REKRUITMEN PNS, SEBUAH KEMUNDURAN ATAU PINTU UNTUK KEMAJUAN BANGSA


PENDAHULUAN


Pegawai Negeri Sipil, siapakah yang tidak ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (atau selanjutnya akan disebut PNS). Karena memang menjadi seorang PNS selain menerima gaji yang besar, juga mendapat dana pensiun yang tidak kalah besar.
Sampai sekarangpun menjadi seorang PNS masih menjadi prioritas utama. Bahkan pengalaman saya sewaktu mendaftar PNS tahun 2014, sebanyak hampir 1500-an orang mendaftar menjadi seorang PNS, sedangkan yang dibutuhkan hanyalah 2 orang.Bukankah ini artinya 1:750?
Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimanakah penyelenggaraan rekrutmen PNS yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Sudahkah menjadikan pegawai yang diterima kompeten, dan professional ketika bekerja. Dalam tulisan kecil saya ini mencoba untuk mengupas, tentang penerimaan PNS, apakah sebagai suatu sarana kemajuan bangsa atau mungkin sebaliknya. Ada kesalahan kata dan kalimat mohon maaf, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

     LATAR BELAKANG MASALAH


Birokrasi dan politik saat ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain bagai dua mata uang.  Birokrasi dan politik memang merupakan dua buah institusi yang memiliki karakter yang sangat berbeda, namun harus saling mengisi.  Dua karakter yang berbeda antara dua institusi ini memberikan sebuah ruang positif bagi apa yang disebut dengan sinergi, namun acapkali tidak bisa dipisahkan dengan aroma “perselingkuhan”.
            Menurut Etzioni-Havely (dalam Savirani:2005) birokrasi adalah organisasi hirarkis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas melayani kepentingan umum.  Ciri khas yang melekat pada birokrasi ialah bentuk organisasi yang berjenjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat impersonal.  Birokrasi juga merupakan suatu unit yang secara perlahan mengalami penguatan, independent dan kuat.  Penguasaan berbagai sumber daya oleh birokrasi menjadikan birokrasi menjadi kekuatan besar yang dimiliki oleh negara.
            Birokrasi mempunyai tipe yang ideal seperti; bahwa ada aturan yang mengatur tentang tingkah laku organisasi, tata kerja organisasi, sampai sistem rekruitmen berdasarkan kualifikasi yang memadai.  Sistem rekruitmen dan promosi jabatan karir PNS, sampai sekarang banyak diatur dan diintervensi oleh aspirasi politik dari pejabat politik yang memimpin departemen pemerintah dipusat dan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak bisa dikatakan bahwa pertimbangan politik tidak ikut campur dalam menentukan calon untuk diangkat kalau yang mempertimbangkan orang-orang politik?oleh karena itulah kita dorong segera dibentuk komisi kepegawaian negara, yang komisi ini anggotanya adalah independent dan bukannya orang orang politik, serta harus profesional, kompeten, jujur dan amanah.
Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) nampaknya kembali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Proses penerimaan di seluruh nusantara pada akhir tahun lalu telah membangkitkan arus pengurusan berbagai surat dan syarat para peminat yang demikian keras ingin jadi PNS. Tidak heran jika ini menimbulkan berbagai masalah dan isu miring yang berbeda-beda dari satu provinsi ke provinsi lain yang memanfaatkan keinginan yang kuat untuk jadi PNS tersebut untuk meraup keuntungan yang amat besar.  Bayangkan saja ketika satu orang yang ingin menjadi PNS lewat “calo” harus mengeluarkan uang 150 juta!bukankah uang tersebut jika untuk usaha mandiri sudah bisa membuka suatu usaha?
Pemikiran masyarakat kitalah yang membuat hal itu terjadi, orang tua memang mewujudkan rasa sayangnya kepada anak dan ingin melakukan apapun agar anaknya bisa mendapat suatu kehidupan yang layak.  Bayangkan saja bila sudah menjadi seorang PNS mungkin sudah menjadi golongan IIIa, misalnya dalam beberapa tahun ditambah tunjangan tunjangan lainnya bisa mencapai tiga juta.  Dan uang tersebut bisa kembali dalam kurun waktu empat tahun dua bulan.  Karena alasan inilah orang tua melakukannya untuk kebaikan anaknya.
Sebenarnya apa kendala di sini?apakah memang pelayanan melalui lembaga formal sehingga harus memakai jasa-jasa “calo” tersebut atau memang itu sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat kita?kita akan mencoba mendalami hal tersebut dalam makalah iniagar kita lebih jitu dan mengerti tentang bagaimanakah sistem yang tepat bagi rekruitmen PNS kita.

