Politik Hukum Pasca Reformasi

      Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara atau biasa disebut dengan kebijakan. Sedang politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang  bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
    Sedemikian pentingnya peranan politik hukum ini, sehingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produk hukum dan kebijakan. Dan akibat dari pentingnya peranan politik hukum ini sering sekali disebut bahwa “hukum adalah produk politik”. Memang pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” akan menjadi salah jika dasarnya adalah das Sollen atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan das Sollen dan das Sein. Begitu juga hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup UU, bisa juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya bisa puluhan.
    Politik hukum ini sudah berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi terpimpin hingga reformasi. Dimana di tiap periode berbeda-beda politik hukum yang ada. Politik hukum pada periode demokrasi terpimpin lebih mengutamakan pemerintah yang terpusat pada Soekarno dan ditemani dua kekuatan lain setelah Soekarno yang mempunyai peran politik, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Jadi konfigurasi politik pada waktu itu ditandai oleh persaingan tiga kekuasaan tersebut dengan kekuatan besar ada di tangan Soekarno (Mahfud MD, 2011 : 144).
    Kemudian pada periode Orde Baru, politik hukum yang ada adalah adanya konsolidasi ekonomi, pimpinan pemerintahan yang kuat, dan susunan yang stabil. Setelah Soekarno dan PKI terlempar dari pentas politik setelah adanya Orde Baru, lantas muncul Angkatan Darat sebagai pemeran utama dalam orde baru. Militer punya dua kekuasaan, disamping militer punya tugas kemiliteran, namun juga memiliki kekuasaan politik.
   Lalu kemudian bagaimanakah politik hukum dalam era pasca reformasi? politik hukum di era reformasi telah mengalami berbagai perubahan tentang produk hukum era orde baru, dan telah mengutamakan demokrasi sebagai syarat dalam mengadakan politik hukum. Karena itu di dalam makalah ini akan dibahas secara mendalam poltik hukum pasca reformasi agar dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam serta bisa dijadikan sumber untuk perbandingan ilmiah dan penelitian yang lebih lanjut.

Politik Hukum Pasca Reformasi

sumber : google.com


Pengertian Politik Hukum

   Politik hukum adalah ”legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Patmo Wahjono dalam politik hukum Moh. Mahfud MD (2011:1) mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :
  1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.
  2. Cara-cara apa yang yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
  3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah.
  4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan merumuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

   Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. 

Politik Hukum Nasional

     Hukum adalah sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum jga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.
    Berdasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan dan penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.
    Politik hukum di Indonesia ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya permberlakuan prinsip perjanjian yudisial, ekonomi, kerakyatan, keseimbangan antara kepastain hukum. Keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dianut dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.
   Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan dicabut misalnya pada periode 1973 – 1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Pada periode 1983 – 1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha negara, dan pada periode 2004 – 2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam program legislasi Nasional (PROLEGNAS)
   PROLEGNAS adalah daftar rencana UU yang akan dibentuk selama satu periode pemerintahan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pada periode yang bersangkutan. Prolegnas ditetapkan oleh Ketua DPR berdasar kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Prolegnas mempunyai dua fungsi yakni sebagai potret tentang rencana materi hukum-hukum (dalam arti undang-undang) yang akan dibuat dan sebagai prosedur atau mekanisme pembuatan UU itu sendiri.
Politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi:
  1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
  2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
   Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total yang telah membawa dan mengubah tradisi masyarakat Indonesia pada idealita dan realita hukum dari keadaan terjajah menjadi masyakat pendidikan nasional.

Politik Hukum Pasca Reformasi

    Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar pada periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik, maka karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, maka hukum-hukum yang dilahirkannya berkaraketr ortodoks (Mahfud MD, 2011 :373)
    Dengan demikian, perkembangan hukum-hukum privat atau hukum publik yang tidak berkaitan dengan gezgsverhouding dapat berjalan secara linear tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik. Tidaklah mengherankan jika Penpres No. 11 Tahun 1963 yang kemudian dijadikan UU NO. 11/PNPS/1963 (tentang Tindak Pidana Subversi) diberlakukan oleh dua rezim yang bertentangan, yakni rezim Orde Lama dan Orde Baru meskipun selama berlakunya selalu digugat karena Penpres/UU tersebut memberi jalan bagi penguasa untuk melakukan tindakan represif yang keras bagi siapapun yang akan mengganggu posisi pemegang kekuasaan (Mahfud MD, 2011:373). Seperti yang diketahui bahwa UU No. 11/PNPS/1963 baru dicabut setelah reformasi tahun 1998 yakni pada saat gerak reformasi sedang bergelora.

