Tugas dan Wewenang MPR setelah Amandemen

             Dalam tulisan kali ini, mencoba memaparkan mengenai tugas dan kewenangan MPR baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-undang 1945. Berdasarkan tulisan dulu semenjak saya kuliah, memang materi pemerintahan memang menarik untuk didalami,oleh karena itu mari kita merefresh kembali apa yang sudah saya pelajari untuk berbagi kepada para pembaca :D.


sumber : Google.com

Bagaimanakah Konsep Lembaga Perwakilan di Indonesia?

            Konsep lembaga perwakilan di Indonesia jika dipecah-pecah akan terbagi kedalam          
            beberapa periodesasi menurut Undang-Undang Dasar yang dipakai dalam Negara Indonesia :
 Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27
 Desember 1949.
 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai
 dengan 17 Agustus 1950
 Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950
 sampai dengan 5 Juli 1959
 Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945, yang berlaku sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959
 sampai dengan sekarang.
     Begitu banyak konsep yang tersaji dalam peraturan yang pernah berlaku di Indonesia,
 namun yang akan dibahas secara deskriptif dalam tulisan ini adalah periode kembali ke
 Undang-Undang Dasar 1945 terutama setelah perubahan UUD 1945.

Sistem Lembaga Perwakilan Sebelum Amandemen

        Perkembangan konsep lembaga perwakilan di Indonesia dimulai sejak tahun 1945. Tidak ada ketentuan secara tegas yang menyatakan bahwa MPR termasuk lembaga perwakilan atau tidak. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyatpun tidak diberi kewenangan legislatif (membuat undang-undang), Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan badan yang berada dibawahnyapun tidak diberi kewenangan legislatif. Sehingga MPR dan DPR (yang seharusnya merupakan badan legislatif) mendelegasikan kewenangan/kekuasaan yang berlebihan kepada lembaga pemerintah.
      Fungsi MPR ada 2 :
1.      Fungsi Legislatif
Kekuasaan menetapkan undang-undang, kekuasaan untuk mengubag undang-undang dasar dan kekuasaan untuk mengubah GBHN
2.      Fungsi non Legislatif
Kekuasaan untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
    Konsep lembaga MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945     harus dilihat dari apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini yang   merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 (Founding Fathers).
   Konsep perwakilan di Indonesia sulit untuk dikategorikan sistem perwakilan satu kamar, dua kamar ataupun tiga kamar. Apabila dicari kemiripannya maka akan mirip dengan sistem parlemen 1 kamar.  Walaupun demikian lembaga perwakilan di Indonesia haruslah dilihat sebagai suatu hal yang khas dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie bahwa kategori sistem parlemen di Indonesia adalah sistem campuran. 
    Kesulitan untuk mengkategorikan hal ini mungkin karena Indonesia adalah negara yang baru ada. Dan konsep lembaga negara Indonesia berdasarkan keinginan founding fathers untuk membuat hal yang berbeda dalam struktur lembaga negara. Walaupun para pembuat Undang-Undang Dasarnya belajar ke negara lain sehingga akan ada proses peniruan dengan negara lain.

Sistem Parlemen setelah amandemen

     Setelah dilakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam  negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat.
     Karena susunan anggota MPR yang ada dalam Undang- Undang Dasar 1945  menurut pasal  2 UUD 1945 setelah Perubahan Keempat adalah:
(1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
     Jika dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusywaratan Rakyat maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen. Dan masih ada kewenangan membuat Undang-Undang Dasar, memberhentikan presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap institusi demokrasi perwakilan.
     Maka sistem parlemen di Indonesia adalah sistem trikameral. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie pada seminar yang dilaksanakan di Bali. Dengan alasan bahwa unsur keanggotaan MPR yang berubah, Kewenangan tertinggi yang dicabut, Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan, diadopsinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Tugas dan wewenang MPR

