Politik Hukum Pasca Reformasi -- Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Menurut UU No. 2 Tahun 2008

       Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan terjadi di segala bidang, khususnya di bidang politik terjadi adanya perubahan kesempatan untuk berpartai politik. Kalau pada masa penjajahan, partai politik banyak diperhangus maka setelah merdeka pemerintah dengan Maklumat Presiden No. 3 Tahun 1945 memberikan kesempatan kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Namun perjalanan selanjutnya, politik hukum kepartaian mengalami pasang surut terutama setelah reformasi dimana salah satu tuntutan reformasi adalah penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi dalam segala bidang. 

      Sesuai dengan judul tersebut di atas, yaitu Politik Hukum Kepartaian di Era Reformasi dan Hal-hal Penting yang Perlu direkomendasikan, yang menjadi masalah adalah bagaimana politik hukum kepartaian di era reformasi dan catatan-catatan apa yang perlu untuk pengembangan partai politik di Indonesia ke depan. Untuk membahas masalah tersebut, akan dibahas terlebih dahulu masalah bagaimana politik hukum kepartaian selama Orde Lama, politik hukum kepartaian pada masa Orde Baru, dan politik hukum kepartaian pada masa Reformasi. Khusus untuk politik hukum kepartaian era reformasi akan dibahas, masa reformasi 1998 sampai dengan pemilu 1999 berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999, masa pemilu 2004 berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 dan masa pemilu 2009 berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008. Berdasarkan pengalaman kepartaian tersebut juga akan disampaikan catatan-catatan yang patut untuk dijadikan kebijakan politik hukum kepartaian dan kehidupan partai politik ke depan.

Politik Hukum Pasca Reformasi



1.  Politik Hukum Kepartaian Pasca Pemilu 1999

Atas dasar undang-undang politik baru yang bercirikan adanya kebebasan politik terutama adanya kebebasan mendirikan partai politik, pemilu di era reformasi diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Hingga akhir Maret 1999 dapat didata adanya 180 partai politik dengan beraneka ragam ciri serta asal-usul. Dari 180 partai yang menjadi peserta pemilu 1999 sebanyak 48 partai politik.
Beberapa hal penting berkaitan dengan politik hukum pada UU No. 2 Tahun 1999:

A.  Syarat-syarat pembentukan partai politik 
(1)  Pasal 2 Ayat (1)) sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai. 

(2) Pasal 2 Ayat (2) Partai politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  1. mencantumkan Pancasila sebagai dasar Negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai;
  2. asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila;
  3. keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;
  4. partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, perorangan, dan nama serta lambang negara partai lain yang telah ada.

(3) Pasal 3: Pembentukan partai politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Persyaratan Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas sangat ringan sekali, sangat jauh dibanding aturan sebelumnya yang memang dibatasi hanya 2 partai dan golongan karya.

B.  Kepengurusan Partai

      Pasal 11: Partai politik dapat membentuk kepengurusan di:
  1. Ibu Kota Negara Republik Indonesia untuk pengurus tingkat pusat;
  2. Ibu Kota Propinsi untuk pengurus daerah tingkat I;
  3. Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya untuk pengurus daerah tingkat II;
  4. Kecamatan untuk pengurus tingkat kecamatan;
  5. Desa/kelurahan untuk pengurus tingkat desa/kelurahan.

     Ketentuan Pasal 11 sub d dan e tersebut sebelumnya tidak ada karena Pemerintah Orba membatasi kepengurusan sampai daerah tingkat II (UU No. 3 Tahun 1975), sedang untuk tingkat Kecamatan dan Desa hanya ditunjuk seorang komisaris sebagai pelaksana pengurus daerah tingkat II dan bukan pengurus yang berdiri sendiri.

     Penetapan Hasil Pemilu (lihat Pasal 67 dan 68 UU No. 2 Tahun 1999). Disini sama dengan aturan lama yaitu berdasarkan nomor urut dan pimpinan partai sangat menentukan calon jadi.

