Perwakilan Negara - Bagian 1 (Hubungan Diplomatik, Hukum Diplomatik dan Sejarah Hukum Diplomatik)

Selamat malam, teman-teman pembaca akademia, mungkin kalian semua sudah pernah mendengar dalam berita di televisi atau media-media sosial di hape atau di perangkat android kalian istilah duta besar Indonesia untuk Amerika, atau kantor kedutaan Indonesia di Amerika. Bagi kalian yang mempelajari ilmu hukum pasti banyak menemui istilah tersebut di dalam mata kuliah hukum internasional. Duta besar yang berkantor di kedutaan secara garis besar merupakan perwakilan negara (Indonesia) di negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dalam tulisan sederhana saya kali ini saya akan membahas mengenai perwakilan negara yang nantinya di dalamnya akan membahas mengenai banyak hal seperti apa itu hubungan diplomatik, hukum diplomatik serta tugas dan fungsi yang dijalankan oleh perwakilan negara. Dalam pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi tiga bagian karena saking luas dan banyaknya materi yang akan dibahas. Semoga tulisan kecil ini bisa membantu kalian dalam mencari referensi mengenai hukum internasional atau dalam hal ini perwakilan negara. Amin.

Perwakilan Negara

kantor_kedutaan_indonesia
Perwakilan Negara ditandai dengan adanya Kantor Kedutaan Indonesia di Negara lain

Mari kita mulai pembahasan mengenai perwakilan negara ini dengan hubungan antara hukum diplomatik dengan hukum internasional terlebih dahulu.

Hukum Diplomatik dan Hukum Internasional


       Hukum diplomatik dan hukum internasional sebagaimana sudah dijelaskan secara gamblang oleh Starke dan Charles Cheney Hyde, bahwasanya hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian terdiri dari asas-asa dan peraturan-peraturan yang ditaati dalam hubungan natar negara satu dengan negara yang lain, hubungan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.

     Berdasarkan pengertian yang sudah digambaran oleh Starke dan Charles tersebut, maka hukum internasional itu digunakan untuk mengatur hubungan antar subyek hukum internasional (bagi yang belum ingin membaca kembali mengenai subyek hukum internasional bisa klik di sini), khususnya hubungan antar negara. Kemudian munculnya hubungan antar negara ini disebabkan oleh antara lain karena masing-masing negara memiliki batas wilayah yang berada di bawah kedaulatannya, masing-masing negara juga memiliki corak dan keistimewaan yang berlainan, karakter individu di masing-masing negara yang berbeda dan lain sebagainya. Oleh karena adanya banyak perbedaan tersebut telah mendorong negara-negara untuk mengadakan sebuah hubungan dengan negara lain guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing.

      Negara dalam mengadakan hubungan dengan negara lain menggunakan alat kelengkapan negara atau perwakilan/perutusan negara, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan perwakilan diplomatik. Sedangkan di lain pihak, negara dalam mengadakan hubungan dengan negara lain itu terikat oleh aturan-aturan yang telah mereka buat atas dasar kesepakatan, agar nantinya tercipta suatu keseimbangan, masing-masing negara juga dapat hidup dengan aman dan tenteram. Aturan-aturan yang dimaksud tentunya tidak lain tidak bukan adalah hukum internasional. Karena hukum internasional yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan menggunakan perwakilan, maka dalam hal ini khususnya adalah hukum perwakilan negara atau hukum diplomatik.

Hubungan Diplomatik


Hubungan Diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat
Hubungan Diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat
     Hubungan diplomatik adalah hubungan antar negara dengan menggunakan alat perlengkapan negara yang lebih dikenal dengan perutusan / perwakilan negara / perwakilan diplomatik (diplomatik mission). Dalam hubungan yang demikian tersebut perutusan diplomatik bertindak atas nama atau atas tanggung jawab negara. Lalu apa sajakah orang/badan yang bisa disebut sebagai alat perlengkapan hubungan antar negara? Alat perlengkapan hubungan antara negara itu antara lain :
  1. Perutusan/perwakilan diplomatik (Diplomatik envoys)
  2. Konsul (Consul)
  3. Misi Khusus (Special Mission)
  4. Perutusan lainnya (Other Representative)


Hukum Diplomatik


     Pengertian hukum diplomatik yang kita kenal dewasa ini sampai saat ini masih belum banyak diungkapkan oleh para ahli maupun para sarjana. Hukum diplomatik yang merupakan bagian dari hukum internasional ini mempunyai sumber hukum seperti halnya hukum internasional. Sehingga ada sarjana yang mengatakan bahwa hukum diplomatik yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional itu terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk organisasi dan dinas diplomatik.

