Kedaulatan Negara Atas Wilayah -- Bagian 1 (Pengertian, Teori, dan Peranan Kedaulatan Wilayah)


Kedaulatan Negara Atas Wilayah sangat penting dalam mempelajari hukum internasional. Dalam hukum internasional, sesuatu dapat dikatakan negara jika sudah memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Wilayah disebutkan sebagai syarat nomor 2 menunjukkan bahwa wilayah yang tetap merupakan syarat penting terbentuknya suatu negara. Karena di atas wilayah itulah nantinya akan diselenggarakan suatu negara dengan pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu dalam artikel kali ini saya akan membahas mengenai wilayah dalam hukum internasional dan kedaulatan negara atas wilayah.



Kedaulatan Negara Atas Wilayah


Arti Penting Wilayah

    Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Dasar Negara, bahwa : 
Negara sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi ciri-ciri tertentu, yaitu : a). memiliki penduduk yang pasti, b). wilayah yang pasti, c). berpemerintahan yang berdaulat, dan d). kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain 
Senada dengan konvensi tersebut, Oppenheim mengatakan bahwa : 
suatu negara dapat dikatakan layak berdiri apabila rakyatnya berdiam di dalam suatu wilayah di bawah pemerintahannya sendiri. Ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi eksistensi suatu negara, yaitu : harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintahan, dan pemerintah yang berdaulat
    Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa wilayah merupakan salah satu unsur penting bagi adanya negara. Sebab, bagi sekelompok individu sekalipun sudah dikatakan merupakan satu kesatuan, apabila ternyata hidupnya masih mengembara maka kesatuan yang demikian belum dikatakan sebagai bangsa yang bernegara. Namun seberapa luas wilayah yang harus dimiliki oleh suatu negara, hukum internasional tidak mengatur. Demikian juga, wilayah suatu negara tidak harus selalu mempunyai tapal batas yang tetap. Terjadinya perubahan tapal batas suatu negara tidak menyebabkan perubahan identitas negara yang bersangkutan.

     Dalam masyarakat internasional, ternyata ada negara-negara yang hanya memiliki wilayah sempit, namun ia berstatus sebagai ‘pribadi’ dalam hukum internasional. Negara-negara tersebut status hukumnya sama dengan negara-negara besar seperti Indonesia, Amerika Serikat, RRC dan sebagainya. Wilayah suatu negara umumnya terdiri atas wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara di atasnya. Sebagaimana pula dikatakan Priyatna Abdurasyid, bahwa : 
Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan 
    Indonesia adalah negara kepulauan dan sebagai subyek hukum internasional. Eksistensi negara kepulauan telah diterima oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini menjadikan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin eksis dalam masyarakat internasional.

Kedaulatan Negara atas Wilayah

Pengertian Kedaulatan Teritorial

    Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah yang berada di dalam kekuasaannya. Kekuasaan negara atas wilayah tersebut melahirkan konsep kedaulatan teritorial, yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan jurisdiksinya atas orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayahnya. Pengertian kedaulatan tertinggi mengandung dua pembatasan, yaitu (1) kekuasaan terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan, dan (2) kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Cara memperoleh Wilayah

