Mengenal Hukum Administrasi Negara (Pengertian, Kodifikasi, Sistematika, dan Sumber Hukum Administrasi Negara)


hukum-administrasi-negara


     Adanya perbedaan pendapat tentang istilah Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara) disebabkan dari perbedaan untuk memilih salah satu istilah yang dipakai oleh sarjana terdahulu. Salah satu istilah lapangan studi ini ialah istilah Belanda “Administratief Recht” dengan pokok kata “Administrasi” yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia memang mempunyai beberapa arti, yaitu dengan arti administrasi, dengan arti pemerintahan dan dengan arti tata usaha (administrasi dalam arti sempit).

Selain itu masih ada istilah asal lainnya dari lapangan studi ini yaitu istilah Belanda “Bestuursrecht”. Kata bestuur dalam bahasa Indonesia berarti pemerintahan. Oleh sebab itu penggunaan istilah Hukum Tata Pemerintahan kalau dikaitkan dengan istilah asalnya bisa berasal dari terjemahan atas istilah administratif (Pemerintahan) recht dan bisa berasal dari terjemahan atas istilah Bestuursrecht (bestuur : pemerintahan).

Pengertian Hukum Administrasi Negara

(1) Pandangan para sarjana

     Istilah hukum administrasi negara juga banyak disampaikan dalam berbagai literatur. Wf Prins menulis buku yang berjudul “Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia” yang diterjemahkan menjadi “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”.

Kemudian Rahmad Sumitro juga menggunakan istilah “Administrasi” melalui makalahnya tentang “Naskah singkat tentang Peradilan Administrasi di Indonesia”. E. Utrecht juga pernah menggunakan istilah Tata Usaha (negara) pada tahun 1960 menerbitkan bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”.

(2) Pengertian
    Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang Hukum Administrasi Negara beserta cakupan-cakupannya. Sebelum bicara definisi lebih baik kita bicara tentang pengertian lebih dahulu.

a.  Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan
  • Administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit ialah segala kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat ketata-usahaan belaka.
  • Administrasi dalam arti luas. E. Utrecht memberikan defini tentang administrasi negara sebagai complex ambten, atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif.
  • Pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat kelengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah berfungsi sebagai lembaga Eksekutif.
  • Pemerintah dalam arti luas. Dalam arti luas pemerintah adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan yudikatif seperti teori Trias Politika dari Montesquieu.

b.  Arti Hukum Administrasi Negara

     Setelah pengertian tesebut di tas, kita bisa mengambil beberapa pengertian atau definisi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan seperti yang telah diungkapkan oleh para sarjana. Di dalam bukunya, E.Utrecht mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara mempunyai obyek:
  1. Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
  2. Sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum, antara perlengkapan negara dengan perseorangan (privat). 
Dengan kata lain bisa dikemukakan :
  • Obyek Hukum Tata Pemerintahan adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun itu dilakukan oleh badan diluar eksekutif.
  • Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan peraturan yang istimewa (istimewa dalam hal kekuasaan khusus yang dimiliki administrasi negara)

    Tentang pengertian cakupan dari hukum Administrasi Negara Indonesia, G. Pringgodigjo, mengemukakan bahwa:
“oleh karena di Indonesia kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrastif berada dalam satu tangan, yaitu Presiden” maka pengertian hukum administrasi negara yang luas terdiri atas tiga unsur, yakni :
  1. Hukum Tata Pemerintahan, yakni hukum eksekutif atau Hukum Tata Pelaksanaan Undang-undang, dengan kata lain Hukum Tata Pemerintahan ialah hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif.
  2. Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara.
  3. Hukum Tata Usaha, yakni hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi, penerbitan-penerbitan negara.


Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara Serta Kedudukan, Sistematika dan Kodifikasi HAN



(1)  Pada Mulanya Satu

      Pada mulanya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan satu cabang ilmu. Kemudian sesudah tahun 1946 diadakan pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

       Di negeri Belanda sendiri Hukum Tata Pemerintahan yang diberi istilah “Bestuurkunde” justru digunakan sejak tahun 1912, kemudian di RK Universiteit Nijmegen dan Rk Economicshe Hogeschool di Tiburg. Akan tetapi jauh sebelum itu Van Praag telah menganjurkan istilah administratief Recht.

