DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah (Pengertian dan Peran)

     DPRD dan demokratisasi pemerintahan daerah merupakan topik pembicaraan sangat relevan dengan keadaan dewasa ini dimana tuntutan masyarakat meluas agar pemerintah dengan segala bentuk kegiatan apapaun harus demokratis. Namun, pada kenyataan banyak sejumlah kasus yang menunjukan kepada kita bahwa sebagian anggota dewan :
  • Pertama, belum mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan untuk mengemban tugas perwakilan/legislatifan. Jika seorang anggota dewan tidak punya kemampuan dalam mengemban tugas legislasi, bagaimana mungkin dia bisa beragumentasi tentang suatu masalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya itu.
  • Kedua, anggota dewan saat ini juga sangat akrab dengan berita money politics mulai dari proses pemilihan kepala daerah, proyek, meloloskan perda sampai minta kenaikan gaji. Dewan tidak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat, namun hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan parpol (PK, 13/12-01).
  • Ketiga, anggota dewan juga sering sekali mengecewakan masyarakat karena dinilai kurang bisa menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Beberapa waktu yang lalu ada konflik yang cukup menarik perhatian masyarakat yaitu antara sekretaris daerah di tingkat II dengan wakil bupati terkait dengan pengumuman hasil testing CPNS. Keeempat, masyarakat dalam hal ini mahasiswa, menilai anggota dewan kita malas. Ungkapan malas tersebut sangat erat kaitannya dengan  muatan politis.
      Dalam tulisan kali ini saya akan sedikit banyak mengupas mengenai apakah DPRD itu dan seperti apakah peran DPRD dalam kaitannya dengan demokratisasi pemerintahan daerah. Pada bagian pertama kita harus mengerti terlebih dahulu: (1). Pengertian Pemerintahan Daerah, (2). Mengetahui hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, (3). Hingga kemudian mengenal DPRD sebagai institusi demokrasi daerah.

DPRD dan Demokratitasi Pemerintahan Daerah


DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah
Logo DPRD

PEMERINTAHAN DAERAH

Pengertian 

    Pemerintah Daerah sebagai implikasi dianutnya prinsip desentralisasi, dipahami secara berbeda oleh para ahli. Namun secara garis besar, pengertian Pemerintah Daerah terkait dnegan seberapa besar dan luas pendelegasian Pemerintah Pusat kepada daerah demi berbagai alasan dan pertimbangan. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada daerah, semakin besar pula peluang daerah menggali potensi yang ada untuk pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Peletakan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota (d/h Dati II) juga didasari pertimbangan untuk mendekatkan Pemerintah Daerah pada masyarakatnya. Selain pelayanan dapat diberikan secara optimal, juga kehendak dan aspirasi masyarakat dapat didengar “lebih jelas” oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. 

Hak dan Kewajiban Daerah ( Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004)

a. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak :
  1. Mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya
  2. Memilih pimpinan daerah
  3. Mengelola aparatur daerah
  4. Mengelola kekayaan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
  6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah
  7. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
  8. Mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
b. Kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
  1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  4. Meningkatkan pelayanan pendidikan
  5. Menyediakan fasilitas kesehatan
  6. Menyediakan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  8. Menjaga lingkungan
  9. Mengelola administrasi kependudukan
  10. Membentuk peraturan perundangan sesuai kewenangan

DPRD SEBAGAI INSTITUSI DEMOKRASI DAERAH


demokratisasi pemerintahan daerah

Kedudukan DPRD

     Kedudukan dan wewenang DPRD menurut konstitusi di Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan, UU No. 1 Tahun 1945 yang diterbitkan tanggal 23 November 1945 menyebutkan DPRD yang saat itu bernama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) dipimpin oleh kepala daerah. DPRD berwenang memilih badan eksekutif yang juga dikepalai oleh kepala daerah, yang sekaligus aparat pusat. Jadi terlihat jelas bagaimana lemahnya kedudukan DPRD saat itu, begitu pula kewenangannya.

    Barulah dalam UU No. 32 Tahun 2004, kedudukan DPRD berkembang pesat. Dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 40 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memilik fungsi sebagai lembaga legilasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pemerintahan demokratis menurut Robert Dahl, rakyatlah yang memberi kedaulatan. Prinsip lain yang terkait dnegan demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, adanya persamaan dan kebebasan. Secara spesifik, demokrasi membuka peluang rakyat mendapatkan pemimpin yang legitimate, artinya rakyat diberi kesempatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan memerintah mereka (Ryaas, 1996, 17). Selain itu dalam demokrasi ada peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk telibat dalam perbuatan kebijakan.

    DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh masyarakat daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar apresiasinya diakomodasikan. Dalam pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004 butir b, d, e disebutkan jelas bahwa DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan pasal ini demokratisasi pemerintahan daerah terbuka lebar. Masalahnya kini adalah terpulang pada kemauan dan itikad baik para wakil rakyat itu sendiri. Partisipasi masyarakat di daerah tak ada masalah. Mereka sangat santer menyuarakan keinginan para wakilnya, lantaran kesadaran politik masyarakat sudah cukup tinggi.

     Dengan kewenangan pengawasan, DPRD dapat mengontrol kinerja eksekutif agar dapat terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Antara harapan dan kenyataan

Tujuan diberikannya otonomi kepada daerah, adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat, agar kepentingan-kepentingannya dapat lebh terakomodasikan. Namun dalam faktanya benarkah demikian?sebagian ada yang menjawab “ya” dan sebagian ada yang menjawab “tidak”. Bahkan ada kecenderungan otonomi daerah dirasakan lebih memberatkan masyarakat setempat. Ini disebabkan karena adanya otonomi, setiap daerah harus berupaya dapat membiayai dirinya sendiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya. Untuk itu Pemda selalu berusaha melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah, yang pada akhirnya masyarakat juga terbebani. Jika semua dana yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan masyarakat mungkin akan mau memikulnya. Namun, jika dana yang dikutip dari masyarakat itu kemudian dialokasikan untuk menaikkan uang kehormatan anggota DPRD yang jumlahnya sudah relatif tinggi, maka otonom bukan mendekatkan rakyat pada Pemda dan DPRD, namun sebaliknya.

     Di Jakarta misalnya, tidak semua masyarakat yang tinggal di sana tidak semuanya hidup enak. Masih banyak warga yang kesulitan mencari makan dan mendapatkan air bersih buat minum dan mandi, sementara di Jakarta justru berencana membangun sauna, fitness room dikantornya dengan dalih melemaskan otot yang tegang. Di saat warga sedang merenungi kenaikan tarif angkutan kota yang hanya beberapa ratus rupiah, terdengar kabar anggota DPRD meloncong ke luar negeri untuk “studi banding” dengan dana ratusan juta rupiah.

     Tidak dimilikinya kepekaan oleh para wakil rakyat ini secara perlahan akan mengikis demokrasi yang akan diwujudkan di daerah. Akibatnya otonomi daerah hanya akan memindahkan kekuasaan yang otoriter ke daerah, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak orang tentang dampak otonomi. Kewenangan yang diberikan UU No. 32/2004 kepada DPRD yang begitu besar. Begitu besarnya kewenangan DPRD ini malah digunakan untuk menekan hak rakyat untuk kepentingannya sendiri, sehingga kepentingan rakyat tepinggirkan. Ketika Jakarta dilanda banjir, bantuan pun mengalir melalui kelurahan. Di kantor bantuan tidak segera disalurkan. Konon terbesit kabar bahwa di sejumlah kelurahan terjadi penjualan beras bantuan banjir secara diam-diam, sementara korban banjir setengah mati kelaparan. Setelah diungkap media, barulah Gubernur jingkrak-jingkrak marah, dan sang lurah dengan enteng, bahwa hal itu dilakukan untuk membeli sarana kebersihan.

     Dimanakah saat itu DPRD? Apa gerangan yang dilakukan oleh DPRD? Berpihak kepada siapakah DPRD? Mengapa Gubernur baru marah setelah media mengungkapnya? Bagaimana kontrol atas bawahan dilakukan? Inilah pertanyaan yang harus didengar dan diurus oleh Pemda yang telah diberi otonomi. Demokratisasi Pemerintahan Daerah juga dalam hal mengelola potensi daerah, demi kepentingan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan optimal yang pada gilirannya untuk mensejahterakan rakyat sehingga terwujud demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. DPRD adalah tempat demokrasi di daerah bermuara, seharusnya dapat memainkan perannya lebih baik seandainya saja mereka memiliki kepekaaan yang tinggi dan bersedia menjauhkan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Demokrasi di Daerah dalam Wawasan Negara Kesatuan

demokrasi daerah di negara kesatuan

  Banyak orang berpendapat bahwa demokrasi di daerah merupakan hak yang mutlak terlepas dari konsep Negara Kesatuan, sehingga dalam mengimplementasikan otonomi daerah, cenderung mengarah pada disintregasi. Memang tak bisa diingkari bahwa kerusuhan-kerusuhan yang muncul di daerah disebabkan oleh kesenjangan dan ketimpangan dalam semua segmen kehidupan. Itu sebabnya mengapa otonomi kemudian diberikan agar daerah bsia mengoptimalkan potensi dan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri. Tapi bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pemerintah pusat dan tidak pula dalam genggaman pemerintah pusat.