  1. Okupasi merupakan cara memperoleh tambahan wilayah atas wilayah tak bertuan (penemuan). Cara ini dianggap sah didasarkan pada prinsip “effectiveness”, yang didalamnya mengandung adanya kemauan sebagai yang berdaulat dan adanya pelaksanaan kedaulatan. Prinsip ini telah dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam perkara seperti Sipadan-Ligitan, Sengketa Laut Cina Selatan.
  2. Aneksasi adalah penggabungan wilayah lain ke dalam wilayahnya dan harus ada pernyataan aneksasi. Aneksasi dapat terjadi dengan jalan penaklukan lebih dulu atau penguasaan.
  3. Akresi adalah memperoleh tambahan kedaulatan karena kejadian alam.
  4. Cesi atau penyerahan merupakan cara memperoleh tambahan kedaulatan atas wilayah melalui proses peralihan hak, dimana dapat terjadi secara sukarela atau paksaan. Sebelum tahun 1997 Hongkong di bawah kedaulatan Inggris, karena disewa Inggris, baru pada sekitar tahun 1997 dikembalikan ke RRC.
  5. Preskrepsi/Kadaluarsa, yaitu lampaunya waktu negara memperoleh tambahan wilayah. Jadi disini kadaluarsa bersifat ‘acquisitive’, bukan yang extinctive. Cara ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara para sarjana.
  6. Plebisit, yaitu mendengar suara rakyat. Rakyat dalam suatu wilayah didengar pendapatnya atau keinginannya, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh tambahan wilayah. Cara ini sebenarnya merupakan proses ke arah memperoleh tambahan kedaulatan atas wilayah atas kehilangan wilayah. Contoh keinginan rakyat Timor Timur dalam jejak pendapat tahun 2000.

Kedaulatan Negara atas Wilayah Daratan

wilayah-daratan
Daratan merupakan wilayah kedaulatan negara
   Pengertian daratan termasuk berupa daratan termasuk sungai, perairan daratan dan danau. Penentuan batas wilayah antar negara dilakukan dengan penentuan perbatasan, dapat ditentukan melalui garis imajiner atau melalui penentuan perbatasan secara alamiah, yang berupa gunung, sungai atau hutan.

     Apabila perbatasan itu berupa sungai dan sungai tersebut daoat dilayari maka batas wilayah antar negara tersebut pada sepanjang garis tengah sungai yang paling dalam yang dapat dilayari (Thalweg). Namun jika tidak dapat dilayari, maka penentuan batas wilayahnya dapat menggunakan cara (a) garis tengah sungai (median line) atau (b) garis tengah sepanjang cabang utama.

   Apabila perbatasan itu berupa hutan, biasanya disediakan zona perbatasan, sebagai zona bebas pabean ‘customs free zone’, bagi penduduk lokal di sekitarnya dispensasi untuk saling berhubungan. Dan di zona bebas tersebut biasanya dibentuk Komisi “Bipartite Permanen”.

Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut

wilayah lautan
wilayah lautan
    Wilayah laut adalah bagian negara yang berupa perairan. Negara yang memiliki atau berbatasan dengan laut disebut negara pantai atau ada sebutan negara kepulauan. Terhadap bagian wilayah laut tertentu negara memiliki kedaulatan, dan terhadap bagian wilayah laut tertentu negara mempunyai hak berdaulat. Ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi wilayah laut antara lain hukuk internasional kebiasaan, Konvensi Jenewa 1958, Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations on The Law of the Sea 1982).

     Bagian laut yang berada dalam kedaulatan negara adalah 1). Laut pedalaman (internal waters), 2). Laut teritorial (territorial sea), dan 3). Bagi negara kepulauan yang memiliki kedaulatan atas peraian kepulauan (archipelagic rights). Sedangkan bagian wilayah laut yang negara hanya memiliki hak berdaulat berupa : 1). Zona tambahan (contiguous zone), 2). Zona ekonomi ekslusif (exclusive economic zone) dan 3). Landas kontinen (continental shelf).


Deskripsi singkat mengenai laut. 

Wilayah laut dapat dibedakan atas laut pedalaman, laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, peraian kepulauan bagi negara kepulauan.

Peraian pedalaman 

      Adalah wilayah perairan yang berada disisi dalam garis pangkal, termasuk pelabuhan, pangkalan laut, teluk. Negara mempunyai kedaulatan penuh. Negara dapat menolak masuknya kapal, kecuali kapal tersebut dalam bahaya, berdasarkan pejanjian, dan karena perubahan penarikan garis pangkal yang tadinya merupakan laut bebas berubah menjadi perairan pedalaman.