              Sebelum membahas tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka    
      harus dilihat bagaimana Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Karena       Undang-Undang Dasar merupakan pedoman dasar bernegara.
           Di Indonesia Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku terbagi atas 3. UUD tersebut
   adalah: 1. UUD 1945 2. Konstitusi RIS 3. UUDS 1950. Yang akan dibahas adalah
  bagaimana perumusan MPR pertama kali. Sedangkan yang menjadi bahasan utama adalah tugas dan wewenang sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945.
1.      UUD 1945
     UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar pertama yang disepakati sebagai Konstitusi bagi Republik Indonesia. Dalam sejarah pembentukan UUD ini dapat diketahui bahwa dalam UUD keinginan untuk mnjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk berupa badan perwakilan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2.      Konstitusi RIS
     Pada tahun 1949 Konstitusi RIS berlaku dan UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD. Rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat disiapkan oleh kedua delegasi Indonesia dan pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) selama sidang-sidang Konferensi Meja Bundar.
     Dalam Konstitusi RIS ini maka lembaga-lembaga negara yang ada adalah: Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang menjalankan fungsi lembaga perwakilan adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.      UUDS 1950
     Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen Republik Indonesia Serikat menerima baik Rencana Undang-Undang Dasar dengan kelebihan suara besar dalam kedua majelis. Pada tanggal 15 Agustus 1950 UUD ini ditanda tangani oleh Presiden dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan diundangkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
     Dalam UUDS 1950 alat kelengkapan negara hampir sama dengan Konstitusi RIS akan tetapi berkurang dengan dihapuskannya Senat. Hal ini terjadi karena Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan kembali. Dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang fungsi pengawas dan perwakilan rakyat
4.      Kembali ke UUD 1945
     Semenjak tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan adanya Dekrit Presiden 1959. Dasar hukum dekrit ini adalah staatsnoodrecht (hukum tata negara dalam keadaan darurat).
     Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru yang dapat dibaca dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru diatas, adalah untuk membedakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada masa 1965 yang juga disebut masa Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen
     Sesudah kembali kemasa Orde Baru MPR menjelma sebagai sebuah lembaga negara yang  mempunyai kewenangan yang sangat besar hampir sama dengan rumusan awal dalam pembicaraan para founding fathers untuk menyusun UUD 1945. Wewenang yang sangat besar tersebut harus membuat lembaga ini berdaya dalam mewujudkan kedaulatan  warga negara yang diwakilinya. Semenjak Orde Baru dimulailah suatu konsep lembaga MPR yang pemilihan anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam perekrutan anggota semenjak tahun 1971 diadakan Pemilihan Umum yang memilih anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR. Dan setelah itu akhirnya terpilihlah anggota MPR yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945
1.      Tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen
a.       Tugas MPR sebelum amandemen
     Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Perubahan UUD 1945 ada didalam pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR No. 1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai berikut:
1.     menetapkan Undang Undang Dasar
2.     menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3.     memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden.
     Dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi tiga. Tugas ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 maka MPR mempunyai tugas yang besar yaitu membuat Undang-Undang Dasar.
b.      Wewenang MPR sebelum amandemen
  Dalam pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983  kewenangan MPR ada  sembilan, yaitu:
1.      membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga         
      negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara   yang
      pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
2.  Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan       Majelis.
3.     Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil
      Presiden.
4.   Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai             pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
5.     Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan       Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-  sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
6.     Mengubah undang-Undang Dasar.
7.     Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
8.     Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9.     Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar   sumpah/janji anggota.
     Ada satu kewenangan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi lebih sering disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa ”Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut Power merupakan Great Authority atau dapat diartikan sebagai kewenangan yang sangat besar/terbesar.
2.      Tugas dan wewenang MPR sesudah amandemen
a.    Tugas MPR sebelum amandemen
     Dalam Perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah. Dengan berubahnya konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maka berubah pula  beberapa tugas dan wewenangnya. Tugas MPR setelah Amandemen UUD 1945 adalah
1.     Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil            Presiden (Pasal  3 ayat 2 Perubahan  III UUD 1945).
2.     Melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan         Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis       Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis       Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (pasal I Aturan Tambahan Perubahan ke IV UUD 1945).
     Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat disimpulkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dijelaskan secara  jelas. Apakah ketentuan tersebut tugas atau bukan tapi secara definitif, tugas adalah kewajiban atau sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.
b.    Wewenang MPR sesudah amandemen
     Sedangkan wewenang Presiden RI dalam UUD 1945 maka bisa disimpulkan sebagai berikut:
1.     Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan    Undang-Undang Dasar 1945.(Pasal 3 ayat1 Perubahan Ke III UUD 1945).
2.     Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden    dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3 Perubahan ke III UUD 1945).
3.     Memilih Presiden atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya            Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana mestinya. (Pasal 8 ayat Perubahan Keempat).
                 Secara kedudukan maka MPR telah sama dengan lembaga negara   yang lain. Tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Sehingga dalam sistem Ketatanegaraan tidak ada lagi lembaga Negara yang lebih tinggi dari yang lain.
                 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti secara Ilmu Perundang-undangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih tinggi dari lembaga Negara yang lain

                 Dalam tugas dan wewenang MPR yang diatur oleh undang-undang, MPR merupakan suatu lembaga tetap yang mempunyai organ dan strukturnya tersendiri. Dapat diteliti bahwa struktur ketatanegaraan setelah undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD disetujui sama dengan setelah Perubahan UUD 1945. Akan tetapi lembaga MPR menjadi suatu lembaga tersendiri berlainan dengan DPR dan DPD, sehingga sistem parlemen yang ada adalah Sistem Trikameral.
      Kesimpulan yang bisa diambil antara lain ialah bahwa Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas:  anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan  UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
            Dalam menentukan struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Majelis Permusyaratan Rakyat akhirnya didudukkan sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang lain. Majelis Permusyawaratn Rakyat tetap menjalankan fungsi keseharian. Hal ini diperkuat dengan adanya Pimpinan MPR, Sekretaris Jendral MPR dan tugas dan wewenang yang berbeda dari lembaga perwakilan yang lain. Maka sistem parlemen Indonesia menjadi tricameral system, teori ini merupakan teori dari Profesor Jimly Asshiddiqie.

Baca juga artikel terkait di bawah ini :

loading...
.

0 Response to "Tugas dan Wewenang MPR setelah Amandemen"

Post a Comment