Perubahan Berbagai UU

    Temuan tersebut tampak mengkonfrontasi juga terhadap kejadian-kejadian aktual yang menyusul reformasi tahun 1998. Tampak jelas dan terbukti secara gamblang bahwa “hukum sebagai produk politik” sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto jatuh, maka hukum-hukum juga langsung diubah, terutama hukum-hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, yakni hukum tata negara. Berbagai undang-undang bidang politik produk Orde Baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya. Berikut beberapa contohnya.
  1. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti dengan UU tentang Kepartaian. Jika semula rakyat dipaksa untuk hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial tanpa boleh mengajukan alternatif, maka seorang rakyat diperbolehkan membentuk parpol yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui pemilu dengan pemberlakuan electoral threshold dan atau parliamentary threshold (Mahfud MD, 2011 : 374).
  2. UU tentang Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Penelenggara pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri. Bahkan ketentuan tentang ini kemudian dimasukkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
  3. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu. Perubahan atas UU ini sampai tahun 2004 secara prinsip hanya berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota-anggota MPR secara lebih terbuka, namun sejak pemilu 2004 perubahan atas UU sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan memasukkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang baru sejalan dengan amandemen atas UUD 1945 yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  4. UU tentang Pemerintahan Daerah juga diganti, dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas ekonomi luas, dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik. Asas otonomi luas ini bukan hanya dituangkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen (perubahan kedua) yakni di dalam pasal 18 ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat “.
    Selain dari contoh-contoh di atas, masih banyak UU lain yang diubah sejalan dengan perubahan politik dari Orde Baru ke reformasi. Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut, Dwifungsi ABRI dihapuskan, TNI dipisahkan dari POLRI, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dihapus, Kekuasaan Kehakiman disatuatapkan, dan masih banyak contoh lainnya.

Penghapusan Tap MPR

     Pasca reformasi 1998 perubahan hukum bukan hanya mengantarkan pada perubahan berbagai UU seperti yang dicantumkan di atas, melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan UUD 1945. Untuk tingkat Tap MPR yang mula-mula ditiadakan adalah Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, tetapi akhirnya Tap MPR sendiri dinyatakan dihapus dari peraturan perundang-undangan sejalan dengan perubahan atau amandemen atas UUD 1945.
    Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antarlembaga negara dari yang vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara diturunkan derajatnya menjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, yaitu DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. Dengan posisi MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di dalam tata hukum kita tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai peraturan. Tap MPR yang tadinya merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua setelah UUD tidak dapat lagi dikeluarkan sebagai peraturan perundang-undangan dan tempatnya pada derajat kedua dalam hirarki peraturan perundang-undangan diganti oleh UU/Perpu yang semual menempati derajat ketiga. Pada saat ini memang masih dimungkinkan adanya Tap MPR, tetapi bukan lagi sebagai peraturan melainkan sebagai penetapan, seperti Ketetapan tentang Penetapan Wakil Presiden jika Presiden berhalangan tetap. Peraturan bersifat umum-abstrak, sedangkan penetapan bersifat konkret-individual.

Perubahan Undang-Undang Dasar

    Seperti yang telah disinggung di atas bahwa penghapusan Tap MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Perubahan UUD 1945 sendiri merupakan agenda atau produk utama reformasi. Pada saat itu ada arus pemikiran kuat yang dimotori oleh berbagai kampus dan para pegiat demokrasi bahwa reformasi konstitusi merupakan keharusan jika kita mau melakukan reformasi. Alasannya krisis multidimensi yang menimpa Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang otoriter sehingga untuk memperbaikinya harus dimulai dari perubahan sistem politik agar menjadi dmeokratis. Untuk membangun sistem yang demokratis perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 karena sistem otoriter yang dibangun selalu masuk dari celah-celah yang ada pada UUD 1945 tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Prof. Moh. Mahfud MD, tentang “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum” bahwa faktanya sistem politik yang otoriter selalu terjadi pada masa-masa berlakunya UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Mahfud MD yang secara sederhana diragakan sebagai berikut (Mahfud MD, 2011:377) :

