Hukum Perburuhan (Ketenagakerjaan) - Kesehatan Kerja

Lahirnya hukum perburuhan bertujuan untuk melindungi hak-hak daripada buruh. Oleh karena itu tidak tepat menyebut perlindungan buruh hanya untuk bidang-bidang tertentu saja dari hukum perburuhan. Oleh karena itu untuk bidang yang dulu disebut perlindungan buruh, dewasa ini disebut dengan kesehatan kerja.

Dengan demikian peraturan kesehatan kerja adalah segala bentuk aturan dan usaha-usaha untuk melindungi buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesesuaian dala seseorang itu melakukan atau karena itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.

Sedangkan pengertian kesehatan kerja adalah pengkhususan dari ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar buruh pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif (pencegahan) dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor dalam pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

kesehatan-kerja

Berbagai Peraturan Kesehatan Kerja Bagi Buruh


Awal timbulnya peraturan kesehatan kerja karena adanya kesewang-wenangan majikan terhadap buruh, yang dengan kesewang-wenangan tersebut, kesehatan buruh baik fisik maupun non fisik, menjadi terganggu. Peraturan kesehatan kerja banyak memberikan kewajiban kepada majikan, artinya peraturan perusahaan tentang kesehatan kerja ini memang ditujukan kepada majikan. Artinya bisa dikatakan bahwa peraturan di bidang kesehatan kerja bersifat memaksa dan sifatnya harus.

Peraturan di bidang kesehatan kerja di Indonesia diantaranya dari sekian banyak adalah :
  1. Undang-undang No. 12 Tahun 1948
  2. PP No. 7 Tahun 1948 dan PP No. 12 dan 13 Tahun 1950 yang diberlakukan dengan PP No. 4 Tahun 1951
  3. PP No. 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan Bagi Buruh
  4. Undang-undang No. 23 Tahun 1948, Undang-undang Pengawasan Perburuhan.
  5. Undang-undang No. 23 Tahun 1953 tentang Wajib Melaporkan Perusahaan.
  6. Serta peraturan lain yang terkait dengan peraturan di bidang kesehatan kerja.

Dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, peraturan di bidang kesehatan kerja merupakan peraturan yang paling lengkap dan memadai. Hal ini disebabkan oleh dua macam alasan, Pertama, apabila peraturan bidang kesehatan kerja tidak diprioritaskan, maka banyak peraturan di bidang lainnya akan kehilangan  atau kekurangan maknanya. Kedua, peraturan di bidang kesehatan kerja merupakan peraturan yang langsung menampakkan perlindungannya terhadap kaum buruh dengan cara meletakkan kewajiban-kewajiban kepada majikan.

Pekerjaan Anak


Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1948 anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh/pekerja untuk majikan dalam suatu hubungan kerja yang menerima upah. Tidak termasuk tentang pengertian pekerjaan menurut undang-undang ini, misalnya pekerjaan yang dijalankan oleh pelajar-pelajar sekolah pertukangan yang bersifat pendidikan, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak untuk tetangganya menurut adat kebiasaan.

Larangan yang ada dalam UU No. 12 Tahun 1948 tersebut bersifat mutlak, tanpa perkecualian. Artinya apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. Secara umum, larangan mutlak bagi anak untuk melakukan pekerjaan ini adalah tepat, sebab akan terdapat kerugian atau dampak negatif jika anak melakukan pekerjaan, antara lain :
  1. Menghambat atau memperburuk perkembangan jasmani maupun rohani anak;
  2. Menghambat kesempatan belajar anak;
  3. Dalam jangka panjang perusahaan akan menderita beberapa kerugian apabila mempekerjakan anak, misalnya kualitas produksi rendah, pemborosan dan lain sebagainya.

Pekerjaan Orang Muda


Menurut UU No. 12 Tahun 1948 anak dilarang melakukan pekerjaan. Sedangkan orang muda pada dasarnya boleh melakukan pekerjaan, hanya saja, untuk menjaga kesehatan dan perkembangan jasmani dan rohaninya, kebebasan untuk melakukan pekerjaan tersebut dibatasi. Ada tiga larangan bagi orang muda untuk melakukan pekerjaan yang ditegaskan oleh UU ini, yaitu :
  1. Orang muda tidak boleh melakukan pekerjaan pada malam hari;
  2. Orang muda tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam tambang lubang dalam tanah atau tempat untuk mengambil logam dan bahan lain dari dalam tanah;
  3. Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya.

Pekerjaan Orang Wanita


Untuk orang wanita, prinsip yang dianut sama dengan orang muda, yakni pada umumnya diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan, tetapi diadakan pembatasan. Untuk wanita tidak ada larangan mutlak menjalankan pekerjaan. Batasan-batasan untuk orang wanita adalah :
  1. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di malam hari, kecuali jika pekerjaan yang dilakukan itu menurut sifat, tempat dan keadaannya seharusnya dijalankan oleh wanita;
  2. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan  dari dalam tanah;
  3. Orang wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, demikian juga pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya.

Waktu Kerja


Pengertian waktu kerja dapat dijumpai dalam Peraturan tentang Lalu Lintas Di Jalan. Waktu kerja adalah jangka waktu antara saat yang bersangkutan harus ada waktu untuk memulai pekerjaannya dan saat ia dapat meninggalkan pekerjaannnya untuk menikmati waktu istirahat antara permulaan dan akhir waktu kerja.

