Perwakilan Negara - Aspek Hukum Hubungan Diplomatik

Selamat datang kembali di blog saya, teman-teman pembaca akademia yang berbahagia :D.
Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi mengenai hubungan diplomatik, dimana sebelumnya sudah saya bahas mengenai pengantar dalam memahami dan belajar tentang hubungan diplomatik. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek aspek penting dalam hukum hubungan diplomatik yang perlu saudara semua ketahui. Memang cukup lama saya tidak menulis blog karena kesibukan saya yang tidak bisa saya tunda. Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada yang kurang pas, dan jangan lupa share ya!


aspek-hukum-hubungan-diplomatik

Aspek Hukum Hubungan Diplomatik


Pembukaan Hubungan Diplomatik

     Pembukaan dalam hubungan diplomatik tidak bisa lepas dari hukum pembukaan hubungan diplomatik yaitu terdapat dalam Pasal 2 jo Pasal 12 K.W. 1961 yang isinya dimana pembukaan hubungan diplomatik dan pengadaan misi diplomatiknya harus didasarkan atas perjanjian timbal balik. Negara pengirim tanpa persetujuan sebelumnya dari negara penerima, dilarang membuka kantor yang merupakan bagian dari misi di tempat lain.

Isi original dari Pasal 2 dan Pasal 12 adalah sebagai berikut :

Pasal 2 :
"the establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, take places by mutual consent."

Pasal 12 :
"Negara pengirim tidak boleh, tanpa pernyataan setuju lebih dahulu dari negara penerima, membuka kantor-kantor yang membentuk bagian dari misi di tempat-tempat selain dari tempat yang misi itu sendiri telah didirikan."

Jadi hubungan diplomatik tetap, dianggap ada hanya dengan saling mendirikan perwakilan diplomatik atas dasar persetujuan bersama dan atas dasar pengertian bersama.

Lalu kemudian bagaimanakah tahap pembukaan serta penempatan misi diplomatik? Tahap-tahap pembukaan dan penempatan misi diplomatik ialah diurutkan sebagai berikut :
  1. Diadakan bilateral agreement;
  2. Masing-masing negara menunjuk seseorang yang akan ditugasi sebagai Kepala Misi
  3. Penunjukkan Kepala Misi harus dimintakan "agreement" kepada negara yang dituju
  4. Sikap Negara penerima mungkin menerima (sebagai "Persona Grata"), mungkin juga menolak (sebagai "Persona non-Grata")
  5. Apabila sebuah misi diplomatik ditolak oleh negara penerima, maka Negara pengirim harus mencari ganti. Sedangkan apabila diterima, maka Negara penerima akan mengeluarkan Letters of Credence atau Credentials atau Letters de Creance
  6. Menentukan proses pengiriman/pemberangkatan misi diplomatik

Kedudukan misi diplomatik berada di ibukota negara. Bila misi diplomatik ingin menambah kantor diplomatik yang merupakan bagian dari suatu misi maka dapat didirikan sepanjang mendapat ijin khusus dari Negeri tuan rumah.

Prinsip-prinsip Hubungan Diplomatik

a.   Persamaan/Persaudaraan/Perdamaian

"...persamaan kedaulatan negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa " (alinea II Pembukaan Konvensi)

b.   Menghormati Perbedaan antar Negara

"...memberikan sumbangan kepada perkembangan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa terlepas dari sistem konstitusi dan sosial yang berbeda" (alinea III)

c.   Penghormatan Tugas Perwakilan Diplomatik

"...pemberian hak istimewa dan kekebalan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas misi diplomatik.." (alinea IV)

d.   Kehendak Bersama/Kesederajatan

"...bahwa pembukaan hubungan diplomatik didasarkan kepada adanya kesepakatan bersama" (pasal 2)

e.   Tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan diplomatik

"...gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat" (Pasal 22 ayat 1)

f.   Kepercayaan (Trust)

"...misi diplomatik memiliki kebebasan untuk bergerak dan mengadakan perjalanan" (Pasal 26)

Misi Diplomatik


Misi dilomatik terdiri dari seorang Kepala Misi dan beberapa staf misi. Beberapa personil misi diplomatik, serta anggota misi yang lain dengan sebutan dan pengertian sebagai berikut :

