Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional


   Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional pada dasarnya merupakan wacana akademis yang relevan untuk melakukan analisis teoritis tentang hukum sebagai suatu bidang ilmu tersendiri. Dari segi praktis analisis mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional sangat relevan untuk memperjelas kedudukan dan berlakunya hukum internasional, yang dewasa ini merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum internasional secara keseluruhan.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional


sumber : google.com

Apakah hukum internasional dan Hukum Nasional Merupakan Satu Sistem?

     Dalam kepustakaan hukum internasional telah dikenal ada dua teori mengenai hubungan antara sistem hukum internasional dengan sistem hukum nasional yakni teori monisme (Monism) dan teori dualisme (Dualism).
    Menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu sistem hukum pada umumnya. Menurut teori Monisme, semua ketentuan hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat terhadap negara, individu maupun kesatuan bukan negara. Hukum nasional dan hukum internasional masing-masing merupakan dua aspek dari satu sistem hukum tersebut. Hukum internasional maupun hukum nasional secara keseluruhan merupakan bagian dari sistem hukum universal yang mengikat manusia baik secara individual maupun secara kolektif. Hukum internasional mengikat individu secara kolektif sedang hukum nasional mengikat individu secara perseorangan.
    Teori Dualisme beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrisik. Menurut pendukung teori dualisme (Triepel) hukum internasional berbeda dengan hukum nasional karena berbeda subyek maupun sumbernya. Menurut teori ini yang menjadi subyek hukum internasional adalah hanya negara saja, sementara subyek hukum nasional adalah individu. Di samping itu hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber yang berbeda. Hukum internasional adalah kehendak bersama (common will) atau kesepakatan bersama dari berbagai negara, sementara hukum nasional bersumber pada kehendak negara dan kekuasaan negara. Penganut teori dualisme yang lain (Anzilotti) berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem yang berbeda karena keduanya dilandasi oleh prinsip dasar hukum yang berbeda. Hukum internasional dilandasai oleh prinsip dasar ”pacta sunt servanda”, sedangkan hukum nasional dilandasai oleh prinsip dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati.

Pengutamaan Hukum Internasional atau Hukum Nasional

   Lalu berdasarkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai hukum internasional dan hukum nasional, maka kemudian muncul pertanyaan, yaitu manakah yang lebih utama, apakah hukum internasional atau hukum nasional?
    Menurut sebagian penganut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional (self executing effect). Jika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional maka yang lebih diutamakan adalah hukum internasional. 
   Bagi penganut Monisme yang lain seperti Hans Kelsen, jika ada pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional maka harus dilakukan analisis struktutral untuk menemukan apa yang menjadi postulat fundamental dari ketentuan hukum yang saling bertentangan tersebut. Jika postulat fundamental berada pada sistem hukum internasional maka yang diutamakan adalah ketentuan hukum internasional. Namun sebaliknya, jika postulat fundamentalnya terletak pada hukum nasional, maka yang diutamakan adalah hukum nasional.

Teori Berlakunya Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional

  1. Teori Transformasi, bagi penganut teori Dualisme, karena hukum internasional dan hukum nasional masing-masing sering dianggap sebagai sistem yang berdiri sendiri, supaya ketentuan hukum internasional dapat berlaku secara efektif harus dilakukan proses transformasi ke dalam sistem hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat berlaku hanya setelah dilakukan transformasi melalui adopsi spesifik menjadi ketentuan-ketentuan hukum nasional.
  2. Teori Delegasi, sedangkan penganut teori Monisme, karena hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum yang sifatnya saling melengkapi, berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan pendelegasian hukum internasional ke dalam konstitusi negara tentang kapan traktat berlaku dan dengan cara bagaimana berlakunya ke dalam hukum nasional.

    Dewasa ini sangat sulit menemukan suatu sistem hukum suatu negara yang menganut secara mutlak teori monisme atau teori dualisme. Dalam praktik unsur-unsur dari kedua teori tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukum yang dianut suatu negara.

Concept of Opposability / Exceptional

   Dalam konteks melihat hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dan pengutamaannya kiranya sangat relevan untuk dikemukakannya adanya Concept of Opposability. Berdasarkan concept of opposability ini dihadapan Badan Peradilan Internasional suatu negara dapat menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai dasar untuk mematahkan argumen atau menolak klain dari negara lain (pihak lawannya), sepanjang ketentuan hukum nasional yang dijadikan dasar untuk menolak klaim dari pihak lawan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.

Contoh : Perkara Tembakau Bremen
Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan tembakau Belanda di Indonesia. Kaidah Hukum Internasional menyatakan, nasionalisasi harus diikuti dengan pembayaran Ganti Rugi dengan prinsip “prompt (segera), effective (tepat), dan adequate (memadai)”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1959, ganti rugi dibayarkan oleh Indonesia dengan menyisihkan dalam jumlah tertentu dari hasil penjualan perkebunan dan pabrik tembakau. Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dari negara yang baru merdeka. Dalam putusan PN Bremen, bahwa tindakan nasionalisasi adalah sah, ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan Hukum Nasional.

Demikianlah tulisan saya mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, semoga bermanfaat bagi para pembaca semua...

Salam, def+

Daftar Pustaka

Pengantar Hukum Internasional (diterbitkan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011)

0 Response to "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional"

Post a Comment