Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position For Public Servant)


Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position For Public Servant)


pelayanan publik


Pejabat Politik

Pejabat negara diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, namun pejabat negara tidak bisa dipandang sebagai seorang pegawai negeri. Pasal 11 UU No.8 Tahun 1974 menetapkan bahwa seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara dibebaskan sementara dari jabatabn organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pejabat negara yang dimaksud ialah :
  1. Presiden
  2. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung
  5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung
  6. Menteri
  7. Kepala perwakilan Repulik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
  8. Gubernur kepala daerah
  9. Bupati kepala daerah/walikotamadya kepala daerah
  10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan


Pegawai Negeri

Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jabatan negeri adalah jabatan dalama bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabtan dalam kesekretariatan lembaga negara dan kepaniteraan pengadilan.

Pegawai negeri terdiri dari :
  1. Pegawai negeri sipil, terdiri dari :
  2. Angkatan bersenjata RI

Sedangkan Pegawai negeri sipil terdiri dari
  1. Pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga negara, instasi vertikal di daerha-daerah dan kepaniteraan pengadilan
  2. Pegawai negeri sipil daerah. Adalah pegawai negeri daerah otonom.
  3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

     Kedudukan pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kewajiban dan hak pegawai negeri dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1974, serta untuk kewajiban, dan larangan pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

     Peraturan pemerintah, Nomor 3 Tahun 1980 tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil menetapkan bahwa setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan  diberikan atas pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan terhadap Negara (Pasal 2). Ditetapkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah, Nomor 3 Tahun 1980 bahwa pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah : 
  1. Juru Muda golongan ruang I/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar 
  2. Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atau surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun 
  3. Juru Golongan ruang I/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 4 Tahun 
  4. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Non Guru 3 Tahun, Ijazah Diploma I, surat tanda tamat belajar Sekolah Kejuruan TIngkat Atas Non Guru 4 Tahun, surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Guru 3 Tahun, atau Akta I. 
  5. Pengatur Golongan ruang II/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Akta III 
  6. Penata Muda Golongan ruang III/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana, ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Spesialis I atau Akta IV
  7. Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah doctor, ijazah specialis II, Akta V atau memperoleh gelar doctor dengan mempertahankan disertasi pada suatu perguruan tinggi negeri yang berwenang.

     Dalam pada itu, kecuali ditentukan lain maka pegawai negeri sipil yang berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d, Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas (Pasal 35). Lebih jauh dapat dilihat ketentuan Pasal 35 ayat 2. Psal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980. Pasal 23 ayat 1 dan Undang-undnag nomor 8 Tahun 074 menetapkan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentukan dengan hormat karena : 
  1. Permintaan sendiri 
  2. Telah mencapai usia pensiun
  3. Adanya peyederhanaan organisasi pemerintah 
  4. Tidak cakap jasani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil 

     Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat Pasal 23 ayat 2. Pasal 23 ayat 3 Undang-undang Nomor 8, Tahun 1974 juga menetapkan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena : 
  1. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil 
  2. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat. 

Juga pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena : 
  1. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 
  2. Ternyata melakukan penyelewengan tehradap Ideologi Negara Pancasila Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat kegiatan yang menentang dan atau pemerintah (Pasal 23 ayat 4). 
  3. Pegawai negeri sipil yang dikenakan tahanan sementara  oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara (Pasal 24).


Para Hakim (Judges)

     Secara umum dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pengadilan di lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik judiciil dari kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik judiciil dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan di bidang eksekutif. Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang. Pada bagian penjelasan pasal 24 dan pasal 25 undang- undang dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasan kehakiman ialah kekuasan yang merdeka, artinya terlepas daari pengaruh kekuasaan pemerintah.

   Undang- undang Nomor 2, Tahun 1986 menetapkan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan di dalam lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Makhamah Agung sedang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Pembinaan dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 5 ayat 3).

    Pasal 14 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 menetapkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat- syarat, sebagai berikut  :
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
  4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun hak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30S/PKI” atau organisasi terlarang lainnya.
  5. Pegawai negeri;
  6. Sarjana hukum;
  7. Berumur serendah- rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

    Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :
  1. Syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h;
  2. Berumur serendah- rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
  3. Berpengalaman sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebagai ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim Pengadilan Negeri (Pasal 15 ayat 1).

   Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat ketua Pengadilan Negeri. Untuk dapat diangkat sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 15 ayat 3).

      Pasal 19 ayat 1 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 juga menetapkan bahwa ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena  :
  1. Permintaan sendiri;
  2. Sakit jasmani dan rohani terus menerus;
  3. Telah berumur 60 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan Negeri dan 63 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi.

     Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentkan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 19 ayat 2). Ditetapkan bahwa ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan  :
  1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
  2. Melakukan perbuatan tercela;
  3. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
  5. Melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 18 dari Undang- Undang, Nomor 2 Tahun 1986, yakni larangan bagi Hakim merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan, wakil pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya pengusaha dan penasihat hukum.

     Untuk syarat pengangkatan dan pemberhentian daripada hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, hampir sama dari segi tata caranya dan syarat-syaratnya, kecuali untuk pengadilan agama.  Hakim- hakim dalam peradilan agama yang masih  didasarkan pada Stbld 1882 nr 152 dan nr 153 tentang Priesterraden op Java en Madura juncto Stbld 1937 nr 1937 nr 116 (Reglement op de Godsdienstige Rechtspraak), Stbld, 1937 nr 618 dan 639 tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian Kalimatan Selatan, Peraturan Pemerintah, Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Madrasah Syari’ah dari luar Pulau Jawa dan Madura diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Lebih jauh dapat dilihat Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1951.

     Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menetapkan bahwa hakim dalam lingkungan peradilan agama berstatus pegawai negeri (Pasal 13 ayat 1 huruf f), pasal 15 dari Undang- Undang dimaksud menetapkan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Makhamah Agung, sedang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan oleh Makhamah Agung. 

Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

     Keluarnya intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk- bentuk usaha negara (yang kemudian menjadi Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969) maka Perusahaan Negara (PN) menjadikan tiga macam bentuk negara, yakni  :
  1. Perusahaan jawatan  (disingkat perjan).
  2. Perusahaan umum (disingkat perum).
  3. Perusahaan perseroan (disingkat persero).

    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menetapkan status pegawai negeri sipil :
    Pegawai negeri sipil pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang- undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum (persero), yayasan dan lain- lain. (bagian penjelasan pasal 2). Rumusan penjelasan Pasal 2 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 hanya menetapkan status pegawai negeri sipil pusat bagi pegawai perusahaan jawatan (perjan) dan tidak diberlakukan bagi pegawai perusahaan umum (perum). Konotasi rumusan penjelasan undang- undang dimaksud terletak pada keterkaitan tentang pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan dipekerjakan pada perusahaan umum (perum), sedang pegawai negeri pusat yang bersangkutan adalah pegawai dari departemen/ lembaga tertentu. Pada instruksi Presiden, Nomor 17 Tahun 1967 telah digaris bawahi bahwa pegawai perusahaan jawatan (perjan) pada pokoknya adalah pegawai negeri sedangkan pegawai perusahaan umum (perum) adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan- ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta/ usaha (negera) perseroan.


def+
loading...
.

0 Response to "Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position For Public Servant)"

Post a Comment