  1. Kepala Misi, Ialah orang yang diberi tugas oleh negara pengirim untuk bertindak di dalam kedudukan itu
  2. Anggota Misi, adalah Kepala Misi dan anggota staf misi
  3. Anggota Staf Misi, adalah anggota staf diplomatik, staf administrasi dan teknik, dan staf pelayanan misi
  4. Anggota Staf Diplomatik, adalah anggota staf misi yang mempunyai pangkat diplomatik
  5. Wakil Diplomatik adalah kepala misi atau anggota staf diplomatik misi
  6. Anggota-anggota staf administrasi dan teknik, adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan dalam hal administrasi dan teknik misi
  7. Anggota staf pelayanan, adalah anggota-anggota staf misi untuk pelayanan rumah tangga misi
  8. Pelayan Pribadi, adalah orang yang berada dalam pelayanan rumah tangga anggota misi dan bukan pegawai Negara pengirim
  9. Komplek Misi, adalah gedung-gedung atau bagian-bagian gedung berikut tanah, terlepas dari pemiliknya yang dipergunakan untuk tujuan misi, termasuk di dalamnya rumah kediaman kepala misi.
Pada masa lampau, istilah Wakil Diplomatik hanya dipergunakan untuk menyebut seorang Kepala Misi, namun seiring berjalannya waktu sekarang mencakup juga anggota-anggota staf misi diplomatik. Sedangkan anggota-anggota staf diplomatik tidak saja mencaku anggota-anggota dinas diplomatik, namun juga atase-atase, penasihat, anggota departemen lain, dengan syarat mereka mempunyai pangkat diplomatik dan mereka sebagai pejabat diplomatik.

Adapun tingkatan dan pangkat pejabat diplomatik meliputi :
  1. Ambassador ; Nuncio, dimana pangkat ini merupakan pangkat yang paling tinggi dalam tata pemerintahan misi diplomatik,
  2. Envoy, Minister Plenipotentiory, Internuncio,
  3. Charge d'affaires
  4. Minister,
  5. Conselor,
  6. First Secretary,
  7. Second Secretary,
  8. Third Secretary,
  9. Attache.
Kemudian ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya misi, antara lain :
  • Besar kecilnya kepentingan,
  • Keberadaan negara yang dituju,
  • Jumlah penduduk.

Bicara mengenai besarnya misi harus mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju, termasuk soal kebangsaan staf diplomatik. Misi tersebut dikepalai oleh seorang kepala misi, dengan tingkatan dan sebutan sebagai berikut :
  1. Tingkat Duta Besar (Ambassador), yang diakreditasikan ke Kepala Negara atau Kepala-kepala misi dari tingkat yang sama;
  2. Tingkat Duta atau disebut Minister, diakreditasikan ke Kepala Negara;
  3. Tingkat Kuasa Usaha (Charge d'affaires), yang diakreditasikan ke Menteri Luar Negeri.

Pengangkatan Kepala Misi ditandai dengan diterbitkannya Surat Kepercayaan (Letters of Credents atau Credentials) oleh negara pengirim. Jadi kegunaan surat kepercayaan adalah untuk membuktikan kebenaran bahwa pengangkatan Kepala Misi oleh negaranya dan untuk siapa dia diakreditasikan. Formulasi surat kepercayaan ini menggunakan bahasa diplomatik yang agak berbunga.

Berdasarkan ketentuan pasal 13, Kepala Misi dianggap telah memangku jabatannya atau mulai menjalankan tugasnya di negara penerima, apabila ia telah :
  1. Menyerahkan surat-surat kepercayaannya,
  2. Telah memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan sebenarnya dari surat kepercayaannya kepada kementrian luar negeri negara penerima atau kementrian lain yang dapat disetujui, sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima, yang akan diterapkan secara sama. Upacara penerimaan dan cara penyerahan Surat Kepercayaan atau turunan asli dari surat kepercayaan akan ditentukan sesuai dengan urutan tanggal dan waktu kedatangan Kepala Misi.
Di negara-negara persemakmuran, Raja adalah kepala lebih dari satu Negara dan bila kepala-kepala misi dipertukarkan di antara negara-negara persemakmuran, mereka diberi yang namanya Surat Perkenalan dari Perdana Menteri.

