Hukum Kekeluargaan (Perkawinan)

   Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat KUHPer, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan.
   Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut (Simanjuntak, 2009: hlm.39).

sumber gambar : google.com

Bentuk-bentuk Perkawinan

Dilihat dari segi jumlah suami atau isteri

  1. Perkawian monogami ialah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan ini ideal dan sesuai dengan ajaran agama dan UU Perkawinan.
  2. Perkawinan poligami ialah suatu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria, perkawinan ini dibedakan lagi menjadi 2 macam :
          a.  Pologini, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita.
          b.  Poliandri, yaitu perkawinan  antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.

Dilihat dari segi asal suami isteri

  1. Perkawinan Eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku atau ras. Misal : Masyarakat di Tapanuli.
  2. Perkawina Endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Misal : Masyarakat Toraja
  3. Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Misalnya : orang kaya kawin dengan orang yang kaya pula.
  4. Perkawinan Heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Misalnya : orang keturunan bangsawan kawin dengan orang biasa.

Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan

  1. Asas monogami dalam perkawinan. Dalam undang-Undang Perkawinan ini, berlaku pula asas monogami dalam perkawinan. Menurut Pasal 3 ayat(1) UUP, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
  2. Izin berpoligami dalam perkawinan. Disamping asas monogami dalam perkawinan, dalam Pasal 3 ayat(2) UUP disebutkan, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

          a.  Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
          b.  Isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
          c.  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
          Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
          a.  Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
          b.  Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
          c.  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
   Kemudian dalam Pasal 65 UUP ditegaskan pula, bahwa dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
  2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua dan berikutnya itu terjadi.
  3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Syarat sahnya perkawinan

   Menurut Pasal 2 UUP, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 UUP, syarat perkawinan adalah :
  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  2. Untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.
  3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
  6. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan Perkawinan

Pasal 8 UUP, perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
  4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
  5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perjanjian Perkawinan

Mengenai perjanjian perkawinan ini menurut Pasal 29 UUP adalah sebagai berikut:
  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dengan akta otentik dan bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan.

Pencegahan Perkawinan

   Perkawinan dpaat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 UUP). Adapun para pihak yang dapat mencegah perkawinan menurut pasal 14 ayat(1) UUP adalah sebagai berikut :
  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
  2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
  3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
  4. Wali dari salah seorang calon mempelai.
  5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
  6. Pihak-pihak yang berkepentingan.

   Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud pegawai pencatat perkawinan (Pasal 17 UUP).
   Pencegahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah (Pasal 18 UUP). Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut (Pasal 19 UUP).

Pembatalan Perkawinan

   Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangungkan perkawinan (Pasal 22 UUP). Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan menurut Pasal 23 UUP adalah :
  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
  2. Suami atau isteri
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
  4. Pejabat yang ditunjuk dalam pasal 16 UUP dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

    Hak dan kewajiban dari suami-isteri dalam UUP diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yaitu :
  1. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup  bersama masyarakat.
  3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
  5. Suami isteri harus mempunyai temapt kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama.
  6. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
  7. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  8. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Harta Dalam Perkawinan

   Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(Pasal 35 UUP).
   Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa harta dalam perkawinan dalam UUP adalah terpisah. Artinya segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan, tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Yang berwenang terhadap harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 36 UUP bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak serta mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Putusnya Perkawinan

Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

   Dalam UUP, putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena :
  1. Kematian
  2. Perceraian
  3. Atas keputusan pengadilan

Masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya

   Menurut pasal 11 ayat(1), bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pasal 39 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan masa tunggu seorang janda adalah :
  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
  3. Apabila perkawinan putus, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Perceraian Perkawinan

   Menurut Pasal 19 PP No.9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :
  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan.
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kekeluargaan 

Pada hakekatnya, suatu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah. 
Ciri-ciri keluarga :
  1. Keluarga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah atau adopsi.
  2. Keluarga yang para anggotanya keluarganya biasanya hidup bersama dalam satu rumah.
  3. Keluarga yang merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi dan memainkan perannya masing-masing.
  4. Keluarga yang mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Fungsi keluarga :
  1. Untuk melanjutkan keturunan sebagai kelanjutan identitas keluarga.
  2. Sebagai wadah dalam memelihara, mendidik dan mengasuh anak, baik secara fisik atau psikis
  3. Sebagai unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beberapa materi lainnya.
  4. Sebagai wadah pendidikan informal, baik umum maupun agama.
  5. Sebagai wadah untuk meletakkan dasar-dasar sosialisasi dan kontrol sosial.

Pengertian Hukum Keluarga

   Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluragaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan (Ali Afandi, 1997:hlm. 83).

Sistem Kekerabatan

   Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.(Ali Afandi, 1997:hlm. 93)

Kekeluargaan sedarah

   Yang dimaksud dengan kekeluargaan sedarah adalah sesuatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Tiap-tiap kelahiran disebut derajat. Urutan penderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan penderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain. Garis menyimpang ialah urutan penderajatan antara mereka yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama (Pasal 291 KUHPer). Menurut Pasal 292 KUHPer, garis lurus dipisahkan menjadi dua macam, yaitu :
  1. Garis lurus ke atas, yaitu hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia.
  2. Garis lurus ke bawah, yaitu hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya.

Kekeluargaan semenda

   Yang dimaksud dengan kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seseorang di antara suami-isteri dan para keluarga sedarah sedarah dari yang lain (Pasal 295 ayat 1 KUHPer). Jadi hubungan keluarga karena semenda adalah pertalian keluarga yang terjadi karena perkawinan seseorang dengan keluarga si suami dan si isteri (periparan).

Daftar Pustaka

SUBEKTI, R.,  Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet. XXXI, 2003.
SOFWAN, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, Cet. IV,1981
MERTOKUSUMO, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:  Liberty, Cet. III,2007.
VOLLMAR, H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata (Terjemahan: I.S. Adiwi-Marta), Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 1992
SIMANJUNTAK, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009

Demikian tulisan saya yang bisa saya share kepada teman pembaca semua, semoga tulisan selanjutnya bisa segera saya share kepada pembaca sekalian....:)

salam, def+

0 Response to "Hukum Kekeluargaan (Perkawinan)"

Post a Comment