengajukan tuntutan internasional.
  2. Dalam ICJ Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951, between WHO and Egypt pada tahun 1980. Mahkamah Internasional memberikan pendapat bahwa : Organisasi Internasional adalah subyek hukum internasional, sehingga terikat oleh kewajiban-kewajiban yang terletak padanya menurut general rule dalam hukum internasional, Konstitusi maupun Perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Kedudukan organisasi internasional sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional telah dilembagakan dalam Konvensi Internasional. Pada tanggal 21 Maret 1986, masyarakat internasional telah menyepakati Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara-negara dengan Organisasi Internasional dan atau antar Organisasi Internasional (Vienna Convention of 1986 on the Law of Treaties between States and International Organisations or between International Organisations). Disepakatinya Konvensi Wina pada tahun 1986 ini mencerminkan yang definitif tentang kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional; yang berarti juga pengakuan atas kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional.


Kesatuan Bukan Negara (Non State Entities)

  Di samping negara, individu dan organisasi internasional, dewasa ini ada fenomena baru berupa kesatuan-kesatuan bukan negara (Non States Entities) yang kiranya juga harus dipertimbangkan sebagai salah satu subyek dari sistem hukum internasional modern. Kesatuan bukan negara ini misalnya adalah sekelompok orang yang melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintahan nasional suatu negara dan telah membentuk organisasi sedemikian rupa sehingga mereka telah menjadi suatu kesatuan organisasi tetapi bukan merupakan sebuah negara. Gerakan-gerakan perlawanan yang merupakan kesatuan bukan negara (Non State Entities) ini di dalam melakukan perjuangannya melawan pemerintahan nasional juga menggunakan cara-cara kekerasan terorganisir, atau angkatan bersenjata. Di dalam melakukan perjuangannya ini, gerakan-gerakan perlawanan yang merupakan kesatuan bukan negara (Non State Entities) ini juga harus taat dan terikat pada ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Dalam konteks Indonesia Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM yang tertuang dalam Memorandum of Understanding tanggal 15 Agustus 2005 tersebut telah mengakhiri gerakan perlawanan dengan menggunakan kekerasan terorganisir yang dilakukan GAM terhadap Pemerintah Indonesia selama kurang lebih tiga dekade.

EKSISTENSI NEGARA DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL


Pengertian Negara secara Umum

  Dalam masyarakat internasional dikenal adanya berbagai jenis dan sebutan Negara. Tentunya yang perlu mendapat penegasan pertama adalah pengertian negara itu sendiri. Walaupun tidak mudah untuk mendapatkan pengertian negara yang tepat, sebab negara itu dapat dilihat dari berbagai segi disiplin ilmu. Seperti misalnya Logemann mengatakan bahwa negara adalah organiasasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Menurut Mr. Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Sedangkan Hans Kelsen, bahwa negara merupakan suatu kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini tidak akan dibicarakan pengertian negara secara umum, melainkan akan dibahas pengertian negara dalam kerangka ilmu hukum, khususnya hukum internasional.

Macam-macam Negara dalam Masyarakat Internasional

  1. Negara Federal dan Negara Konfederensi
  2. Negara Kondominium
  3. Negara Anggota Persemakmuran
  4. Negara-negara yang belum berpemerintahan
  5. Negara Perwalian
  6. Negara Mikro
  7. Negara Netral