    Sedangkan pengertian yang lain yang memberi makna hukum diplomatik adalah keseluruhan norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Seiring dengan perkembangannya, pengertian hukum diplomatik tidak hanya sebatas mengatur hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, namun juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

    Berdasarkan pengertian di atas, menurut Sumaryo Suryokusumo ada beberapa faktor penting dalam hukum diplomatik, faktor tersebut antara lain :
  1. adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan,
  2. hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya,
  3. para pejabat tersebut diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik,
  4. agar para pejabat diplomatik tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka diperlukan adanya hak-hak yang istimewa yang diberikan kepada pejabat diplomatik. Serta diberikan pula kekebalan yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.


      Hingga pada akhirnya Sumaryo Suryokusumo memberikan pengertian hukum diplomatik itu pada hakikatnya merupakan ketentuan-ketentuan atas prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Dalam perkembangannya kini, hukum diplomatik mempunyai cakupan yang sangat luas, bukan saja mencakup hubungan diplomatik antar negara, namun mencakup pula hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungan dengan organisasi internasional universal.

Sumber hukum Diplomatik


    Ketika berbicara hukum, maka kita harus mengetahui dari manakah hukum itu dibuat. Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum diplomatik juga memiliki sumber layaknya hukum-hukum yang lain. Berikut merupakan sumber hukum diplomatik :

  1. Sumber hukum interasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ
  2. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 (Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961)
  3. Vienna Convention on Consuler Relations, 1963 (Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler, 1963)
  4. Vienna Convention on Special Mission, 1969 (Konvensi Wina mengenai Misi Khusus, 1969)
  5. Konvensi tentang Perlindungan dan Penghukuman atas Orang-orang yang Dilindungi Secara Internasional, 1973
  6. Konvensi tentang Perwakilan Negara-negara dalam Hubungan-hubungan mereka dengan Organisasi Internasional yang berkarakter Internasional, 1975
  7. Bilateral Agreement (Perjanjian Bilateral yang dibuat antara Negara Pengirim dengan Negara Penerima Perwakilan Diplomatik)


Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik


     Ada dan berkembangnya hubungan diplomatik yang dewasa ini dikenal merupakan hasil dari evolusi dan kristalisasi hubungan antar negara pada masa lampau. Saat itu ada masa Romawi banyak para pedagang dalam aktifitasnya melintas batas wilayahnya, diharuskan membawa Surat Kepercayaan atau 'Diploma' (Yunani). Diploma tersebut berbentuk metal bundar yang kemudian diberi cap dan disebutkan keahlian/kepandaian serta bakat dari orang yang bersangkutan. Orang yang membawa 'Diploma' tersebut kemudian biasa disebut dengan 'Diplomat'. Seiring dengan perkembangannya bentuk 'Diploma' tersebut diganti dengan 'Passport' dengan kepanjangan 'to pass a port' (melintasi pelabuhan negara lain). Dewasa ini 'Diploma' atau Surat Kepercayaan itu dikenal dengan sebutan Letters of Credence atau Credentials atau Letters de Creance yang dikeluarkan oleh negara asal diplomat (sending state). Dulu, bagi pedagang yang membawa diplomat mendapat penghormatan di mana ia berada. Sedangkan sampai saat ini seorang diplomat memperoleh hak istimewa dan kekebalan di negara di mana ia ditempatkan. Tidak hanya itu pengaturannya pun juga mengalami perkembangan dari semua menggunakan hukum kebiasaan, Kongres Wina 1815, Kongres Aix-la Chapelle 1818 dan terakhir Konvensi Wina 1961 (Silahkan browsing lewat hp kalian untuk mengetahui isinya).


Demikianlah para pembaca sekalian materi hukum diplomatik yang bisa saya sampaikan pada bagian 1 ini, semoga tulisan selanjutnya bisa saya posting kembali dalam waktu dekat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, jika ada kekurangan atau tambahan silahkan teman teman koreksi dikolom komentar.

Sumber : Diktat Pengantar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan sumber-sumber lain yang relevan.

Salam hangat, deffendy+
loading...
.

0 Response to "Perwakilan Negara - Bagian 1 (Hubungan Diplomatik, Hukum Diplomatik dan Sejarah Hukum Diplomatik)"

Post a Comment