 RUMUSAN MASALAH


1.      Permasalahan terkait isu isu tentang rekruitmen PNS serta “calo” atau makelar PNS yang saat ini sedang hangat dibicarakan.
2.      Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menangani permasalahan permasalahan yang terjadi demi menghindari adanya isu-isu yang kurang mendukung dan untuk mengembalikan kembali kepecayaan masyarakat yang dewasa ini mulai berkurang.


PENERIMAAN CPNS, SEBUAH PEMBUSUKAN, KEMUNDURAN,  ATAU PINTU  UNTUK  KEMAJUAN BANGSA INDONESIA


sumber : google.com

    DESKRIPSI KASUS


Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil memang menjadi prioritas utama bagi para sarjanayang telah lulus, karena memang profesi sebagai pegawai negeri merupakan profesi yang setidaknya menjajikan, begitulah anggapan masyarakat sekarang ini.  Mereka seakan-akan melakukan apa saja untuk bisa diterima sebagai PNS.  Ada diantara mereka yang menggunakan jalur yang seharusnya formal, ada juga oknum-oknum yang memakai jasa sperti “calo” agar bisa menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya meminta begitu banyak biaya operasional. 
Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 di Kota Subulussalam mulai meresahkan calon pelamar menyusul aksi calo yang diindikasi mulai bergentayangan memanfaatkan rekruitmen ini. Keterangan yang dihimpun Serambi, sejumlah calon pelamar CPNS mulai mendapat tawaran bisa diterima di posisi tertentu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, dengan imbalan uang tunai di kisaran Rp 55 juta - Rp 65 juta.  Sumber yang tidak mau dipublikasikan namanya itu mengaku mengetahui praktek percaloan tersebut dari salah satu kerabatnya yang ikut melamar pada penerimaan CPNS tahun ini. Dikabarkan, oknum tersebut mengaku bisa memuluskan langkah pelamar untuk diangkat menjadi PNS, asalkan mengeluarkan uang sebesar Rp 55 juta. Namun, beberapa waktu kemudian, nilainya bertambah menjadi Rp 65 juta.
“Ada famili saya yang ikut tes PNS mau minjam uang sama kami. Katanya untuk tambahan pembayaran karena uangnya kurang, nah di situlah kami tahu adanya calo CPNS,” terang sumber Menurut sumber, uang pelicin itu semula hanya Rp 55 juta namun tiba-tiba naik menjadi Rp 65 juta. Dia menambahkan, untuk meyakinkan korbannya, sang calo mengatakan mempunya relasi di provinsi yang dapat memuluskan para pelamar menjadi PNS. Sumber itu sendiri mengaku tidak bisa mencegah keinginan kerabatnya yang ingin membayar demi menjadi PNS.
Isu calo alias makelar CPNS di Kota Subulussalam kerap disampaikan masyarakat kepada Serambi  baik lisan maupun dengan pesan singkat. Meski marak, untuk mengenali mereka sangat sulit karena hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses sehingga untuk pembuktian sampai sekarang memang belum ada. Walau demikian, kabar percaloan ini dipastikan bukanlah sekedar rumor belaka karena sudah menjadi kelaziman setiap penerimaan CPNS.
Terkait adanya isu kecurangan dan “mafia” dalam peneriman CPNS tahun 2010, membuat sejumlah kalangan menjadi gerah. Warga pun berharap agar pemerintah setempat mengambil sikap tegas terhadap kondisi tersebut. Seperti yang disampaikan Wildan Sastra, aktivis LSM Lansdcap di Subulussalam. Ia menghimbau agar jangan sampai ada pelamar CPNS terjerumus ke dalam “mafia” yang dapat merugikan peserta.
Ternyata, masyarakat lebih senang menggunakan jasa seperti “calo” tersebut dikarenakan karena semua orang juga  tahu bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) identik dengan birokrasi pelayanan rekruitmen yang berbelit-belit, lamban dalam menyelesaikan pekerjaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sigap mencari amplop dan sabetan, datang ke kantor paling akhir tapi pulang paling awal, dan sering keluyuran saat jam kerja.  Namun ditengah kelemahan tersebut, masyarakat masih sangat ingin bisa menjadi seorang PNS.  Pasalnya, di tengah lapangan pekerjaan yang begitu terbatas, fasilitas yang ditawarkan kepada PNS sepintas bisa dibilang sangat menggiurkan. Tak perlu kerja ngoyo tapi gaji dan tunjangan lumayan, jam kerja pendek dan susah diberhentikan. Makanya tak heran bila setiap kali dibuka website penerimaan PNS, peminatnya selalu membludak. Tak jarang yang sampai rela memberikan sogokan. This is (probably) the best job ever.
Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) nampaknya kembali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Proses penerimaan di seluruh Nusantara pada akhir tahun lalu telah membangkitkan arus pengurusan berbagai surat dan syarat para peminat yang demikian keras ingin jadi PNS. Tidak heran jika ini menimbulkan berbagai masalah dan isu miring yang berbeda-beda dari satu provinsi ke provinsi lain.Di suatu provinsi ada yang sampai menduga ada kecurangan dan akan mengadukannya ke KPK; di provinsi lain lagi, DPRD ikut sibuk mengawasi proses penerimaan dan berusaha minta dengar pendapat dengan instansi pengelolanya. Demikian antusiasnya, ada pula demo para peserta test yang minta diumumkan hasil test tertulis mereka karena kawatir dikalahkan oleh calon lain dengan cara-cara curang. Katakanlah jika karena tertipu calo misalnya, memang ada yang mau melakukan kecurangan demikian, berapa “tarif” pelicin itu? Apakah mungkin sampai Rp150 juta?