    Garis pangkal atau baselinnes adalah garis yang ditetapkan sebagai dasar pengukuran batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Garis pangkal juga mempresentasikan batas peraian pedalaman yang berada di sisi dalam garis pangkal ke arah daratan (landward).

Ada 3 macam garis pangkal, yaitu :
  1. Normal baselines, atau garis pangkal biasa, yang ditetapkan berdasarkan air pasang surut.
  2. Straight baselines, atau garis pangkal lurus, yang ditetapkan dengan cara menghubungkan antara titik-titik pada ujung pulau dengan suatu garis lurus.
  3. Archipelagic baselines, atau garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang kering terluar kepulauan, termasuk pulau-pulau utama, dengan perbandingan antara daerah perairan dengan daerah daratan antara 1:1 dan 9:1.

garis pangkal biasa
Garis Pangkal Biasa
sumber : google.com


garis pangkal lurus
Garis Pangkal Lurus
sumber : google.com


garis pangkal kepulauan
Garis Pangkal Kepulauan
sumber : google.com

Laut Teritorial 

     Laut teritorial adalah wilayah perairan yang berada di sisi luar garis pangkal yang lebarnya tidak lebih dari mil laut diukur dari garis pantai. Negara pantai berhak menetapkan batas luar laut teritorial, yaitu suatu garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat dengan garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial. Kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atasnya, kolom air dan tanah di bawahnya dasar laut. Kedaulatan negara pantai dibatasi oleh adanya right of innocent pasage (hak lintas damai) bagi kapal asing, yaitu suatu hak berlayar secara terus menerus melalui laut teritorial dengan tujuan hanya lewat tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah pada suatu pangkalan laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau meneruskan ke atau dari perairan pedalaman atau suatu persinggahan pada pangkalan laut. Suatu lintas dianggap damai apabila dilakukan dengan tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.

     Adapun kewajiban dari negara pantai sehubungan dengan hak lintas damai tersebut antara lain tidak boleh melarang adanya lintas damai, memberitahukan adanya bahay, tidak boleh melakukan penundaan kecuali tempat tertentu demi alasan keamanan dan harus diumumkan.

Zona Tambahan (Contiguous Zone)

     Adalah wilayah laut yang berbatasan dengan laut teritorial, yang lebarnya tidak boleh lebih dari 24 mil diukur dari garis pangkal. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas wilayah zona tambahan. Hak negara pantai melakukan pengawasan untuk kepentingannya, mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorial, menghukum pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai.

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)


     Adalah wilayah laut yang berada di sisi luar dan bersambungan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut diukur. Di wilayah zona ekonomi eksklusif ini negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Negara pantai tidak berhak atas wilayah zona ekonomi eksklusif. Adapun hak negara pantai antara lain :

  1. Hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi atas sumber kekayaan alam yang ada di zona ekonomi eksklusif, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, udara dan angin;
  2. Menjalankan yurisdiksi berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, penelitian ilmiah, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  3. Menetapkan terlebih dahulu kapasitas tangkapan sumber kekayaan hayati;
  4. Melakukan hot pursuit
     Wilayah zona ekonomi eksklusif pada dasarnya merupakan bagian dari wilayah laut bebas, sehingga negara lain juga mempunyai hak-hak tertentu di wilayah zona ekonomi eksklusif suatu negara, sepanjang mendapat ijin dan tunduk pada pengaturan yang ditentukan oleh negara pantai tersebut. Hak negara lain seperti :

  1. Berhak turut serta melakukan eksploitasi atau eksplorasi atas sumber kekayaan alam hayati;
  2. Menikmati kebebasan sebagaimana di laut bebas;
  3. Negara yang secara geografis tidak berpantai dan atau tidak beruntung, mempunyai hak yang diutamakan atas kelebihan kemampuan negara pantai tersebut.

