Hukum Ketenagakerjaan -- Hubungan Kerja (Hubungan Hukum Karyawan dengan Perusahaan)


Hukum Ketenagakerjaan secara garis besar ialah hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dengan buruh, atau istilah yang lebih relevan untuk sekarang adalah hubungan hukum antara perusahaan dengan karyawan. Hukum Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak. Karena kita tahu bahwa kita suatu saat, cepat atau lembat akan menghadapi yang namanya dunia kerja. Bahkan jika kita mempunyai usaha mandiri, tetaplah harus paham mengenai Hukum Ketenagakerjaan, karena arahnya kita juga akan mengelola sumber daya manusia.

Dalam tulisan saya sebelumnya membahas mengenai pengertian dan perkembangan hukum ketenagakerjaan, kali ini saya akan membahas mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah mengenai hubungan hukum antara majikan dengan buruh, atau lebih tepat dikatakan antara perusahaan dengan karyawan.

Hubungan Kerja (Hubungan Hukum Karyawan dengan Perusahaan)

hubungan-hukum-hubungan-kerja-karyawan-perusahaan

A.  PENGERTIAN

Perjanjian yang dibuat antara 2 pihak antara pihak pekerja dengan pihak majikan yang melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan kerja ada disebabkan karena adanya perjanjian. Perjanjian ini mengakibatkan perikatan. Dalam KUHPer, selain perjanjian kerja, ada juga dikenal dengan perjanjian kerja lain yang kemudian dikenal dengan sebutan “perjanjian melakukan kerja” dan “perjanjian pemborongan”.

1.  Perjanjian kerja

Ada unsur atasan dan bawahan. Objeknya adalah pekerjaan dibawah perintah dan ada upah dan waktunya tertentu.

2.  Perjanjian melakukan pekerjaan

Subjek hukum kedudukannya sama. Ada honorarium, tidak ada perintah, waktunya tertentu dan tidak ada tuntutan.

3.  Perjanjian pemborongan

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat satu karya tertentu bagi pihak lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

B.  PERJANJIAN KERJA

Menurut Prof. Soebekti memberikan pengertian perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri :
  1. Ada upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan
  2. Adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh orang lain.

Jika kita perhatikan rumusan perjanjian kerja di atas dapat disimpulkan paling tidak ada empat unsur agar suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja, yaitu : (1) ada pekerjaan, (2) ada upah, (3) di bawah perintah, dan (4) waktu tertentu.

C. BENTUK PERJANJIAN KERJA

Dalam KUHPer tidak diatur mengenai bentuk perjanjian kerja, maka bisa dikatakan perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Hanya saja, jika perjanjian itu tertulis, biaya akta dan lainnya biaya tambahan akan ditanggung oleh majikan (1601 KUHPer). Terhadap kebebasan bentuk perjanjian kerja ini ada pengecualiannya, yaitu mengenai perjanjian kerja di laut dan perjanjian kerja di perkebunan.

1. Perjanjian kerja di laut

Dalam pasal 399 KUHD perjanjian kerja antara seorang pengusaha danburuh, yang berlaku sebagai nahkoda dan perwira kapal, dengan ancaman batal, harus dibuat secara tertulis. Tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tertulis tidak ada perjanjian kerja.

2. Perjanjian kerja di perkebunan

Berbeda dengan perjanjian kerja di laut, jika tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada perjanjian kerja. Jika di perkebunan tetap ada, hanya saja majikan diancam pidana. Dalam Vrije Arbeidsregeling, pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa majikan wajib mencatat dalam daftar menurut contoh yang ditetapkan oleh atau atas nama pemerintah, nama buruh yang bekerja padanya dengan menyebutkan permulaan dan berakhirnya perjanjian kerja serta upah yang telah disetujui dan pinjaman buruh.

Pembebanan kewajiban melakukan pencatatan mengenai beberapa hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan buruh. Sebab dengan pencatatan tersebut segera diketahui pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah, apakah majikan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak.

D.  SUBJEK PERJANJIAN KERJA

Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kecakapan. Kecakapan ini merupakan salah satu syarat subjektif perjanjian. Syarat subjektif lainnya adalah kesepakatan. Orang yang cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa yang mampu bertanggung jawab. Undang-undang menegaskan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang perempuan yang oleh undang-undnag dilarang membuat perjanjian.