Negara sebagai Person Internasional

Tinjauan negara secara teoritis

  Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Berdasarkan fakta sejarah, Negara merupakan subyek hukum internasional yang pertama dan utama. Keberadaan negara dalam kerangka hukum internasional dapat ditinjau secara teoritis maupun secara yuridis. Tinjauan secara teoritis tentang keberadaan negara dalam kerangka hukum internasional artinya memahami pendapat dari berbagai sarjana tentang negara. Sedangkan tinjauan secara yuridis maksudnya adalah memahami keberadaan negara dengan berlandaskan pada ketentuan hukum internasional.
  Menurut Fenwick, Negara dalam konteks hukum internasional adalah suatu masyarakat politik yang terorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara kain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.
  Menurut Moore, bahwa suatu negara di bawah hukum internasional, apabila sejumlah manusia secara tetap berdiam pada suatu daerah tertentu, sedangkan mereka disebabkan oleh hukum kebiasaan dan adat istiadat yang sama, saling terikat menjadi satu kesatuan politik, sehingga melalui suatu pemerintah yang tersusun melakukan kedaulatan yang bebas dan menjalankan pengawasan atas orang-orang dan benda-benda dalam wilayahnya serta mampu untuk mengadakan perang dan damai juga untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional dengan masyarakat lain di dunia.
  Oppenheim-Lauterphacht memberikan gambaran secara singkat tentang unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik agar dapat dianggap sebagai negara adalah :
  1. Harus ada rakyat, yaitu kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan ataupun warna kulit yang berlainan;
  2. Harus ada wilayah, di mana rakyat tersebut menetap. Tidak penting apakah wilayah yang didiami itu luas atau sempit;
  3. Harus ada pemerintahan, yaitu seseorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negaranya. Suatu masyarakat yang anarchitis bukan termasuk negara;
  4. Pemerintah yang berdaulat (sovereign). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Dalam arti sempit kedaulatan berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik di dalam maupun keluar batas-batas negeri,
  Menurut Brierly, suatu negara baru itu menjelma apabila suatu masyarakat memiliki, bukan untuk sementara tetapi dengan kemungkinan tetap yang wajar, unsur-unsur esensial dari suatu negara, yaitu suatu pemerintahan yang tersusun, daerah yang tertentu, dan taraf kebebasan dari pengawasan negara lain, sehingga mampu untuk melakukan sendiri hubungan-hubungan internasionalnya.
  Berdasarkan tinjauan secara teoritis tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu negara dalam arti hukum internasional adalah sekelompok individu dalam masyarakat yang mengorganisir diri dalam suatu pemerintahan yang bebas (bebas untuk mengatur dirinya sendiri dan bebas dari pengaruh negara lain dalam mengadakan hubungan internasional), dimana mereka itu tinggal dalam wilayah tertentu.

Tinjauan negara secara yuridis

  Melihat negara dari segi yuridis dimaksudkan untuk mengetahui adakah ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu organisasi kemasyarakatan untuk diterima sebagai negara sebagai subyek hukum internasional.
  Dari sekian banyak perjanjian internasional, hanya ada satu perjanjian internasional yang dengan tegas menyebutkan suatu kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi kemasyarakatan untuk bisa disebut negara sebagai person of international law atau sebagai subyek hukum internasional. Perjanjian internasional yang dimaksud ialah Montevideo Convention on Rights and Duties of State of 1933 atau sering disebut Konvensi Montevideo 1933. Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan : 
The State as person in international law should posseses the following qualifications; a) a permanent population; b) a defined territory; c) a government; and d) a capacity to enter into relations with other states.
  Jadi bagi organisasi kemasyarakatan yang menamakan dirinya sebagai negara, dan untuk dapat dikatakan negara sebagai subyek hukum internasional secara yuridis haruslah memenuhi kualifikasi ada penduduk tetap, wilayah yang ditetapkan, mempunyai pemerintahan, dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi tidak mensyaratkan jumlah penduduk minimal, berapa luas minimal wilayah, apa bentuk pemerintahannya, dan berapa mampunya mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang penting keempat syarat tersebut harus ada bagi suatu organisasi kemasyarakatan yang disebut negara, dan negara sebagai subyek hukum internasional. 
  Oleh Starke dikatakan, bahwa ciri keempat yaitu a capacity to enter into relations with other state adalah syarat yang paling penting jika dibandingkan dengan syarat yang lain. Sebab ciri ini yang membedakan negara dalam arti hukum internasional dengan kesatuan kemasyarakatan di bawah negara, seperti anggota-anggota federasi, protektorat yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hingorani, bahwa unsur a capacity to enter into relations with other state, bukan saja penting, namun merupakan unsur yang harus ada bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subyek hukum internasional. Dengan unsur ini, negara tersebut independen dalam mengatur masalah-masalah dalam dan luar negerinya.
   Arti penting unsur a capacity to enter into relations with other state, disamping untuk membedakan dengan kesatuan di bawah negara, juga penting untuk melihat akibat yang terjadi apabila ada perubahan atas unsur tersebut. Bila yang berubah unsur jumlah penduduk, luas wilayah atau perubahan bentuk pemerintahan tidak akan berpengaruh pada eksistensi negara sebagai person internasional. Namun, bila terjadi perubahan pada unsur a capacity to enter into relations with other state, seperti tadinya negara tersebut mempunyai kemampuan atau independen dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kemudian menjadi tidak mampu atau tidak independen, maka eksistensi negara tersebut sebagai person internasional akan diragukan.
  Sebagai contoh, negara yang mempunyai kemampuan a capacity to enter into relations with other state adalah Israel. Israel merupakan negara yang merupakan subyek hukum internasional yang tidak mempunyai unsur wilayah agar dapat dikatakan sebagai negara sebagai subyek hukum internasional, namun karena Israel memiliki syarat a capacity to enter into relations with other state, maka Israel ditetapkan sebuah negara sebagai subyek hukum internasional. Sehingga keberadaannya pun di akui oleh masyarakat internasional.