     Secara mendasar, demokrasi mengakui adanya kehidupan yang serba plural, karena kemajemukan merupakan realitas sosial. Oleh karena itu diperlukan toleransi. Kemajemukan justru merupakan aset yang harus diwadahi dalam tatanan politik yang kondusif. Toleransi bukan saja oleh pusat terhadap daerah, tapi juga sebaliknya. Betapapun, otonomi daerah dilaksanakan masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan. Jiaka tidak, maka egoisme kedaerahan yang akan mencuat sehingga mengaburkan eksistensi negara. Kasus Bekasi, Tangerang, Bogor, dan masih banyak lagi akan bermunculan sehingga tujuan utama pemberian otonomi daerah tak mencapai sasaran. Partisipasi masyarakat berkurang, pembangunan di daerah gagal dan Negara tercabik-cabik.

Kesimpulan

  1. Dengan diterbitkannya UU No. 32/2004 telah memberi banyak perubahan pada pelaksanaan otonomi daerah, karena kedudukan DPRD tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, melainkan sebagai Badan Legislatif Daerah. Ini berarti peluang untuk menciptakan demokrasi semakin berkembang dan terbuka lebar. Kepentingan masyarakat setempat dapat terwadahi dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Campur tangan pusat dikurangi, sehingga daerah lebih mandiri.
  2. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan beberapa instrumen, antara lain kualitas anggota DPRD. Dalam kenyataan, anggota DPRD yang diberi peluang dan kewenangan oleh UU untuk mewujudkan demokrasi di daerah itu ternyata lebih banyak memikirkan kepentingan diri sendiri daripada masyarakat. Akibatnya partisipasi masyarakat yang semula tinggi menjadi rendah. Harapan masyarakat untuk demokrasi di daerah tak sepenuhnya terwujud.
  3. Otonomi daerah menyebabkan setiap daerah harus membiayai dirinya, karena dana dari pusat terbatas sekali. Untuk itu harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya yang akhirnya membebani masyarakat dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan/atau retribusi daerah. Lebih menyebalkan lagi jika penggunaan dana tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan kebutuhan masyarakat.
  4. Pelaksanaan otonom daerah ternyata cenderung memindahkan korupsi dari pusat ke daerah. Ini disebabkan karena kewenangan DPRD yang begitu besar ini tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kepentingan diri sendiri.
  5. Pelaksanaan otonomi daerah cenderung menciptakan egoisme daerah yang tinggi dan cenderung melupakan kerangka yang lebih besar yaitu Negara Kesatuan yang wujudnya adalah Pemerintah Pusat. Campur tangan pusat di daerah memang harus dibatasi, namun bukannya hilang sama sekali. Paling tidak, pusat ibarat conductor dalam sebuah orkes simphoni agar setiap musisi dengan instrumennya tidak bunyi semaunya sendiri,namun tetap mengacu pada partitur. Baik conductor (pusat) maupun para musisi (daerah) bermain bersama mengikuti partitur, yang wujudnya berupa UU.
     Jika ini tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan otonomu daerah, maka disintregasi akan menjadi ancaman, terutama di saat pemerintah pusat melemah.

Daftar Pustaka

Katalog dalam terbitan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah/Syamsudin Haris (Ed.). Jakarta : LIPI Press, 2007.

Dalam bentuk diktat
Subarjo, S.H, M.Hum, Prof. Dr, Hukum Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2010

Dalam bentuk buku
Rasyid, Muhammad Ryass, Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, Yarsif Watampone, 1996.


     Demikian sobat pembaca pembahasan mengenai peran DPRD dalam Demokratisasi Pemerintahan Daerah. Silahkan sobat yang menilai dan menelaah sendiri, seberapa baguskah peran DPRD sejauh ini sebagai agen demokrasi daerah. Semoga artikel/makalah ini bisa membantu sobat pembaca semua dan share bila ada sobat lain yang membutuhkan...

Salam, def+

0 Response to "DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah (Pengertian dan Peran)"

Post a Comment