Hukum Ketenagakerjaan - Perselisihan Perburuhan (Pengertian dan Penyelesaian)

Dalam realita ketenagakerjaan, atau dalam hal ini hukum ketenagakerjaan tentu dikenal dengan adanya istilah perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuan ini wujudnya bisa berupa demo buruh yang belakangan sering terjadi, kemudian mogok masal. Ini semua merupakan bentuk perselisihan perburuhan sebagai wujud dari ketidaksesuaian pemikiran antara majikan dengan buruh (karyawan).

Secara umum perselisihan perburuhan adalah merupakan setiap pertentangan atau ketidaksesuaian antara majikan dengan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat atau keadaan perburuhan. Dengan demikian perselisihan perburuhan dapat terjadi antara buruh dengan majikan, antara sekelompok buruh dengan majikan, antara serikat buruh dengan majikan atau perkumpulan majikan

Menurut UU No. 22 Tahun 1957, perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka perselisihan perburuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
  1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak dalam perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian, peraturan majikan atau perundang-undangan.
  2. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.
perselisihan-buruh-dan-majikan
Perselisihan perburuhan ditunjukkan dengan unjuk rasa

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pertentangan atau perselisihan hak merupakan perkara perdata, oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. UU No. 22 Tahun 1957 memberikan kewenangan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (selanjutnya disebut P4) untuk menyelesaikan hak antara majikan dengan buruh.

Berdasarkan hal di atas dapat di ambil beberapa hal, yaitu :
  1. Untuk perselsihan hak, ada 2 lembaga yang berwenang menyelesaikannya, yaitu (a) Peradilan Umum, dan (b) P4 ;
  2. Untuk perselisihan hak yang diajukan ke Peradilan Umum dapat diajukan oleh buruh perseorangan maupun oleh serikat buruh atau oleh majikan ;
  3. Untuk perselisihan hak yang diajukan ke P4, hanya dapat diajukan oleh serikat buruh atau oleh majikan ;
  4. Untuk perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan ke P4
  5. Hanya serikat buruh atau majikan atau perkumpulan majikan yang dapat mengajukan perkara perselisihan kepentingan ke P4.

Penyelesaian Sukarela

Apabila timbul perselisihan perburuhan, maka yang harus dilakukan pertama kali ialah mengadakan perundingan antara pihak-pihak yang berselisih. Jika dalam perundingan tersebut mencapai kesepakatan, maka perundingan tersebut disusun menjadi sebuah perjanjian perburuhan.
Berdasarkan pasal 3 juncto pasal 19 mengenai majikan dan serikat buruh yang terlibat perselisihan perburuhan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan kesepakatan antara majikan dengan serikat buruh, mereka dapat menyerahkan perselisihan mereka kepada juru pemisah atau dewan pemisah untuk menyelesaikan dengan arbitrase (perwasitan). Ini merupakan arbitrase sukareka.
  2. Menyerahkan perselisihan tersebut kepada Pegawai Perburuhan. Penyerahan ini dimaksudkan supaya pegawai perburuhan tersebut memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan tersebut.
Surat perjanjian penyerahan perselisihan kepada juru pemisah atau dewan pemisah berisikan tentang :
  1. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang akan diserahkan kepada juru pemisah atau dewan pemisah untuk diselesaikan;
  2. nama-nama pengurus atau wakil serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
  3. siapa yang ditunjuk menjadi juru pemisah/dewan pemisah serta tempat tinggalnya;
  4. bahwa kedua belah pihak telah tunduk pada putusan yang akan diambil oleh juru pemisah/dewan pemisah, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. hal-hal yang perlu untuk melancarkan pemisahan.

Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah melaksanakan putusan dari juri pemisah atau dewan pemisah, maka oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan eksekusi pada Peradilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak yang harus menjalankan putusan.
Pihak yang tidak tunduk pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah yang telah disahkan oleh Panitia Pusat, diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Penyelesaian Wajib

Fungsi juru pemisah/dewan pemisah dengan Pegawai Perburuhan dikatakan sama, yaitu penyelesaian perselisihan perburuhan yang timbul. Bedanya jika diserahkan kepada juru pemisah/dewan pemisah itu bersifat sukarela, namun jika diserahkan kepada Pegawai Perburuhan bersifat wajib, yang artinya apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, mereka (para pihak yang berselisih yaitu majikan dan buruh), maka harus menyerahkannya kepada Pegawai Perburuhan untuk menjadi perantara.

Setelah menerima pemberitahuan, maka Pegawai Perburuhan mengadakan penyidikan tentang duduk perkara dan sebab-sebab adanya perselisihan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut. Apabila pegawai perburuhan tersebut berpendapat masalah itu tidak dapat diselesaikan olehnya, maka dapat diserahkan kepada Panitia Daerah.