Landas Kontinen (Continental Shelf)

     Adalah wilayah luas di lepas pantai yang merupakan kepanjangan alamiah daratan. Menurut Konvensi Jenewa 1958, landas kontinen adalah dasar dan lapisan tanah bagian bawah laut yang berbatasan dengan pantai di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau sampai kedalaman yang masih dapat diekploitasi atau dieksplorasi.

    Sedangkan dalam KHL-82 dimasud dengan landas kontinen adalah dasar laut dan tanah bawahnya dari permukaan laut yang berada di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, atau bila kelanjutan alamiah hingga pinggiran luar tepi kontinen tersebut lebih dari 200 mil negara dapat menetapkan sampai batas maksimal 350 mil.

     Atas landas kontinen negara pantai tidak berhak atas wilayah landas kontinen, namun mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat negara pantai tidak terpengaruh oleh keadaan wilayah di atasnya. Negara pantai mempunyai hak eksklusif atas sumber kekayaan alam non hayati di landas kontinen tanpa dipengaruhi hak negara lain. Kewajiban negara pantai bila lebar landas kontinennya hingga 350 mil adalah membayar kontribusi pada badan otorita internasional sebesar 1 % dari nilai 350 mil mulai tahun ke-6 setelah berproduksi dan naik 1% tiap tahun hingga tahun ke 13.

Wilayah Laut Lepas

     Adalah wilayah laut yang tidak dikuasai oleh hukum suatu negara. Setiap negara punyai hak dan kewajiban yang sama. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain hukum internasional, serta memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas. Kebebasan di laut lepas meliputi kegiatan-kegiatan :

  1. Kebebasan berlayar,
  2. Kebebasan penerbangan,
  3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI (Landas Kontinen),
  4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, tunduk pada Bab VI,
  5. Kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada bagian 2 (Konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas),
  6. Kebebasan melakukan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII (Riset Ilmiah Kelautan).
zona ekonomi eksklusif
Gambar yang menunjukkan Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Laut Lepas

Wilayah Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters)

     Adalah wilayah perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan digunakan pula sebagai dasar penetapan zona teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen bagi negara kepulauan.

    Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepulauan adalah suatu gagasan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik, atau yang secara historis dianggap demikian.

     Untuk dapat memenuhi syarat penggunaan garis pangkal kepulauan sesuai dengan KHL 1982 ada empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KHL 1982, yaitu :

  1. Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal;
  2. Perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1 : 1 dan 9 : 1.
  3. Panjang satusegmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3 persen dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut;
  4. Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan.
     Kedaulatan negara kepulauan meliputi wilayah perairan kepulauan, ruang udara di atasnya, dasar laut di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedikit pembatasan atas kedaulatan negara kepulauan yaitu adanya hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing.

     Lintas alur laut kepulauan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut (1982) secara normal dan semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.

     Sehingga sebagai salah satu kewajiban yang tercantum dalam KHL 1982 yang harus dilaksanakan oleh negara kepulauan adalah mementukan alur laut kepulauan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 KHL-1982, yaitu :

  1. Bahwa negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing;
  2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian;
  3. Lintas air laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini;
  4. Alur laut dan rute penerbangan yang demikian harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial serta meliputi rute lintas normal yang digunakan untuk penerbangan melalui atau rangkaian garis sumbu;
  5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu;
  6. Dalam hal negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran/penerbangan internasional.

wilayah kepulauan
Wilayah Negara Kepulauan


Demikian artikel Bagian 1 -- Mengenai Kedaulatan Negara Atas Wilayah, untuk kelanjutan materi ini akan segera saya poskan. Semoga kiranya artikel ini bisa membantu teman-teman pembaca semua. terima kasih dan bantu share ya...

def+
loading...
.

0 Response to "Kedaulatan Negara Atas Wilayah -- Bagian 1 (Pengertian, Teori, dan Peranan Kedaulatan Wilayah)"

Post a Comment