      Jadi dulunya hanya ada satu nama bagi HTN dan HAN yaitu “Staats en Administratief Recht” dengan pengertian bahwa Hukum Administrasi Negara dianggap sebagai pelengkap.

(2)  Perbedaan Pandangan

       Sebenarnya mengenai hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara belum ada kesepakatan final. Ada sarjana yang mengatakan bahwa HAN dan HTN mempunyai perbedaan, sebaliknya ada golongan sarjana lain yang berpendapat bahwa HTN dan HAN tidak mempunyai perbedaan prinsip.

     Prins mengemukakan bahwa perbedaan dan penentuan batas antara HTN dan HAN. Tetapi dari berbagai cara penentuan batas menurut Prins ada konsepsi yang sama diantara para sarjana itu, yaitu :
  1. Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut langsung setiap warga negara.
  2. Hukum Administrasi Negara lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi para spesialis.
Berikut ini akan diuraikan pendapat-pendapat sarjana yang mengatakan ada perbedaan prinsip atau tidak ada perbedaan prinsip :

Golongan yang berpendapat ada perbedaan prinsip

      Van Vollenhoven berpendapat bahwa terdapat prinsip antara HTN dan HAN, begitu Loogeman dan Van Praag. Menurut Van Vollenhoven HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara itu serta membagi-bagikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah, artinya HTN itu mempersoalkan negara dalam keadaan diam. Sedangkan HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam alat-alat perlengkapan menggunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN, dengan demikian merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak.

    Dalam bukunya yang berjudul “Thorbecke en het Administratief recht” Van Vollenhoven mengatakan bahwa HTN itu adalah hukum mengenai negara dalam keadaan berhenti sedangkan HAN adalah hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. Dengan pendapatnya ini Van Vollenhoven mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah amat luas, tidak hanya terbatas pada melaksanakan undang-undang seperti Trias Politika. Oleh karena itu ajaran Trias Politika tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen di negara-negara modern.

Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip

      Menurut Kranenburg HTN dan HAN tidak mempunyai perbedaan prinsip karena perbedaan kedua ilmu tersebut hanyalah akibat dari perkembangan sejarah semata. Hubungan antara keduanya mempunyai hubungan umum khusus sebab yang satu bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus.

      Sebagai dua ilmu yang mempunyai hubungan umum khusus seperti diungkapkan Kranenburg ialah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu negara, misalnya UUD dan UU.

(3)  Kedudukan HAN dalam Tata Hukum

     Ilmu hukum itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya yang di dalamnya termasuk Pidana, HTN dan HAN. 

     Dengan demikian HAN itu merupakan bagian dari hukum publik karena berisi pengaturan yang terkait dengan masalah-masalah umum (kolektip, misalnya pajak). 

(4) Sistematika dan Kodifikasi HAN

       Sistematika ialah suatu kebulatan susunan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, atau satu himpunan dan perpaduan yang terdiri dari bagian-bagian untuk mencapai tujuan dan bagian-bagian tersebut bergantung satu sama lain. Sedangkan Kodifikasi adalah penyusunan satu jenis hukum ke dalam satu sistem Kitab Undang-undang secara lengkap dan bulat.

     HAN sampai sekarang belum memiliki sistematika dan kodifikasi tersebut. Berbeda dengan Hukum Perdata yang mempunyai KUHPer, Hukum Pidana yang mempunyai KUHP, Hukum Dagang yang mempunyai KUHD, dsb. Tentang kesulitan menetapkan sistematika dan kodifikasi HAN ini pernah dikemukakan oleh Donner dengan dua alasan sebagai berikut :
  1. Peraturan-peraturan HAN itu berubah-ubah lebih cepat dan sering mendadak, berbeda dengan peraturan-peraturan Hukum Privat dan Hukum Pidana yang perubahannya terjadi pelan-pelan sesuai perkembangan jaman.
  2. Pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak hanya terletak di satu tangan, sebab di luar pembuat Undang-undang pusat, hampir semua Departemen dan Pemerintah Daerah otonom juga membuat peraturan HAN sehingga HAN menjadi beragam dan tidak bersistem.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara


(1)  Pengertian Sumber Hukum

     Sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat untuk menemukannya aturan hukum. Ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil (isi materi) dan sumber hukum formil (aturan hukum yang ada).