Hak dan Kewajiban Dasar Negara

  Sebagaimana diketahui, bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar subyek hukum internasional, utamanya hubungan antar negara. Hubungan antar negara disamping tunduk pada hukum internasional juga harusmemperhatikan doktrin-doktrin yang terkait. Beberapa doktrin berkaitan dengan Negara dalam masyarakat internasional antara lain :

Doktrin Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar negara

Dalam setiap hukum, termasuk hukum internasional mengandung hak dan kewajiban. Beberapa hak dan kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional yang sering disebut-sebut antara lain:
  1. Hak kemerdekaan
  2. Hak kesederajatan
  3. Hak menjalankan jurisdiksi territorial
  4. Hak untuk membela diri atau mempertahankan diri
Sedangkan beberapa kewajiban dasar negara yang sering disebut-sebut antara lain :
  1. Tidak melakukan perang
  2. Melaksanakan treaty dengan etikat baik
  3. Tidak melakukan intervensi

Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara

  Negara merdeka memiliki kedaulatan atas warga negaranya serta urursan-urusannya dalam batas-batas wilayahnya. Menurut Max Hubber, kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menunjukkan kemerdekaan. Kemerdekaan berkenaan dengan suatu bagian dari muka bumi ini adalah hak untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan yang dimiliki negara dewasa ini mempunyai arti lebih sempit daripada kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara pada jaman abad ke-18 dan 19. Keterbatasan ini disebabkan karena keterikatan/keanggotaan negara tersebut dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat internasional. Sehingga dikatakan bahwa kedaulatan negara dewasa ini tinggal sisi (residuun) dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Hukum Internasional.
  Hakikat kemerdekaan negara adalah adanya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang bersangkutan dalam hubungannya dengan negara lain. Hak-hak tersebut antara lain :
  1. Kekuasan eksklusif atas urusan dalam negerinya
  2. Kekuasaan untuk menerima atau mengusir orang asing
  3. Hak istimewa bagi perutusan diplomatiknya di negara lain
  4. Yurisdiksi tunggal atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya
Contoh-contoh kewajiban yang mengikat negara adalah :
  1. Tidak menjalankan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain. Kasus : Adolf Eichman, Corfu Channel Case
  2. Mencegah warga negaraya melakukan tindakan yang melanggar kemerdekaan dan kedaulatan wilayah negara lain. Kasus : Pembunuhan Raja Alexander dari Yugoslavia 1934
  3. Tidak mencampuri urusan negara lain.