Panitia daerah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan yang diserahkan padanya. Pengerahan ini harus tetap memperhatikan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan. Jika perjanjian tidak mencapai kata sepakat, maka Panitia daerah memberikan sebuah putusan. Putusan Panitian daerah ada dua macam :
  1. Putusan yang bersifat anjuran. Menganjurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar menerima penyelesaian menurut ketentuan yang dimuat dalam putusan itu.
  2. Putusan yang bersifat mengikat. Yaitu putusan yang dibuat kala tidak dimungkinkannya dibuat putusan anjuran. Misalnya seorang buruh yang merasa “dikalahkan” oleh majikan sehingga akan terus berlanjut dari segi psikologisnya.
Putusan daerah harus diberi tanggal, dibubuhi nama tempat putusan diambil dan ditandatangani oleh ketua dan paniteranya, serta memuat :
  1. Nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
  2. Ikhtisar dari tuntutan, balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak;
  3. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu;
  4. Pokok putusan yang juga memuat pernyataan apakah putusan bersifat anjuran atau mengikat.

Pemogokan (Strike)

(1)  Pengertian

Menurut pasal 1 huruf (a) Penpres No. 7 Tahun 1963, yang dimaksud dengan pemogokan ialah dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintah dengan sah enggan menjalankan atau lambat menjalankan pekerjaan yang harus dilakukan karena perjanjian, baik yang tertulis maupun dengan yang lisan atau yang harus dijalankan karenan jabatan.

(2)  Faktor-faktor penyebab pemogokan

Pemogokan sebagai alat (sarana) untuk mencapai tujuan, muncul didahului oleh tuntutan-tuntutan buruh. Tuntutan buruh dikaitkan dengan norma-norma hukum perburuhan yang dibedakan menjadi dua, yaitu :
  1. Tuntutan Normatif. Yaitu tuntutan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagai akibat pihak majikan tidak memenuhi kewajiban yanh diletakkan pada peraturan perundang-undangan tersebut.
  2. Tuntutan Tidak Normatif. Yaitu tututan yang tidak didasarkan pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Selain  dapat dilihat dari segi normatif atau tidak normatid, tuntutan buruh dalam melakukan pemogokan, pemogokan buruh dapat dilihat dari segi lain, yaitu :
  1. Bertendensi ekonomi. Apabila pemogokan yang dilakukan oleh buruh didasarkan pada tuntutan yang bernilai uang. Misalnya buruh mogok demi kenaikan upah.
  2. Bertendensi non ekonomi. Apabila pemogokan yang dilakukan oleh buruh tidak didasarkan pada tuntutan yang bernilai uang. Misalnya buruh mogok karena supaya General Manajer perusahaan yang ebrsangkutan diputuskan hubungan kerjanya.
Menurut Nyoman Naya Sujana menyatakan bahwa faktor-faktor yang dominan yang menyebabkan buruh melakukan pemogokan adalah :
  1. Pengahasilan buruh rendah dan kurang sesuai dengan keadaan fisik minimum;
  2. Pekerjaan buruh yang tidak teratur;
  3. Tindakan mandor yang suka memaksa;
  4. Kecepatan kerja yang dipaksakan;
  5. Manajemen yang memusuhi buruh;
  6. Hubungan perusahaan yang impersonal dan tidak manusiawi;
  7. Manajemen yang memandang buruh sebagai mesin;
  8. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah;
  9. Kondisi lingkungan kerja yang kotor;
  10. Hubungan perburuhan yang penuh dengan konflik;
  11. Kurang ada kesempatan untuk aktualisasi.
Dari hasil penelitian diberbagai tempat, terdapat beberapa kesamaan mengenai faktor-faktor penyebab kemogokan, yaitu :
  1. Gagalnya perundingan antara majikan dengan buruh mengenai hal-hal yang diperselisihkan;
  2. Kesewang-wenangan majikan terhadap buruh;
  3. Kesemrawutan manajemen, yang menyebabkan buruh cenderung dijadikan objek;
  4. Pelanggaran hak-hak buruh oleh majikan.

Penutupan

Menurut pasal 1 huruf (b) Penpres No. 7 Tahun 1963 memberikan batasan penutupan (lock out) sebagai berikut : dengan sengaja bertentangan dengan perjanjian, baik tertulis atau lisan, merintangi dijalankannya pekerjaan itu.

G. Kartasapoetra memperjelas pengertian penutupan menjadi : yang dimaksud dengan penutupan (lock out) adalah dimana pihak pengusaha atau wakilnya dengan sengaja bertentangan dengan  perjanjian perburuhan yang telah ditandangani atau perjanjian lisan yang telah diberikannya kepada pihak buruh, merintangi dan atau menghalang-halangi paraburuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu, dengan maksud agar buruh tunduk pada peraturan atau tindakan-tindakan pengusaha atau wakilnya, atau supaya para buruh menghentikan tuntutan-tuntutannya.

Demikian artikel saya kali ini menyampaikan tentang perselisihan perburuhan. Semoga makalah saya kali ini bisa membantu teman teman pembaca semua. Jangan lupa untuk share...

deffendi+
loading...
.

0 Response to "Hukum Ketenagakerjaan - Perselisihan Perburuhan (Pengertian dan Penyelesaian)"

Post a Comment