(2)  Sumber Hukum Materiil

Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan hukum adalah historik, filosofik dan sosiologis.

(a)  Sumber Hukum Historik (Sejarah)

    Sejarah hukum atau sejarah lainnya dapat menjadi sumber hukum materiil dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi aturan hukum, misalnya dalam pengembangan hukum. Dari sudut sejarah ini, menurut Utrecht, ada dua jenis sumber hukum, yaitu :
  1. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat.
  2. Dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan dari masa itu sehingga memperoleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu dan mungkin bisa diterima untuk dijadikan hukum positif saat sekarang
(b)  Sumber Sosiologis / Antropologis

     Dari sudut sosiologis ditegaskan bahwa hukum materiil adalah seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya serta kegiatannya. Sehingga bisa dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya, meliputi juga pandangan agamis dan psikologis.

(c)  Sumber Filosofis

Di sini ada dua masalah penting yang menjadi sumber hukum, yaitu :
  1. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, jika secara filosofis dianggap adil, maka dapat juga dijadikan sumber hukum materiil.
  2. Hukum diciptakan untuk ditaati, karena itu semua faktor yang dapat mendorong orang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan hukum positif.

(3)  Sumber Hukum Formal

     Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Bisa juga dikatakan bahwa sumber hukum formal ialah pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil dinyatakan berlaku. Sumber-sumber hukum formal dari Hukum Administrasi Negara menurut Utrecht ialah :
  1. Undang-undang (Hukum Administrasi Negara tertulis)
  2. Praktek Administrasi Negara (Konvensi tidak tertuli, hanya pelengkap)
  3. Yurisprudensi
  4. Doktrin

(4)  Undang-Undang Sebagai Sumber Hukum Formal

     Secara formal yang dimaksud dengan UU di Indonesia adalah produk hukum yang dibuat Presiden bersama DPR. Dengan demikian produk yang dibuat selain yang disebutkan di atas bukanlah Undang-undang.

     Untuk ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud UU sebagai sumber hukum formal itu adalah UU dalam arti materiil. Setiap peraturan hukum yang mengikat langsung semua penduduk adalah juga merupakan UU dalam arti materiil (dilihat dari kekuatan mengikatnya). Keseluruhan aturan hukum yang tercakup di dlaam UU dalam arti materiil ini disebut dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan inipun dikelompokkan ke dalam tiga macam :
  1. Peraturan perundang-undangan zaman Hindia-Belanda
  2. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945
  3. Peraturan perundang-undangan menurut Tap MPRS No. XX tahun 1996.

1.1. Peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda

Secara garis besar ada 2 macam peraturan, yaitu :
  • Peraturan-peraturan umum. Peraturan yang melingkupi seluruh wilayah Hindia Belanda, seperti Wet, AmvB, Ordonantie, Rv, dsb.
  • Peraturan-peraturan Lokal. Peraturan yang melingkupi daerah tertentu sesuai dengan wilayah hukum daerah yang mengeluarkan peraturan itu, seperti residen, dsb.
1.2. Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UUD 1945

Disebutkan secara eksplisit di Batang Tubuh UUD 1945, yaitu UUD, Undang-undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang

     UU yang disebutkan di dalam UUD 1945 jelas menunjuk pada arti formal karena menenkankan pada cara dan lembaga pembuatnya, yaitu Presiden dan DPR. Tetapi tidak semua produk legislatif Presiden itu harus Undang-undang, sebab masih ada bentuk produk legislatif yang bisa dibuat oleh Presiden sendiri, yaitu Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang (Peperpu).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

  Sebagai konsekuensi dari freies Ermersen dalam keadaan tertentu, Presiden berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Dasar pemberian kewenangan ini adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ketentuan Presiden membuat Perpu ditentukan dalam pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi :
  1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
  2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat Persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut
  3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Peraturan Pemerintah

     Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan-ketentuan untuk menjalankan satu Undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah bukanlah satu peraturan yang berdiri sendiri sebab ia dibuat untuk melaksanakan Undang-undang yang telah ada sehingga bentuk maupun isinya tidak boleh bertentangan dengan UU.