Fungsi Misi Diplomatik

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa misi yang didirikan dengan persetujuan bersama dan atas dasar pengertian bersama tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh misi. Tugas atau fungsi misi sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hasil perumusan dalam praktek hubungan diplomatik di masa lampau, yang pada dasarnya meliputi :
  1. Mewakili negara pengirim di negara penerima,
  2. Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yag dibenarkan oleh Hukum Internasional,
  3. Berunding dengan Pemerintah negara penerima,
  4. Berusaha mengenal dengan segala cara yang sah keadaan, perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya kepada negara pengirim,
  5. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima di segala bidang,
  6. Melaksanakan fungsi Konsuler.

Akreditasi Lebih dari Satu Negara

Pada dasarnya seorang kepala misi diakreditasikan pada satu negara tertentu. Namun, dalam situasi-situasi tertentu kepala misi dapat diakreditasikan kepada lebih dari satu negara, sepanjang negara-negara yang bersangkutan dapat menyetujuinya. Biasanya penempatan Kepala Misi pada lebih satu Negara didasarkan pada pertimbangan yaitu dengan kemampuan Negara yang bersangkutan atau besar kecilnya kepentingan.

Lain halnya dengan kehadiran kepala misi sebagai wakil negaranya pada suatu organisasi internasional, negara dimana ia diakreditasikan tidak perlu dimintai persetujuan atau diberitahu dan negara yang bersangkutan tidak berhak mengajukan keberatan. Dalam hal kepala misi tidak mempunyai kedudukan tetap, negara pengirim dapat membentuk suatu misi diplomatik yang dikepalai oleh Charge d'affaires pada setiap negara di mana kepala misi tidak mempunyai kedudukan tetap.

Pasal 5 Selengkapnya :

Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada Negara penerima yang bersangkutan, mengirimkan seorang kepala misi atau menugaskan seseorang anggota staf diplomatik segaimana nanti dapat terjadi, kepada lebih dari satu negara, jika mendapat persetujuan dari negara penerima (ayat 1).

Jika negara pengirim mengirimkan sesorang kepala misi kepada satu atau lebih Negara-negara, negara pengirim tersebut dapat membentuk charge d'affaires ad interm di dalam setiap negara dimana kepala misi tidak mempunyai tempat kedudukan yag tetap (ayat 2).

Seorang kepala misi atau setiap anggota staf anggota diplomatik dari misi dapat bertindak sebagai wakil negara pengirim kepada sesuatu organisasi internasional (ayat 3).

Berakhirnya Tugas Kepala Misi dan Penyelenggarakan Hubungan Diplomatik dalam Hal Ketiadaan Misi Diplomatik

Hubungan diplomatik sekali diadakan akan berlangsung terus, sampai adanya pernyataan penghentian hubungan diplomatik diantaranya. Ada beberapa kemungkinan penghentian hubungan diplomatik, seperti :
  1. perubahan situasi politik diantara kedua negara
  2. terjadinya pertikaian yang serius di antara kedua negara
  3. perubahan eksistensi negara di salah satu pihak
  4. salah satu pihak terlibat pertikaian dengan pihak lain.

Dengan terjadinya penghentian atau pemutusan hubungan diplomatik, biasanya diikuti dengan penarikan atau pemanggilan pulang kepala misi, maka berakhirlah tugas kepala misi di negara dimana ia diakreditasikan. Secara umum ada beberapa kemungkinan berakhirnya tugas kepala misi ;
  1. putusnya hubungan diplomatik
  2. adanya pernyataan persona non-grata
  3. masa tugasnya telah habis
  4. ditarik pulang, karena akan diberi tugas lain oleh negaranya
  5. meninggal dunia.
==Demikianlah materi lanjutan saya tentang materi perwakilan negara, berikut materi dalam hal Aspek Hukum Hubungan diplomatik. Semoga artikel sederhana ini bermanfaat bagi semua teman-teman pembaca. Segala kritik dan saran akan saya terima demi majunya artikel ini.==

Salam Hangat, 
Deffendy++
loading...
.

0 Response to "Perwakilan Negara - Aspek Hukum Hubungan Diplomatik"

Post a Comment