Konfigurasi Politik Era Orde Baru


KONFIGURASI POLITIK

     Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini adalah (Moh. Mahfud MD, 2011 : 30) :
  1. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.
  2. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir sleuruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.


KARAKTER PRODUK HUKUM

  1. Produk hukum responsif ialah hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga lebih mampun mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
  2. Produk Hukum Konservatif/Ortodoks ialah hukum yang karakternya mencerminkan politik pemegang kekuasaan dominan, sehingga pembuatannya tidak mengundang dan mengandung partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.


KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM

   Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini meletakkan politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel terpengaruh (Mahfud MD, 2011 : 22).
    Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya yang dilahirkan adalah produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan jika di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks. Jadi perubahan konfigurasi politik berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan. Secara lebih mudan akan digambarkan dalam bagan berikut :




KONFIGURASI POLITIK ERA ORDE BARU

Sejarah Lahirnya Orde Baru

     G30 S/PKI tahun 1965 merupakan kudeta yang gagal menyebabkan merosotnya kekuasaan Soekarno secara tajam. Saling tarik tambang antara Soekarno, PKI, Angkatan Darat (AD) menjadi putus dan diakhiri dengan tampilnya AD sebagai pemenang. Hancurnya PKI dan rezimnya Soekarno merupakan akibat dari peran-peran yang dimainkan oleh keduanya pada masa demokrasi terpimpin.
     Krisis politik yang terjadi membuat Soeharto mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1965 yang isinya adalah pelimpahan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin kedamaian dan stabilitas nasional. Kemudian Pemerintahan Soeharto yang menggantikan Pemerintahan Soekarno tahun 1967 menamakan pemerintahannya sebagai pemerintahan Orde Baru yaitu suatu nama untuk tatanan masyarakat Indonesia.

Konfigurasi Politik Periode Orde Baru

   Berakhirnya masa demokrasi terpimpin kemudian digantikan dengan rezim orde baru. Belajar dari pengalaman orde sebelumnya (orde lama), Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menitik beratkan program pemerintahannya terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi yang pada jaman orde lama kurang mendapat perhatian sehingga sejarah mencatat inflasi ekonomi Indonesia pernah mencapai angka 600%.
    Prioritas kebijakan yang menitik tekankan pada pertumbuhan ekonomi ini menuntut adanya stabilitas politik, pemerintahan dan kepemimpinan yang kuat. Jalan yang ditempuh untuk mensukseskan obsesi Soeharto yang didukung penuh oleh kekuatan Angkatan Darat (AD) itu kemudian mengambil cara membatasi pluralisme parpol yang dijaman Soekarno dianggap menjadi penyebab terjadinya instabilitas politik.
     Pada masa Orde Baru, pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :
  1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
  2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat. Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa. Konsensus ini kemudian dituangkan kedalam TAP MPRS No. XX/1966, sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

     Konfigurasi politik otoriter yang ditampilkan oleh kekuasaan orde baru kemudian paralel dengan produk hukum yang dihasilkannya yaitu karakter hukum yang konservatif/ortodoks /elitis. UU pemilu yang lahir pada masa Orde Baru ini adalah UU No. 15 tahun 1969 yang hanya memuat 37 pasal. Sangat singkatnya pasal-pasal yang ada dalam UU ini membuat pemerintah sesuai dengan keinginan politiknya bisa menginterpretasikan semaunya sendiri ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis. Di lain pihak UU ini memungkin adanya pengangkatan sebagian dari anggota MPR dan DPR dari ABRI yang tentu saja orang-orang yang diangkat oleh pemerintah pun adalah mereka yang mendukung visi dan kebijakan eksekutif.
Pada era ini pilar-pilar demokrasi tidak bisa berjalan secara baik dan efektif.  Parpol dan parlemen berada pada posisi yang tidak berdaya bahkan hanya menjadi alat legitimatimasi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah, eksekutif sangat powerful karena bisa mengontrol semua kebijakan negara sesuai dengan apa yang dikehendakinya serta kebebasan pers terpasung dan dikebiri dengan diberlakukannya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dimana kebijakan ini terbukti sangat ampuh dijadikan sebagai amunisi oleh pemerintah untuk membungkap kebebasan dan independensi pers. Jika ada pers yang terlalu vokal mengkritik pemerintah dan dianggap mengganggu proses pembangunan maka pers yang bersangkutan akan dibredel dengan cara dicabut SIUPP nya.
Dengan demikian, konfigurasi politik Orde Bgaru, berdasarkan kriteria bekerjanya pilar-pilar demokratis, adalah konfigurasi yang tidak demokratis. Hanya, di bwah Orde Baru elemen-elemen disitegrasi dapat dieliminasi sehingga stabilitas nasional senantiasa mantap dan pembangunan ekonomi menampakkan hasil secara memuaskan, tetapi dengan kehidupan politik yang tidak demokratis (Mahfud MD, 2011 : 308).