   Pemilu 1999 diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.(UU. No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya). Hasil pemilu Juni 1999 meskipun jauh dari sempurna dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Dapat pula dikatakan hampir mirip dengan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 dalam arti merupakan sebuah pemilu yang hiruk pikuk diikuti oleh peserta dalam jumlah banyak, tetapi berlangsung cukup lancar tanpa ada konflik-konflik yang berarti.

     Catatan: dibalik kesuksesan tersebut sebenarnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas anggota legislatif terpilih:
  • Rakyat hanya memilih tanda gambar, bukan nama caleg;
  • Calon legislatif yang terpilih ditentukan oleh pimpinan partai dan berdasarkan nomor urut. 

     Sehingga representasi keterwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan masih belum tercermin dalam pesta demokrasi tahun 1999 ini

Politik Hukum Kepartaian dalam Pemilu 2004

Dalam menghadapi pemilu 2004 (sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945) pemerintah bersama DPR menghasilkan UU bidang politik yang baru, yaitu:
  1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  2. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  3. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  4. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU No. 31 Tahun 2002 diatur beberapa hal yang sifatnya membina partai politik ke arah yang lebih baik dari aturan sebelumnya (UU No. 2 Tahun 1999). Diantaranya adalah:
  1. Pembentukan partai (Bab II Pasal 2 ayat (3)b dan d)
  2. Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah propinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten atau kota yang bersangkutan
  3. Mempunyai kantor tetap.

UU No. 31 tahun 2002 menyadari bahwa untuk kemajuan kehidupan partai politik yang sehat, maka perlu ditata melalui diaturnya persyaratan pembentukannya, baik melalui ketentuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang ditunjang pula oleh adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai. (Arif Hidayat, 2006: 182).

Politik hukum undang-undang ini menghendaki dihasilkannya sistem multipartai sederhana dengan tujuan agar supaya diwujudkan kerja sama partai-partai politik menuju sinergi nasional. (Arif Hidayat, 2006: 182).

Politik Hukum Kepartaian dalam UU No. 2 Tahun 2008

Dibanding UU No. 31/2002, maka UU No. 2 Tahun 2008 ini juga ada peningkatan pembinaan atau arahan ke depan terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada:
  • Bab II Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan 30 % keterwakilan perempuan.
  • Bab II Pasal 2 ayat (5): Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % keterwakilan perempuan.
  • Pasal 3 ayat (2)d :Kepengurusan paling sedikit 60 % dari jumlah propinsi, 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
  • Pasal 3 ayat (2)e: Memiliki rekening atas nama partai politik.
  • Bab IV Asas dan Ciri Pasal 9 ayat (3): Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD RI 1945.
  • BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal 13 ayat (j): Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  • Pasal 13 ayat (k): Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa pendirian suatu partai politik hendaknya disiapkan secara matang. Partai politik tidak hanya sekedar alat tumpangan untuk mencari kekuasaan. Orang/sekelompok orang tidak dengan gampang mendirikan partai politik perlu adanya perencanaan keuangan partai sehingga partai harus memiliki rekening atas nama partai politik. Juga ditekankan adanya keterwakilan perempuan dalam pendirian maupun kepengurusan partai politik minimal 30 %. Partai politik mempunyai kewajiban mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat, agar tidak sekedar teriak-teriak atau mengumbar janji pada waktu kampanye menghadapi pemilu, tentunya program tersebut harus disosialisasikan secara terorganisir, terprogram dan sistematis agar rakyat tidak keliru menentukan pilihan partai politik mana yang baik.