Memang aneh kalau seorang sarjana mau mengeluarkan uang demikian besar untuk jadi seorang CPNS yang kelak akan mulai dari golongan III/a. Dibanding dengan gajinya sebagai seorang PNS, kan uang sebesar itu sudah bisa langsung digunakan untuk memulai suatu usaha yang meskipun kecil tapi bisa mandiri untuk suatu kehidupan baru.Menjelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS), isu jual beli kursi mulai merebak.  Bahkan menurut rumor yang berkembang di masyarakat sekarang ini, untuk 1 formasi CPNS 2011 diperkirakan dijual bervariasi.  Sebut saja untuk tamatan S1, diperkirakan akan dihargai 150 juta.  Sedangkan untuk tamatan D3,diperkirakan dihargasi 125 juta.  “Itu sudah menjadi rahasia umum, jadi kalau mau lulus PNS minimal harus menyiapkan uang seratus juta,” ungkap seorang warga yang mengaku berasal dari Kecamatan Pamenang Selatan.
Dilaporkan juga bahwa isu penerimaan CPNS dengan kita sebut saja “uang pelicin” sudah menjadi makanan sehari-hari warga.  Malahan,dari sejumlah sumber menyebutkan sebelum ajukan kebutuhan formasi ke Menpan Jakarta, isu tentang pemesanan formasi sudah lama dibicarakan lebih awal. Malahan, menurut sumber dari beberapa harian menyebutkan sudah ada yang berani menawarkan formasi CPNS tersebut sedangkan formasi itu sendiri belum turun ke tangan BKD hingga saat ini.  Soal tarif yang beredar di masyarakat saat ini mencapai 100 juta, bahkan ada yang berani menyebut sudah ada yang mencapaiangka 200 juta.
Sebenarnya bukankah sia sia uang tersbut?bukankah lebih baik untuk membuka usaha mandiri atau untuk apa yang sekiranya bisa untuk pengembangan hidup yang lebih baik.  Menurut perhitungan saya, mempertegas kenapa seseorang rela mengeluarkan “gocek” yang begitu besar untuk menjadi seorang PNS, seorang pegawai baru golongan III/a, katakanlah dalam beberapa tahun pertama jumlah gaji dan berbagai tunjangan rata-rata sebesar tiga juta per bulan, maka uang tadi sudah kembali hanya dalam empat tahun dua bulan,rentan waktu yang relatif agak cepat untuk pengembalian uang sebesar yang telah disebutkan di atas.  Padahal, sementara mendapatkan pekerjaan di lingkungan swasta dengan gaji segitu hari ini demikian susah, maka cukup rasional jika orangtuanya cari katabelece atau menempuh jalan itu. Mungkin jumlah ini dianggap si orangtua yang “sayang anak” sebagai modal yang masih harus dikeluarkan selain biaya kuliah dan untuk menikahkannya kelak yang setiapnya bisa tidak kurang dari segitu.
Kalau ini dianggap wajar maka laman kehidupan itu nanti bukan diisi oleh mereka yang kapabel memajukan kemanusiaan kita tapi hanya oleh insan-insan materialistik. Lebih mengerikan lagi kalau sebagai PNS mereka melahirkan birokrasi yang menghalalkan segala cara, bermental calo, dan hedonistik yang easy come easy go. Secara makro tentu keadaan ini sangat menghambat, bahkan akan merugikan kemajuan bangsa.
Secara moral pula, sangat sayang kalau si CPNS tadi ketika mulai bekerja ia berangkat dengan bekal yang tidak senonoh.  Hasil yang didapat pun tidak lain dapat suatu hasil yang tidak barokah, sogok menyogok dan pelicin sudah dianggap lumrah karena dicontohkan dalam mendapatkan peluang kerja untuk dirinya. Ia akan menjadi bagian dari morally lost generation sehingga mata rantai pembusukan kualitas sumberdaya manusia kita tidak akan pernah putus yang dapat mendorong kita menuju sebuah bangsa besar yang oleh pebusukan dari dalam dirinya sendiri tinggal nama dalam buku-buku sejarah. Naudzubillah.
Mudah-mudahan saja semua itu hanya sebuah isu yang berangkat dari kekawatiran para peserta test CPNS karena setelah kehebohan serupa pada penerimaan tahun 2009, tentu ada perbaikan dalam sistem dan proses penerimaannya. Orang juga akan makin takut untuk berbuat tidak senonoh karena pengawasan menuntut birokrasi harus makin transparan; dalam kasus pelicin ini, pihak penerima, perantara, dan pemberi akan terkena ketentuan pelanggaran, baik hukum maupun agama.
Adanya kebijakan dan tindakan yang drastis dan tegas agar dalam proses penerimaan CPNS tanpavested interest Insya Allah akan menghasilkan CPNS terbaik. Sikap keberpihakan kepada kemanusiaan itu sendiri tentu tetap dapat diterapkan secara proporsional dalam kerangka menuju PNS yang profesional dan produktif. Selain itu perlu kita kembangkan pemahaman dan upaya-upaya untuk mendorong lebih banyak generasi muda yang berminat pada wirausaha serta terus mengusahakan ketersediaan lapangan kerja secara konsepsional dan komprehensif demi kemajuan bangsa. Insya Allah.