E.  ISI PERJANJIAN KERJA

Isi perjanjian kerja, sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dikatakan bertentangan dengan UU apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan keharusan yang diberikan UU. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut bermacam-macam, dapat merupakan kebatalan atau pidana.
Isi perjanjian kerja yang lainnya adalah :

1.  Kewajiban buruh (Karyawan)
  1. Melakukan pekerjaan
  2. Mentaati aturan-aturan tentang pekerjaan
  3. Membayar ganti rugi dan denda jika terjadi kesalahan

2.  Kewajiban Majikan (Perusahaan)
  1. Membayar upah
  2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja
  3. Memberi cuti
  4. Memberikan surat keterangan
  5. Mengurus peralatan dan pengobatan

F.  PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

Perjanjian yang dibuat untuk waktu tertentu berakhir apabila waktunya telah habis. Perjanjian kerja yang telah habis dapat diperpanjang waktunya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu, tetapi kemudian setelah waktunya habis, buruh tetap melakukan pekerjaannnya dan majikan tidka keberatan.

Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan, maka hubungan kerja tersebut dipandang diadakan waktu tidak tertentu, tetapi selainnya dengan syarat yang lama.

G.  PERPINDAHAN PERJANJIAN KERJA

Yang akan dibahas berikut ini adalah tentang bagaimana dalam suatu perjanjian kerja terjadi pergantian. Misalnya dalam hal penjualan perusahaan yang mengakibatkan pergantian majikan. Pertanyaan yang imbul adalah (1) haruskah majikan yang baru menerima buruh untuk tetap bekerja dengan segala syarat yang lama, (2) haruskah buruh tetap bekerja pada majikan yang baru. Yang jelas KUHPer tidak mengatur hal itu dnegan tegas. Jawaban atas persoalan ini diperoleh atas penafsiran hukum yang didasarkan pada hakikat hukum perburuhan. Yakni melindungi buruh.

H.  PERJANJIAN PERBURUHAN

1.  Pengertian

Perjanjian perburuhan ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah terdaftar pada Kementrian Perburuhan dengan majikan, maikan-majikan, perkumpulan majikan berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja (pasal 1 (1) UU No. 21 Tahun 1954).

Dalam pengertian tentang perjanjian perburuhan yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 1954 dapat disimpulkan ada dua hal, yaitu tentang subjek perjanjian perburuhan dan objek perjanjian perburuhan.

2.  Subjek perjanjian perburuhan

Ada dua pihak, yaitu pihak serikat buruh atau serikat-serikat buruh dan pihak majikan atau majikan-majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum.

3.  Objek perjanjian perburuhan

Objek perjanjian perburuhan atau isi perjanjian perburuhan pada umumnya adalah syarat-syarat yang harus dieprhatikan dalam pembuatan perjanjian kerja. Ia merupakan hasil perundingan antara pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan yang mendekati keinginan buruh dan majikan. Inilah yang membedakan perjanjian perburuhan dengan peraturan majikan. Yang disebutkan terakhir ini sepenuhnya merupakan keinginan majikan, sehingga tidak jarang mengandung hal hal yang merugikan buruh.

4.  Syarat perjanjian perburuhan

Menurut pasal 2(1) UU No 21 Tahun 1954 dan Permen No. 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan, yaitu:

a. Perjanjian perburuhan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak, atau dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta resmi

b. Perjanjian perburuhan harus memuat :

  1. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat buruh
  2. Nama, tempat kedudukan serta alamat majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum
  3. Nomor serta tanggal pendaftaran serikat buruh pada Kementrian Perburuhan
c. Perjanjian perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap tiga. Kementrian Perburuhan harus diberi satu lembar untuk dimasukkan dalam daftar.

d. Perjanjian perburuhan hanya dapat diselenggarakan untuk waktu paling lam dua tahun. Waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu tahun.

