Kasus pelanggaran HAM dan Suksesi Negara di Timor Timur (Bagian 1 - Pendahuluan)

sengketa-timor-timur-indonesia
sengketa Indonesia-Timor-Timur

Pendahuluan

Sebelum berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976, selama lebih dari empat abad Timor Timur merupakan jajahan Portugal. Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independence), partai yang anti integrasi, memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1977. Fretilin yang dulunya bernama ASDT (Associacao Popular Democratica Timorense) merupakan partai revolusioner dan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Dua hari kemudian, pada tanggal 30 November 1977, suatu koalisi parta-partai pro Indonesia terutama Uniao Democratica Timorense (UDT) dan Associacao Popular Democratica (Apodeti) juga memproklamirkan kemerdekaan wilayah tersebut dan menyatakan ingin berintegrasi dengan Indonesia.

Satu deklarasi ini kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Balibo, yang kemudian disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Juli 1976, sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, yang isinya menerima Timor Timur sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27. Dalam perkembangannya, MPR kemudian mengesahkannya melalui TAP MPR VI/MPR/1978 pada tahun 1978. Semenjak itulah saga tentang Timor Timur terus bergulir, agenda pembahasan masalah Timor Timur oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB.

jejak-pendapat-timtim-1999
Desakan dan simpati Internasional agar Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri (rights to self determination) menguat karenanya. Peristiwa ini menjadi momentum strategis bagi perjuangan kelompok Fretilin yang telah lama menginginkan kemerdekaan atas wilayah tersebut. Menyusul perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia Internasional yang makin menguat, pemerintahan Habibie mengambil terobosan kebijakan untuk menyelenggarakan jajak pendapat yang akan menentukan masa depan Timor Timur. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh rakyat Timor Timur, yaitu otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian dari Indonesia; atau merdeka. Jajak pendapat yang menawarkan kedua opsi tersebut pun diselenggarakan serentak di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan : 94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) memilih opsi untuk merdeka. Semenjak itulah Timor Timur resmi lepas dari kedaulatan Indonesia.

Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di Timor Timur. Milisi pro integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan penyerangan terhadap kelompok anti integrasi. Akibat kerusuhan ini, Dili dan kota-kota di Timor Timur rusak berat, ratusan orang tewas, dan ratusan ribu orang mengungsi ke Nusa Tenggara Barat.

Semua perubahan mendadak itu menimbulkan kegamangan, baik di pihak pro integrasi maupun kelompok anti integrasi. Kekerasan yang bersifat massif di Timor Timur pasca referendum, kemudian dikaitkan dengan intervensi TNI sebagai pemegang otoritas keamanan di Timor Timur. PBB kemudian membentuk UNAMET (United Nation Assistance Mission for East Timor) demi memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan jajak pendapat. UNAMET juga disinyalir kurang netral dalam perekrutan staf lokal di Timor Timur dengan cenderung memilih dari kalangan anti integrasi dibanding dari kalangan pro integrasi. Masalah keamanan menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia. Netralitas aparat militer dan kepolisian Indonesia dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk UNAMET.

Sesuai dengan kesepakatan New York, Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan menjelang dan selama jajak pendapat berlangsung, dituntut untuk bersikap netral terhadap kelompok yang bertikai. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan. Selain kegagalan aparat keamanan Indonesia untuk bersikap netral kebencian dan rasa dendam yang luar biasa diantara kedua kelompok yang bertikai merupakan kendala besar dalam upaya menciptakan keamanan di Timor Timur.

Ketika PBB ingin melaksanakan jajak pendapat di Timor Timur untuk menyelesaikan problem kronis di wilayah itu, begitu banyak warga Timor Timur meminta agar jajak pendapat menuju kemerdekaan atau memperoleh otonomi khusus dalam pangkuan Indonesia ditunda dulu, sebelum semua orang Timor Timur secara tulus melaksanakan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus dituntaskan dulu, sebelum melaksanakan jajak pendapat untuk memilih apakah ingin merdeka sebagai sebuah negara berdaulat atau otonomi khusus dalam pangkuan Indonesia. Tetapi usul-saran ini tidak digubris PBB karena tidak sejalan dengan pendapat mereka. Bagi PBB, jajak pendapat adalah jalan satu-satunya untuk menuntaskan persoalan Timor Timur yang kronis.

kerusuhan-dan-pelanggaran-ham-timtim
Pemerintah Indonesia dan Timor Timur yang menunjukkan itikad kuat untuk berekonsiliasi dan sepakat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commision of Truth and Friendship) yang mereka bentuk sendiri beberapa waktu kemudian. Kunci penyelesaian persoalan Timor Timur bukan pertama-tama terletak pada memerdekakan rakyat Timor Timur melainkan pada rekonsiliasi yang tulus, tuntas dan bermartabat. Rekonsiliasi Timor Timur yang tuntas mengandaikan adanya penceriteraan kembali peristiwa konflik atau kekerasan masa lalu sejak pergolakan politik dan perang saudara 1974 hingga 1999, adanya pengakuan kesalahan, meminta maaf dan penyesalan, pengampunan yang tulus serta berjalan bersama lagi sebagai sesama anak Timor.

Menyangkut pelanggaran HAM berat, sebenarnya Pemerintah Timor Timur sebelumnya telah membentuk satu komisi yang diakuinya sebagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan memperoleh mandat dari parlemen dan bekerja selama tiga tahun untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat di tahun 1974 - 1999. KRR Timor Timur (Comissao de Acolhimento, Verdado e Reconciliacao de Timor Leste/ CAVR) dipimpin Jacinto Alves (mantan anggota gerakan bawah tanah Timor Timur) dan didampingi oleh penasehat Internasional berkebangsaan Australia, Kieran Dwyer.

Pada pertengahan tahun 2005, mandat KKR Timor Timur tersebut berakhir dan komisi tersebut menyampaikan laporan akhir disertai rekomendasi kepada pemerintah menyangkut tindakan yang perlu diambil guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jajak pendapat. Tidak terpublikasikan secara jelas substansi laporan KKR Timor Timur tersebut. Namun yang jelas, berdasarkan perkembangan terbaru (kesediaan pemerintah Timor Timur bersama pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, padahal sebenarnya mereka telah memiliki KKR sendiri). Mereka tidak mempermasalahkan lebih lanjut secara serius persoalan pelanggaran HAM berat yang dituduhkan kepada sebagian perwira militer Indonesia terkait peristiwa tahun 1999.

Kentalnya nuansa keterlibatan militer Indonesia dalam konflik Timor Timur, terutama pada peristiwa kerusuhan pasca jajak pendapat, mengantarkan pada keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 96/2001 tentang pembentukan peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Pada akhirnya semua perwira militer yang dituduh terlibat dalam tindak pelanggaran HAM berat di Timor Timur dibebaskan. Masalah yang kemudian muncul sebagai implikasinya adalah : ketidakpuasan publik Internasional, terutama PBB yang terwakili oleh sikap sekjennya, Kofi Anan, yang kemudian berkeras membentuk Komisi Ahli yang ditugaskan untuk mengusut lebih lanjut peristiwa pelanggaran HAM berat yang dituduhkan. 

Menurut Peter Baehr, pelanggaran HAM berat akan menyangkut masalah-masalah yang meliputi :
"The prohibition of savery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and 'ethnic cleansing'".
Adapun pelanggaran HAM berat dalam konteks Indonesia yang mengundang keterlibatan DK PBB adalah menyangkut tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.


salam, def+
loading...
.

0 Response to "Kasus pelanggaran HAM dan Suksesi Negara di Timor Timur (Bagian 1 - Pendahuluan)"

Post a Comment