Pembatasan waktu kerja

Menurut UU No. 12 Tahun 1948, pasal 10 (1) bahwa buruh tidak boleh melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Namun terdapat pengecualian, seperti yang tercantum dalam pasal 1 (2) PP No. 13 Tahun 1950, yaitu :
Ketentuan yang ada dalam pasal 10 (1) UU No. 12 Tahun 1948 tidak berlaku buat buruh di tempat pekerjaan yang tidak bersifat perusahaan
Penyimpangan Waktu Kerja

Dalam keadaan tertentu, seorang majikan diperkenankan untuk mempekerjakan buruh/karyawan lebih dari 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu, karena (UU No. 12 Tahun 1948, pasal 12 (1)) :
Dalam hal dimana pada suatu waktu atau biasanya pada tiap waktu atau pada masa tertentu, ada pekerjaan yang bertimbun-timbun yang harus diselesaikan, boleh dijalankan pekerjaan yang menyimpang dari yang ditetapkan pada pasal 10 dan 11, akan tetapi waktu kerja itu tidak boleh lebih dari 54 jam seminggu.

Waktu Istirahat


istirahat-kerja
Di dalam sela sela pekerjaannya buruh dapat diberikan waktu istirahat selama setengah jam dengan catatan buruh telah menjalankan pekerjaannya selama 4 jam terus menerus (pasal 10 ayat 2). 

Tiap minggu harus diadakan sekurang-kurangnya satu hari istirahat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah haruskah majikan membayar upah buruh yang tidak bekerja tersebut. Tidak ada peraturan yang menegaskan soal tersebut. Putusan P4 No. 8/59/IV/01/6 tanggal 8 Januari 1959 menegaskan bahwa “pembayaran untuk hari istirahat mingguan adalah upah dan bukan premi”. Karena merupakan upah, maka majikan wajib untuk memberikannya.

Hari Libur

Buruh tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari raya yang telah ditentukan Pemerintah, kecuali jika pekerjaan itu menurut sifatnya harus dijalankan terus pada hari raya. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983, yang menentukan hari libur resmi sebagai berikut :
  1. Tahun Baru 1 Januari;
  2. Proklamasi Kemerdekaan RI;
  3. Mi’raj Nabi Muhammad SAW;
  4. Idul Fitri (selama 2 hari);
  5. Idul Adha;
  6. 1 Muharram;
  7. Maulud Nabi Muhammad SAW;
  8. Wafat Isa Al Masih;
  9. Kenaikan Isa Al Masih;
  10. Wafat Isa Al Masih;
  11. Natal;
  12. Hari Raya Nyepi;
  13. Hari Waisak.


Istirahat Tahunan

Buruh yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari satu organisasi harus diberi ijin untuk beristirahat sekurang-kurangnya dua minggu tiap tahun.  Buruh berhak atas istirahat tahunan ketika buruh tersebut mempunyai masa kerja selama 12 bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan. Lamanya waktu istirahat tahunan dihitung untuk tiap 23 hari bekerja dalam masa kerja termaksud. Satu hari istirahat sampai paling banyak 12 hari kerja. Hak atas istirahat tahunan akan gugur jika dalam waktu 6 bulan setelah adanya hak itu, buruh ternyata tidak menggunakan haknya bukan karena alasan yang diberikan majikan atau bukan karena alasan istimewa yang ditentukan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan (KJPP)

Untuk menghitung lamanya waktu istirahat tahunan, dianggap pula sebagai hari kerja, hari-hari buruh tidak menjalankan pekerjaan karena:
  1. Istirahat berdasarkan peraturan ini (istirahat tahunan), atau berdasarkan pasal 13 (1) UU No. 12 Tahun 1948 (haid), atau ayat (2) dan (3) (istirahat melahirkan);
  2. Mendapat kecelakan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu;
  3. Sakit yang diberitahukan secara sah;
  4. Hal yang selayaknya menjadi tanggung jawab majikan;
  5. Pemogokan yang sah;
  6. Alasan lain yang sah.


Istirahat Panjang

Buruh yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut pada satu atau beberapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi, mempunyai hak istirahat 3 bulan lamanya.

Istirahat Haid dan Hamil

Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia berdasarkan perhitungan suda akan melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan anak atau gugur kandungan. Waktu istirahat sebelum melahirkan dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan sesuai dengan surat dokter demi kesehatan wanita itu. Buruh yang setelah melahirkan dapat diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jika hal itu dilakukan selama waktu kerja.

Tempat Kerja

Tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan harus memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan. Pada Permen Perburuhan tersebut diatur secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh :
  1. Halaman;
  2. Gedung;
  3. Ruangan kerja;
  4. Cahaya siang dan penerangan buatan;
  5. Dapur dan kamar makan;
  6. Alat perlengkapan;
  7. Tempat mandi dan kakus.
Demikian artikel yang saya share pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat...

deffendy+
loading...
.

0 Response to "Hukum Perburuhan (Ketenagakerjaan) - Kesehatan Kerja"

Post a Comment