Doktrin Intervensi

  Suatu tindakan negara termasuk suatu tindakan intervensi (campur tangan) dan termasuk tindakan yang dilarang dalam hukum internasional, bila tindakan tersebut. 1) bertentangan dengan kehendak negara dan 2). Mengurangi kedaulatan negara. Menurut Mahkamah Internasional suatu tindakan intervensi adalah menyangkut urusan yang seharusnya diputus sendiri secara bebas, dan campur tangan dilakukan secara paksa atau kekerasan. Adapun beberapa bentuk intervensi yang dilarang dalam hukum internasional, seperti :
  1. Intervensi intern, yaitu mencampuri urusan dalam negeri suatu negara
  2. Intervensi ekstern, yaitu mencampuri urusan luar negeri suatu negara
  3. Intervensi penghukuman, melakukan tindakan campur tangan sebagai tindakan pembalasan (reprisal) secara damai.
  4. Intervensi subversive, yaitu mencampuri urusan negara lain dengan jalan melakukan propaganda guna menyulut adanya perang saudara
  Namun tidak semua campur tangan dari pihak ketiga itu dilarang. Ada bentuk-bentuk intervensi yang diperkenankan dalam hukum internasional, seperti :
  1. Intervensi kolektif berdasarkan Bab VII Piagam PBB
  2. Intervensi untuk melindungi warga negara
  3. Intervensi dalam rangka membela atau mempertahankan diri
  4. Intervensi dalam urusan protektorat
  5. Intervensi dalam rangka pelanggaran berat Perjanjian Internasional
  Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 2 (4) jo. Pasal 2 (7) Piagam menyatakan bahwa setiap negara untuk tidak ikut campur tangan urusan domestik suatu negara, kecuali sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam. Namun pasal tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kelompok negara-negara Barat dan negara-negara non Barat. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka Majelis Umum PBB pada tahun 1965 mengeluarkan pernyataan, yang isinya antara lain :
  1. Tidak ada satu negarapun yang mempunyai hak untuk turut campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun dalam urusan internal atau eksternal suatu negara.
  2. Bahwa setiap negara memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial dan budanyanya dan
  3. Bahwa semua negara harus menghormati hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat dari suatu negara.

Doktrin Kesederajatan

   Doktrin kesederajatan (doctrine of the equality of state) merupakan ajaran dari kaum naturalis, yang maknanya, bahwa secara alami bangsa itu dipandang sebagai individu yang bebas. Keberadaan doktrin ini kemudian mendapatkan pengaturan dalam :
  1. Pasal 1 (2), Pasal 2 (1) Piagam PBB,
  2. Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Bersahabat & Kerjasama Internasional 1964,
  3. Deklarasi MU 1970 “The Principlesof Sovereign Equality of State
  4. Deklarasi MU 1974 Tentang Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru, khususnya dalam pasal 4 (a).
   Namun, dalam hubungan internasional sebenarnya kesederajatan hanya mempunyai arti dalam bidang hukum, tidak dalam bidang politik. Ingat akan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB (Silahkan baca Hak Veto Dewan Keamanan PBB di tulisan saya di blog ini)

Doktrin Hubungan Bertetangga Antarnegara

  Maksudnya, suatu negara dilarang menggunakan wilayahnya yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan negara lain. Ajaran ini ditemukan dalam beberapa dokumen dan keputusan Pengadilan Internasional seperti :
  1. Pasal 4 Draft deklarasi tetang Hak dan Kewajiban Negara, yang dibuat oleh Internasional Law Commisio tahun 1946
  2. Kasus Yunani, 1946-1949
  3. Tral Smelter Cases, 1941
  4. Corfu Channel Cases, 1949
  5. Pasal 24 Piagam PBB
Doktrin ini erat kaitannya dengan doktrin hidup berdampingan secara damai.

Doktrin Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-determination)

Hak ini telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen internasional, seperti :
  1. Resolusi MU 1958 tentang Penentuan Nasib Sendiri (Resolution of Self Determination)
  2. Resolusi MU No. 1514 (XV) mengenai Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat-rakyat Jajahan, tahun 1960
  3. Covenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
  4. Covenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
Self-determination mencakup sejumlah kewajiban yang mengikat negara-negara termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri, baik melalui kerjasama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini.

Daftar Pustaka

Pengantar Hukum Internasional (diterbitkan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011).

Demikian tulisan dari saya mengenai hukum internasional "subyek hukum internasional dan eksistensi negara dalam masyarakat internasional" semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian.

salam, def+

0 Response to "Subyek Hukum Internasional"

Post a Comment