Penutup : 
  1. Pada awal kemerdekaan, berdasarkan Maklumat Presiden No. 3 Tahun 1945, masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan parpol, bahkan asas parpol pun tidak ditentukan sehingga terjadi ada partai komunis yang ideologinya bertentangan dengan asas ideologi Pancasila pun dapat hidup di Indonesia. Realitas PKI telah memberontak 1948 dan 1965. Masa ini Indonesia menganut sistem multipartai.
  2. Dengan multipartai, Indonesia mengadakan pemilu pertama tahun 1955. Pelaksanaan dan hasilnya berjalan lancar, tertib dan baik. Ini menggambarkan bahwa walaupun multipartai asalkan rakyat mentaati aturan dengan baik, maka pemilu dapat berjalan dengan baik.
  3. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi delegitimasi parpol. Kekuasaan presiden dengan sistem demokrasi terpimpin menjadi sangat dominan. Parpol terkooptasi menjadi 3 kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis (dikenal dengan selogan nasakom).
  4. Pada awal Orde Baru, Pemerintah menerapkan sistem multipartai, ini bisa dilihat dengan ikut sertanya 10 parpol dalam pemilu tahun 1971 (9 parpol dan 1 golongan karya). Dengan strategi Presiden Soeharto maka tanggal 10 Januari 1973, kelompok nasionalis (PNI, IPKI, MURBA, Parkindo, dan Partai Katolik) menjadi Partai Demokrasi Indonesia, sedangkan kelompok agamis (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 13 Pebruari 1973. Sejak saat itu, Indonesia hanya ada 2 parpol dan 1 golkar. Pemerintah tidak memberi peluang untuk berdirinya parpol baru. Hak asasi warga negara untuk mendirikan parpol tidak ada. Bahkan keberadaan 2 parpol itu dikebiri. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
  5. Setelah Reformasi tanggal 21 Mei 1998, sejalan dengan tuntutan reformasi, Presiden Habibie membuka kebebasan mendirikan parpol sehingga sejak tahun 1998 mulailah era multipartai. Hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul benar-benar terwujudkan. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 secara umum berjalan dengan baik. Keterwakilan parpol di DPR dibatasi 2 % dari jumlah anggota DPR.

Ada kekecewaan dari masyarakat:
  1. Persyaratan mendirikan parpol yang masih longgar sehingga banyak memunculkan parpol yang sekedar alat tunggangan untuk mencari kekuasaan, masih jauh dari kualitas yang diharapkan.
  2. Caleg jadi masih berdasarkan nomor urut dan kebijakan pimpinan parpol.
  3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden belum secara langsung.
  4. Berlakunya UU No. 31 Tahun 2002 muncul lagi beberapa partai baru, walaupun pendirian partai politik sudah ditambah persyaratannya.

Pemilu 2004 diikuti 24 parpol. Penentuan caleg yang jadi masih berdasarkan nomor urut dan juga tergantung kebijakan pimpinan parpol. Pembatasan keterwakilan parpol di DPR masih 2%. Pelaksanan UU No. 2 Tahun 2008, persyaratan pendirian parpol ditingkatkan. Walaupun demikian tetap muncul parpol baru yang cukup banyak sehingga pemilu 2009 diikuti 42 parpol. Penentuan caleg yang jadi tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh caleg yang bersangkutan (putusan MK tahun 2009). Beberapa kelemahan atau persoalan yang timbul pada pemilu 2009:
  1. Partai peserta pemilu yang banyak memerlukan biaya yang besar karena memerlukan sarana administrasi yang besar.
  2. Proses administrasi dan perhitungan suara yang rumit dan menimbulkan berbagai persengketaan pemilu, sebagai contoh penggunaan elektronik dengan biaya mahal tetapi tidak memuaskan. Perhitungan elektronik, pemuas yang tidak memuaskan.


Diolah dari sumber :

Khoirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajajar

Hidayat, Arif. 2006. Kebebasan Berserikat di Indonesia. Semarang : UNDIP


def+
loading...
.

0 Response to "Politik Hukum Pasca Reformasi -- Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Menurut UU No. 2 Tahun 2008"

Post a Comment