KARAKTER PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN

Hukum Pemilu

    Pada masa Orde Baru, Pemilu dijadikan sebagai bagian dari program-program nasionalnya. Dalam pemerintahan Orde Baru Pemilu harus diadakan sesuai dnegan tuntutan konstitusi, tapi kekuatan pemerintah harus mendapat jaminan untuk memenangkan Pemilu tersebut. Dengan kemenangan tersebut, maka dominasi akan ada di tangan pemerintah.
     Oleh karena itu pembahasan-pembahasan mengenai RUU Pemilu berjalan sangat keras, bahkan sampai menunda Pemilu yang sudah dijadwalkan sejak awal oleh MPRS. Hingga akhirnya terjadi konsensus yang dapat dicapai yang intinya berisi tentang kesepakatan antara pihak-pihak yang bertentangan pendapatnya.
     Konsensus inilah yang kemudian dituangkan dalam UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. UU inilah yang kemudian menjadi landasan Orde Baru dalam pelaksanaan Pemilu dan pengisian anggota lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan.
  UU Pemilu pada Orde Baru dapat dikualifikasi sebagai produk hukum yang berkarakater ortodoks/elitis/konservatif. UU pemilu yang lahir pada masa orde baru ini adalah UU No. 15 tahun 1969 yang hanya memuat 37 pasal. Singkatnya pasal-pasal yang ada dalam UU ini membuat pemerintah sesuai dengan keinginan politiknya bisa menginterpretasikan semaunya sendiri ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis. Di lain pihak UU ini memungkin adanya pengangkatan sebagian dari anggota MPR dan DPR dari ABRI yang tentu saja orang-orang yang diangkat oleh pemerintah pun adalah mereka yang mendukung visi dan kebijakan eksekutif.

Hukum Pemda

     Dalam penyelenggaraan negara yang beroirentasi pada stabilitas nasional, maka UU Pemda dalam era Orde Baru harus diperbaharui. UU Pemda lama saat itu (UU No. 18 Tahun 1965), perlu diganti untuk disesuaikan dengan GBHN yang ditetapkan MPR pada tahun 1973.
    Berdasarkan GBHN tersebut, tahun 1974 pemerintah mengganti UU Pemda lama dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Konsideras UU ini menyebutkan bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sedapat mungkin diseragamkan, wilayah Indonesia perlu dibagi ke dalam daerah otonom maupun wilayah administratif, hubungan pusat dan daerah diserasikan atas dasar keutuhan  negara dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Mengenai pemilihan kepala daerah dan DPRD yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah (Subardjo, 2010 : 22 & 40).

Pemilihan Kepala Daerah

  1. Dalam UU ini calon kepala daerah harus minta restu ke pusat.
  2. Bersifat sentralistik, kepala daerah diusulkan tiga calon atau dua calon ke Presiden lewat Mendagri , yang menentukan Presiden, bukan DPRD. Maka di sini rawan terjadi penyimpangan atau kasus-kasus politik uang baik di tingkat elite lokal maupun elite pusat.

DPRD

  1. DPRD lunak karena ada di bawah kekuasaan kepala daerah sebagai kepala wilayah (penguasa tunggal)
  2. DPRD dipilih lewat Pemilu
  3. DPRD hanya sebagai stempel Perda
  4. Pengawasan tidak berjalan
  5. Kepala daerah dipilih DPRD, tetapi presiden yang memutuskan
  6. Hubungan kepala daerah dan DPRD tidak harmonis
  7. Pemerintahan sangat sentralistik
    Dengan demikian materi UU No. 5 Tahun 1974 juga memperlihatkan watak konservatif yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab sebagai pengganti asas otonomi seluas-luasnya, adanya kewenangan pusat untuk mengangkat kepala daerah tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan di DPRD, penempatan kepala daerah sekaligus menjadi kepala wilayah dalam kedudukan “penguasa tunggal” yang menjadi alat pusat di daerah. Sehingga sering dikatakan asas desentralisasi yang dianut dalam UU No. 5 Tahun 1974 adalah asas desentalisasi yang sentralistik (Mahfud MD, 2011 : 332).

Hukum Agraria

     Khusus mengenai agraria hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam periode ini disbandingkan dengan periode sebelumnya. UUPA yang sudah ada sejak masa demokrasi terpimpin tetap diberlakukan dan tidak diganti. Sehingga praktis dalam bidang keagrariaan walaupun watak politik orde baru adalah otoriter namun pengaturannya demokratis.
    Produk-produk parsial dalam lapangan hukum agraria pada era Orde Baru ditandai dengan tiga hal (Mahfud MD, 2011 : 342), yakni lambatnya pembuatan peraturan pelaksanaan, lambannya pembaruan terhadap materi-materi yang seharusnya disesuaikan dengan keadaan, dan adanya kecenderungan pragmatisme untuk melancarkan program-program pemerintah, sehingga dibuat produk peraturan yang sebenarnya tidak proporsional karena seharusnya dibuat oleh lembaga yang lebih mempunyai kewenangan. Kecenderungan pragmatisme ini merupakan kosekuensi logis dari paradigma pembangunan ekonomi yang dianut pemerintahan Orde Baru.
     UUPA yang dibuat tahun 1960 ini memang berkarakter responsif, namun interpretasi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara parsial untuk keperluan pragmatis dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan justru melihatkan watak produk hukum yang berkarakter konservatif. Seharusnya UU yang dibuat hendaknya tidak dibuat secara sepihak oleh eksekutif.

KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM BIDANG KEPARTAIAN ERA ORDE BARU

   Meskipun para pakar mencoba memberikan identifikasi yang satu sama lain berbeda, tetapi ada persamaan di antara mereka bahwa Indonesia di bawah orde baru menampilkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Abdurrahman Wahid menggambarkan secara lebih lugas bahwa Indonesia …” inikan otoriter, belum sampai ke taraf tirani”. Seperti telah dikemukakan bahwa tampilnya konfigurasi seperti ini karena logika pembangunan ekonomi menuntut stabilitas dan integrasi nasional. Logika pembangunan ekonomi telah membuat peranan negara menjadi dominan.
    Disamping karena logika pembangunan yang tentu berbeda konfigurasi politik pada orde baru dapat dibedakan dari orde lama dalam hal tumpuannya. Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaannya pada pengaruh karismanya sebagai seorang pemimpin dan pada kepandaiannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif pada membangun organ-organ politik yang kuat, militer dan golkar.
     Oleh karena itu, kalau kekerasan politik Soekarno yang besar tampak tidak efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasan, maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanya militer dan Golkar yang menjadi landasan dan pendukung utamanya tampak sangat efektif. 
    Menjelang Pemilu pertama(semula direncanakan tahun 1968, tetapi karena alotnya pembahasan UU Pemilu terpaksa ditunda sampai tahun 1971) pelaku politik orde baru, Angkatan Darat, telah melakukan berbagai tindakan politik untuk : 
  1. Pertama, melemahkan partai-partai yang akan bertarung pada pemilu 1971. 
  2. Kedua, menggalang kekuatan untuk menjadikan Golkar kuat sebagai partai pemerintah. 

     Sebenarnya Angkatan Darat sejak semula sudah terhinggapi keengganan untuk menyelenggarakan Pemilu, tatapi karena sudah ada ketetapan MPR untuk itu, maka mau tak mau Pemilu harus dilaksanakan. Hal itu wajar karena Soeharto selalu memilih jalan konstitusional untuk menjaga dan memantapkan legitimasinya. Tetapi penerimaan atas tugas konstitusional “menyelenggarakan pemilu” itu disertai dengan target bahwa kekuatan Pancasila harus menang dalam pemilu. Penerimaan dan target itu berarti pemilu harus dilaksanakan, tetapi Golkar sebagai kekuatan pemerintah harus tampil sebagai pemenang. Maka terjadilah penggalangan kekuatan seperti emaskulasi terhadap PNI dengan berbagai kampanye pengordebaruan. 
     Upaya rehabilitasi Masyumi ditolak, tetapi berdirinya Parmusi disetujui dengan syarat-syarat tertentu. NU meskipun dulunya merupakan partai kuat, selamat dari emaskulasi karena partai ini lebih fleksibel menerima keadaan. Akhirnya hasil pemilu tahun 1971 memberikan kemenangan yang luar biasa bagi pemerintah karena Golkar meraup dukungan yang luar biasa mencapai 62,8 % dari kursi yang diperebutkan. 
    Dengan modal itu pada masa-masa selanjutnya pemerintah bersama Golkar mengambil porsi dominan dalam semua spectrum proses politik dan menjadi orde baru sebagai negara kuat. Partai-partai yang ada selain golkar menjadi lemah, sebab setiap alternatif yang diajukan oleh partai-partai jika tidak disetujui oleh pemerintah tidak disetujui oleh Golkar yang memiliki suara mayoritas mutlak. Kenyaataan ini berlanjut sampai akhir orde baru, dimana semua produk politik yang yang dirancang oleh DPR dan MPR didominasi oleh kepentingan pemerintah yang akhirnya menimbulkan berbagai kesenjangan dalam berbagai bidang termasuk dalam hal kepartaian.

DAFTAR PUSTAKA

Mahfud MD., Moh., 1993. Perkembangan Politik Hukum, Disertasi Doctor Dalam Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta 
Mahfud MD., Moh., 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, GamaMedia : Yogyakarta.
Mahfud MD., Moh., 1998. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
Mahfud MD., Moh., 2011. Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi), Jakarta : Rajawali Pers 
Subarjo, S.H, M.Hum, Prof. Dr, Hukum Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2010

salam, def+

0 Response to "Konfigurasi Politik Era Orde Baru"

Post a Comment