Periode
Konfigurasi Politik
Karakter Produk Hukum
UUD yang berlaku
1945-1959
Demokratis
Responsif
UUD 1945. Konst. RIS 1949, UUDS 1950
1959-1966
Otoriter
Ortodoks
UUD 1945
1966-1998
Otoriter
Ortodoks
UUD 1945
    Dari ragaan tersebut, tampak bahwa sistem demokrasi hanya terjadi pada periode 1945-1959, sedangkan pada periode selanjutnya menampilkan otoriterisme. Artinya demokrasi dengan menggunakan indikator-indikator tertentu hanya dapat berkembang pada saat UUD 1945(sebelum diamandemen) tidak berlaku, dengan kata lain otoriterisme selalu berkembang dan mencengkeram pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli. Pada umumnya kelemahan-kelemahan UUD 1945 yang menjadi pintu masuk bagi tampilnya otoriterisme itu diidentifikasikan sebagai berikut (Mahfud, 2011:378) :
   Pertama, memuat ketentuan-ketentuan-ketentuan yang memfokuskan kekuasaan pada lembaga eksekutif (executive heavy) yang dipimpin oleh presiden. Selain sebagai kepala eksekutif, praktis presiden menjadi ketua lembaga legislatif, karena jika presiden tidak mau menadatangani sebuah RUU yang disetujui DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut tidak belaku
    Kedua, memuat ketentuan yang multi tafsir yang karena sistemnya yang executive heavy itu maka penafsiran konstitusi yang harus diterima sebagai kebenaran adalah penafsiran yang dibuat presiden.
    Ketiga, terlalu banyak memberi atribut kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal yang sangat penting dengan undang-undang tanpa ada limitasi yang tegas di dalam UUD padahal presiden sangat dominan dalam proses pembentukan undang-undang. Banyaknya atribusi ini yang menyebabkan isi undang-undang lebih banyak didominasi oleh kehendak-kehendak presiden.
   Keempat, terlalu percaya pada semangat orang sebagaimana dinyatakan sendiri dalam penjelasn UUD 1945 sebelum diamandemen. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut, dinyatakan bahwa UUD tidaklah terlalu penting sebab yang lebih penting adalah semangat penyelenggara negara, jika semangat penyelenggara negara baik, maka negara akan baik.
     Itulah kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen tersebut, dan itulah yang menjadi salah satu alasan diadakannya amandemen. Namun ada hal lain yang memperkuat alasan dilakukannya amandemen, yakni alasan konstitusi sebagai resultante atau produk kesepakatan politik sebagaimana diungkapkan KC Wheare, sebagai resultante, konstitusi merupakan kesepakatan pembuatnya sesuai dengan keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya pada saat dibuat.

Demokratitasi Sebagai Syarat

     Diantara banyak simpulan yang dapat dilahirkan, ada satu kesimpulan yang cukup menarik , yakni “jika kita ingin membangun hukum yang responsif, maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”. (Mahfud, 2011:380). Tidaklah mungkin kita membangun hukum responsif tanpa lebih dahulu membangun sistem politik yang demokratis, sebab hukum responsif tidak mungkin lahir di dalam sistem politik yang otoriter. Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis.

Kesimpulan

   Politik hukum adalah ”legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.
   Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar pada periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam rangka konfigurasi politik saat gerakan reformasi tengah bergejolak, yaitu :
  1. Perubahan Undang-undang
  2. Penghapusan Tap MPR sebagai peraturan
  3. Perubahan Undang-Undang Dasar
  4. Demokratisasi sebagai syarat.
     Diantara banyak simpulan yang dapat dilahirkan, ada satu kesimpulan yang cukup menarik , yakni “jika kita ingin membangun hukum yang responsif, maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”. (Mahfud, 2011:380). Tidaklah mungkin kita membangun hukum responsif tanpa lebih dahulu membangun sistem politik yang demokratis, sebab hukum responsif tidak mungkin lahir di dalam sistem politik yang otoriter. Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu ada dua hal yang harus diperhatikan untuk selalu mengaktualisasikan sistem yang demokratis itu :
Pertama, sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab seperti dikemukakan diatas, sistem dan semangat penyelenggaraan negara itu sama pentingnya.
Kedua, sebagai produk kesepakatan (resultante) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan resultante baru. UUD yang merupakan hasil amandemen pun harus membuka kemungkinan utnuk diamandemen lagi dengan resultante baru jika keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu.
     Meskipun demikian bukan berarti UUD itu dapat dengan mudah diubah dengan resultante baru tanpa alasan dan prosedur yang ketat. Meskipun dapat diubah melalui resultante baru sesuai dengan tuntutan waktu, tempat, dan poleksosbud UUD itu dirancang dengan muatan isi dan prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting dan dengan prosedur yang tidak mudah.
     Oleh sebab itu, agar perubahan UUD itu tidak mudah dilakukan dan agar ia tidak sering diubah hanya berdasar kegenitan politik yang timbul dari perubahan konfigurasi politik maka para ahli konstitusi menyebutkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi (Mahfud, 2011:380):
Pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak-umum;tidak memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Hal-hal yang bersifat konkret, teknis, dan kuantitatif biasanya lebih mudah dipersoalkan jika berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
Kedua, konstitusi harus memuat prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting; mislanya harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan konstitusi dan korum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Ada juga UUD yang perubahannya harus dilakukan melalui referendum.

Daftar Pustaka

Mahfud MD.,Moh., Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi), Jakarta : Rajawali Pers, 2011
Mahfud MD.,Moh., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Gama Media
Mertokusumo.,Sudikno., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Demikian tulisan sederhana yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat bagi pembaca. Nantikan update selanjutnya. Salam def+


0 Response to "Politik Hukum Pasca Reformasi"

Post a Comment