1.3. Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tap MPRS No. XX Tahun 1966

       Di dalam Tap MPRS No. XX tahun 1966 ini berisi tiga masalah yaitu tentang sumber tertib hukum Indonesia, Tata Urutan Perundang-undangan dan Skema Susunan Kekuasaan Negara Republik Indonesia.

     Adapun tata urutan Perundang-undangan yang diatur dlaam Tap MPRS No. XX tahun 1966 tersebut adalah :
  • Undang-undang Dasar
  • Ketetapan MPR
  • UU/Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan pelaksanaan lainnya, seperti, Instruksi Menteri, Peraturan Menteri dsb.


(5)  Yurisprudensi

     Keputusan hakim bisa juga menjadi sumber hukum formal dari HAN (HTP). Keputusan hakim (yurisprudensi) yang dapat menjadi sumber hukum administrasi negara adalah keputusan hakim administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara.

     Yurisprudensi adalah sumber hukum, termasuk peraturan-peraturan yang di bawah Undang-Undang. Selanjutnya menurut Tap. MPR No. VI tahun 1973 pasal 11 ayat 4 menyebutkan bahwa :
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan dibawah Undang-Undang”. 
Dengan demikian ada pembatasan tertentu dalam pengaturan hak uji materiil ini, yaitu :
  1. Hak uji materiil hanya mungkin untuk peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah UU
  2. Hak menguji itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi.
  3. Pernyataan tidak sahnya satu peraturan perundangan berdasarkan hasil hak uji belum berarti pencabutan secara otomatis bagi peraturan itu, sebab pencabutannya dilakukan oleh instasi yang mengeluarkan peraturan perundangan yang bersangkutan.
Di dalam prakteknya ketiga pembatasan tersebut tidak efektif, karena ada kenyataan sebagai berikut :
  1. Kewenangan bagi hakim di semua tingkatan untuk membuat yurisprudensi (mencari hukum atau membuat tafsiran sendiri) mengesamping- kan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara abstrak.
  2. Mahakamah Agung dengan produk fatwanya yang berupa Suret Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kadangkala melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan yang setingkat dengan UU dan pengujiannya itu dilakukan bukan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
     Kenyataan di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang lembaga yudisial belum berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini merupakan problema yang perlu mendapatkan perhatian sehingga bisa tercipta tegaknya hukum dan terjamin kepastiannya.

(6)  Doktrin

     Doktrin atau pendapat para ahli dapat pula menjadi sumber hukum formal HAN, sebab pendapat para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan HAN yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah HAN. Sumber hukum formal lainny seprti UU, konvensi dan yurisprudensi kalau sudah diundangkan bisa mendapat kekuatan hukum yang tetap langsung bisa berlaku. 
     
     Tapi kalau doktrin baru bisa berlaku sesudah melalui proses yang lama. Bila doktrin tersebut telah diterima masyarakat, barulah doktrin tersebut bisa menjadi sumber hukum formal tanpa harus diundangkan.Tapi jika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka doktrin tersebut akan tidak berlaku lagi sebagai sumber hukum tanpa ada pencabutan secara resmi.

Demikian pemaparan mengenai hukum administrasi negara, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman pembaca semua. Jangan lupa share ya...

def+
loading...
.

0 Response to "Mengenal Hukum Administrasi Negara (Pengertian, Kodifikasi, Sistematika, dan Sumber Hukum Administrasi Negara)"

Post a Comment