TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP PRIBADI ANAK DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA


PENDAHULUAN

Bismillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hal kaitannya dengan hokum perdata. Selama saya menjalani kuliah, hukum perdata merupakan salah satu mata kuliah yang menarik untuk saya pribadi, karena memang inilah hukum yang mengatur mengenai hak-hak keperdataan kita. Selama ini mungkin kita belum memahami betul apa saja hak keperdataan yang kita miliki dan yang dilindungi. 
Tulisan saya kali ini akan membahas tentang bagaimanakah tanggung jawab wali/orang tua terhadap diri pribadi anak dilihat dari sudut pandang hukum keluarga. Saya mencoba untuk berbagi pengalaman saya waktu kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja…selamat membaca dan semoga bermanfaat.
            Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam melindungi anak.
            Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukan bahwa sebagai sosok manusia dengan berbagai kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak membutuhkan bantuan dan pengarahan dari orang tuanya.
            Akan tetapi fenomena yang ada banyak orang tua yang menelantarkan anaknya, dan perebutan anak yang dianggap dapat dibagi hartanya, seakan anak hanya menjadi sebuah benda yang harus dibagi dan diperebutkan. Walaupun sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
            Persoalan inilah yang akan dibahas dalam penulisan makalah ini, yang dibuat untuk memenuhi tugas makalah hukum perdata dan memberi informasi pada pembaca tentang hukum keluarga walaupun masih dalam ruang lingkup kepentingan anak
Persoalan yang dibahas dalam makalah ini diantaranya dibahas tentang Pengertian Anak dan Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kebutuhan Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak.

TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP DIRI PRIBADI ANAK DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA

sumber : google.com

     Pengertian Anak dan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anaknya atau suami isteri anak dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga ( UU No.23 Tahun 2002 Pasal 1 Perlindungan Anak ).
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai proses untuk menjadi dewasa dalam waktu yang lama, dan mempunyai kecakapan daam hukum ( Anton M. Moeliono, 1998, hal 30).

     Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Asal-usul anak hanya bisa dibuktikan dengan adanya dengan akta kelahiran yang autentik dari pejabat yang berwenang, ditetapkan oleh pengadilan kemudian dicatat oleh instasi yaitu Lembaga Pencatatan Sipil dengan itu anak yang lahir adalah anak yang sah ( Pasal 55 UU Perkawinan ). Diluar ketentuan ini anak tak mempunyai hak dan kedudukan yang sah menurut UU, sehingga anak tidak dapat menuntut atau meminta nafkah dari bapak yang bukan dari hasil pernikahan yang sah yang sudah dicatatkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil.
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ( dewasa ) adalah 21 tahun sepanjang dia tidak mengalami cacat fisik atau mental sebelum kawin. Orang tua mewakili anak segala urusan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, apabila orang tua tidak mampu, maka pengadilan dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.

      Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kebutuhan Anak

Anak sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, anak masih berada di bawah kekuasaan orang tua selama kedua orang tua masih terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.
Kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk mendidik dan memelihara anaknya dengan mencukupi segala kebutuhanya, yang meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan serta pendidikan yang harus dicukupi oleh orang tua sampai anak mencapai usia dewasa dan bisa mandiri atau kawin. Landasan orang tua memberikan nafkah ini karena anak dianggap belum mandiri dan membutuhkan pembelanjaan yang hidupnya tergantung pada pihak yang bertanggung jawab atas pemberian nafkah baginya.
Menurut UU No. 41 Tahun 1974 Pasal 41 UUP, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila seorang ayah yang dianggap mampu namun tidak memberikan nafkah pada anaknya padahal sedang membutuhkan, maka dapat dituntut dan dipaksa hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibanya ( Abdul Manan, 2005, hal 433 ). Selanjutnya menurut pasal 46 UUP ditegaskan, bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika telah dewasa, ia wajib memelihara dengan seluruh kemampuanya, orang tua dan keluarga yang dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.
Menurut pasal 47 UUP, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

      Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak.


Kekuasaan orang tua tidak hanya meliputi tentang diri anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan anak.
a.      Menurut KUHPerdata
Harta anak yang belum dewasa wajib diurus oleh orang tuanya/pemangku kekuasaan orang tua ( pasal 307 KUHPerdata ). Atas pekerjaan orangtua tersebut, orangtua mempunyai hak nikmat hasil atas harta benda anaknya         ( pasal 311 KUHPerdata ). Menurut pasal 313 KUHPerdata, pemegang kekuasaan orang tua tidak berhak menikmati hasil harta kekayaan anak apabila terhadap :
-         Barang yang diperoleh anak karena kerja dan usaha sendiri.
-         Hibah yang diterima anak dengan ketentuan, bahwa kedua orang tua tidak boleh menikmatinya.
Apabila orang tua ingin menjaminkan atau menjual harta kekayaan anak yang belum dewasa, maka orang tua harus mendapat ijin dari pengadilan ( pasal 309 KUHPerdata ). Sedang menurut pasal 319  KUHPerdata, orang tua anak yang lahir di luar nikah yang telah diakui, tak berhak atas nikmat hasil harta kekayaan anak. Hak nikmat berakhir dengan meninggalnya anak ( pasal 314 KUHPerdata )
b.      Menurut UU No.1 Tahun 1974
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. ( pasal 48 UUP ).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dilihat dari hukum normatif ternyata pengaturan dan perlindungan anak kedudukanya sangat memadai dari segi idealitasnya meskipun dapat juga diidentifikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam realitasnya. Anak masih ditelantarkan nafkahnya karena pemberian nafkah menitikberatkan pada sang ayah, dan tidak ada sanksi yang tegas dan jelas atas kelalaian orang tua dalam memberikan nafkah pada anak.
Pada dasarnya kelalaian ini kemudian dimintakan eksekusi oleh pengadilan, namun kesulitan prosedur dan besarnya biaya meyebabkan tidak seimbangnya nilai nafkah dengan biaya yang harus dikeluarkan, sebab tidak ada nominal yang jelas pada nafkah yang diberikan kepada anak yang merupakan sanksi atas kelalaian orang tua memberi nafkah kepada anak.
Ini menyebabkan semakin terpuruknya posisi anak, apalagi yang mempunyai status tidak sah, sangat membebani. Semoga ke depanya hukum kita semakin lebih ditegakkan guna melindungi hak-hak asasi manusia dan direvisi sebelum diputuskan, karena walaupun banyak UU perlindungan anak, tapi masih sebagian besar anak-anak di Indonesia masih mengalami ketelantaran akibat kelalaian orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

          Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1988
            Subekti SH, Prof.,  Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa, 2003
            P.N.H Simanjuntak, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Djambatan.2009.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet ke-3; Jakarta, Kencana, 2005.
www.Google.com, http/www.puskur.net/download/kbk/SK/tanggung jawab orang tua terhadap hak pribadi anak.pdf/. 11/04/2010 07:16 PM.

www.Google.com, http/digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/makalah/archives/civ050.pdf. 11/04/2010 07:34 PM.

0 Response to "TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP PRIBADI ANAK DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA"

Post a Comment