Yurisdiksi Negara di Dalam Hukum Internasional (Kedaulatan Nasional)

yurisdiksi-negara-dalam-hukum-internasional

Yurisdiksi Negara adalah kekuasaan negara untuk memaksakan hukum kepada orang, benda, atau perbuatan-perbuatan (yuridiksi legislatif) serta kekuasaan negara atas orang, perbuatan atau benda di dalam proses peradilan (yuridsiksi adjudikasi) atau lebih singkatnya kekuasaan negara untuk memaksakan berlakunya hukum, dipatuhinya ketentuan hukum, dan adanya hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (yurisdiksi penegakan hukum).

Secara umum, yuridiksi negara tersebut tidak bisa berlaku secara keseluruhan karena dibatasi oleh kedaulatan negara lain, hukum internasional, hukum nasional negara lain dan doktrin-doktrin yang mengatur hubungan antar negara. Sedangkan secara filosofis, pembatasan-pembatasan tersebut telah menjadi prinsip dasar yang bisa ditemukan dalam Piagam PBB Pasal 2, yaitu :
  1. Asas persamaan kedudukan diantara anggota (Sovereign equality of all members) yang kemudian menjadi dasar keikutsertaan aktif di antara anggota PBB dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM;
  2. Asas itikad baik bagi para anggota dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh PBB dalam pencapaian tujuan;
  3. Asas dalam pemenuhan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (peaceful settlement of disputes);
  4. Asas dalam pemenuhan kewajiban untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan bersenjata dan penggunaan kekerasan senjata hanya untuk pembelaan diri;
  5. Asas untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain (non intervention).
Dalam The Harvard Research Draft Convention on Jurisdiction with Resepct to Crime 1935, hukum internasional mengenal dan mengakui lima dasar berlakunya yurisdiksi suatu negara. Kelima dasar terbut adalah yurisdiksi teritorial, yurisdiksi nasionalitas, yurisdiksi nasionalitas pasif, yurisdiksi perlindungan, dan yurisdiksi universal. Dalam penegakan terhadap kejahatan internasional, penggunaan asas yurisdiksi universal semakin memperoleh pengakuan dan diperluas penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Perluasan itu diterapkan pada pelanggaran hukum HAM dan Hukum humaniter Internasional degan tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan kepada individu semaksimal mungkin, dan untuk mengakhiri kekebalan hukum dari perlaku kejahatan-kejahatan tersebut.

Suatu negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya terhada warga negaranya atau orang-orang yang berada di wilayahnya, namun tidak dapat melaksanakan yurisdiksi di luar wilayahnya. Yurisdiksi tersebut diistilahkan dengan yurisdiksi teritorial yang berarti bahwa kewenangan hukum suatau negara atas segala sesuatu yang dapat terjadi diwilayahnya. Namun, ada pengecualian di mana suatu negara tidak dapat sepenuhnya melaksanakan yurisdiksinya, yaitu terhadap gedung perwakilan diplomatik dan konsuler negara lain yang berada di wilayahnya (yurisdiksi ekstrateritorial).

Di dalam wilayahnya negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya (yurisdiksi eksklusif). Berarti setiap orang yang berada di dalam suatu wilayah harusnya tunduk pada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hal ini berlakulah adagium "Qui in territero meo est, etiam meus subsiditus est" artinya "jika seseorang berada daam wilayah saya, maka ia tunduk pada saya". Semua orang yang ada di wilayah negaranya, baik warga negara sendiri maupun orang asing tunduk dan ikut pada kekuasaan negara tersebut. Yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya yurisdiksi teritorial terhadap negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing.

Pada prinsionya negara memiliki kekuasaan mengatur hubungan hukum yang dilakukan ooleh orang yang berada diwilayahnya. Sekalipun orang asing tunduk kepada yurisdiksi wilayah tuan rumah, ia masih tetap berada di bawah yuridiksi personal negaranya. Hal ini menjelaskan bahwa yurisdiksi negara dalam menerapkan kekuasaan hukumnya ada batas-batasnya yang perlu diperhatikan. Semula untuk menimbulkan pertanggungjawaban negara perlu adanya kerugian yang diderita, namun seiring perjalanan zaman, tidak perlu adana kerugian yang benar-benar diderita.

Selama ini kita hanya terpaku pada keugian yang harus dipertanggungjawabkan yaitu kerugian yang semata-mata hanya dinilai dari segi materi namun kadang kerugian tidak hanya dalam bentuk materi saja. Ada juga kerugian immaterial, seperti kerugian yang menyangkut kehormatan atau prestige negara. Yang paling lazim negara yang dirugikan akan berusaha memperoleh penulasan (satisfaction) melalui perundingan diplomatik dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf resmi dari negara yang bertanggung jawab atu suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tidak akan terulang lagi.

def+
loading...
.

0 Response to "Yurisdiksi Negara di Dalam Hukum Internasional (Kedaulatan Nasional)"

Post a Comment