5. Hubungan antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian kerja

Hubungan antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian kerja ialah bahwa perjanjian perburuhan memuat klausa-klausa yang harus dipenuhi apabila majikan dan buruh hendak membuat perjanjian kerja. Oleh karena itu perjanjian perburuhan merupakan sumber daripada perjanjian kerja, dengan ketentuan sudah ada perjanjian perburuhan yang mengikat mereka (majikan dan buruh).

6. Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan atau reglemen perusahaan di dalamnya berisi tentang syarat-syarat kerja yang berlaku bagi sebagian atau seluruh buruh yang bekerja pada perusahaan (atau majikan) itu. Ada perbedaan antara peraturan perusahaan dengan perjanjian perburuhan. Perbedaannya ialah peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh perusaaan atau majikan, sedang perjanjian perburuhan dibuat dan ditentukan bersama antara serikat buruh dengan serikat pengusaha (majikan). Karena dibuat secara sepihak, maka sudah jelas bahwa isinya adalah memaksimalkan kewajiban buruh dan meminimalkan hak buruh, serta memaksimalkan hak majikan dan meminimalkan kewajiban majikan.
Oleh karena adanya hal di atas maka dalam pasal 1601j KUHPer ditegaskan bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat buruh apabila buruh secara tertulis menyatakan persetujuannya terhadap peraturan perusahaan tersebut. Jika tidak demikian, akan sangat tidak adil jika buruh harus melakukan sesuatu yang tidak pernah ia setujui atau snaggupi. Persetujuan tertulis dari buruh saja tidak cukup membuat peraturan perusahaan yang mengikat buruh, sebab masih ada syarat lainnya, yaitu :

  1. Selembar lengkap peraturan perusahaan itu diberikan kepada buruh secara cuma-cuma
  2. Oleh atau atas nama majikan telah diserahkan kepada Kementrian Perburuhan selembar lengkap peraturan perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan tersedia dibaca oleh umum.
  3. Selembar lengkap peraturan perusahaan ditempelkan dan tetap berada di suatu tempat yang mudah didatangi buruh, dan sedapat mungkin dalam ruangan bekerja, hingga dapat dibaca dengan terang.
Syarat-syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 1601j tersebut pada dasarnya dimaksudkan supaya majikan tidak secara sepihak bermaksud menguntungkan dirinya dengan cara membebankan banyak kewajiban kepada buruh.


Demikian artikel mengenai lanjutan hukum ketenagakerjaan -- hubungan kerja. Semoga materi yang saya buat ini bisa bermanfaat buat semua pembaca. Jangan lupa share jika bermanfaat...

Baca juga : Pengertian dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan

def+

loading...
.

2 Responses to "Hukum Ketenagakerjaan -- Hubungan Kerja (Hubungan Hukum Karyawan dengan Perusahaan)"

  1. Saya ingin memulangkan semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yang Dia gunakan Ibu Rossa dalam hidup saya, nama saya adalah Mira Binti Muhammad dari bandar bandung di indonesia, saya seorang janda dengan 2 anak, suami saya mati dalam sebuah kereta. kemalangan dan sejak itu hidup menjadi sangat kejam kepada saya dan keluarganya dan saya telah berusaha secara serentak untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di Indonesia dan saya ditolak dan dinafikan kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
    Pada hari yang penuh kasih ini ketika saya melalui internet, saya melihat kesaksian Annisa tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Puan Rossa dan saya menghubunginya untuk bertanya mengenai syarikat pinjaman ibu Rossa dan betapa benarnya pinjaman dari ibu Rossa dan dia memberitahu saya benar dan saya menghubungi Ibu Rossa dan memfailkan permohonan pinjaman saya dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 24 jam saya mendapat wang pinjaman saya di dalam akaun bank saya dan apabila saya menyemak akaun saya, wang pinjaman saya adalah utuh dan saya sangat gembira dan Saya telah berjanji bahawa saya akan membantu memberi keterangan kepada orang lain mengenai syarikat pinjaman ibu rossa, jadi saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada sesiapa yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi Puan Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan Anda juga boleh menghubungi saya melalui email saya: mirabintimuhammed@gmail.com untuk maklumat serta teman-teman saya A nnisa Barkarya melalui email: annisaberkarya@gmail.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih atas kunjungan Anda ke blog kami...terima kasih atas masukannya...

      Delete