     SOLUSI YANG DIANJURKAN


            Menurut Miftah Thoha (2008:122), sistem pengembangan PNS ada beberapa alternatif pola pengembangan,antara lain : (1) Sistem Terpadu , tidak tersentralisasi dan juga tidak terdesentralisasi.  Mengingat Indonesia ini terdiri dari wilayah-wilayah yang luas dan tersebar, maka sentralisasi amat menyulitkan penataan kepegawaian.  Sebaliknya, desentralisasi juga bisa mengkhawatirkan bisa berjalan sendiri-sendiri.  (2) Sistem Terbuka, pengisian jabatan-jabatan yang kosong sebaiknya berlaku secara terbuka, bisa diisi oleh PNS luar organisasi (departemen) atau dari pemerintah daerah lain asalkan prestasi dan kompetensinya dipenuhi.  (3) Ada Kejelasan dan Kepastian Karir PNS, artinya setiap calon pegawai begitu masuk menjadi PNS harus mengetahui kepastian karirnya asalkan prestasi dan kompetensi bisa mengetahui jalur pengembangan karirnya.  Jangan sseperti sekarang ini masuk tahu kapan dan jadi apa, keluar tahu kapan pensiunnya, tetapi tidka diketahui pasti selama di dalam akan jadi apa dan apa yang dilakukannya.  Jalur karir PNS, harus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Komisi Kepegawaian Negara/BKN).
            Seharusnya secara tegas sudah disebutkan dalamUU No. 43, bahwa untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan manajemen PNS, dan memberikan pertimbangan tertentu, menyatakan perlu dibentuk Komisi Kepegawaian yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Presiden (Pasal 13 Ayat 3).  Menurut UU ini, kebijakan manajemen PNS yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak dan kewajiban dan kedudukan hukum berada di tangan Presiden.  Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan tersebut, dibentuklah Komisi Kepegawaian Negara. Komisi ini terdiri dari dua anggota tetap yang berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris komisi serta tiga anggota tidak tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 13 Ayat 4).  Komisi ini sampai sekarang belum terbentuk, maka jika komisi dibentuk seyogyanya pembinaan karir PNS itu dipikirkan secara profesional bukan seperti saat ini.

PENUTUP 

    KESIMPULAN


Saat ini orang orang lebih memilih untuk menjadi PNS, yang itu merupakan pekerjaan yang menjanjikan minim resiko, namun memiliki tanggung jawab yang besar, disertai iming-iming gaji yang besar pula.  Ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dirinya berperan sebagai seorang “calo” atau makelar PNS yang orangnya masih mungkin dari beberapa orang yang mempunyai sebuah kedudukan dalam aspirasi politik.  Ini menjadi masalah, bagaimana sebuah sistem birokrasi kita yang sebenarnya sudah tertata prosedurnya dengan sangat baik namun ternyata dalam prakteknya tidka seperti yang seharusnya, rekrutmen yang berbelit-belit, kurangnya kesiapan yang mumpuni, ini menjadi ladang yang sempurna bagi “calo-calo” tersebut.  Bahkan beberapa orang tidak ragu mengeluarkan uang “pelicin” yang begitu besar untuk bisa duduk di jabatan sebagai PNS.
Alangkah ironis peristiwa di atas, gambaran bahwa suap, korupsi begitu mudahnya masuk dalam sistem pemerintahan kita ini.Sampai kapan ini akan terus berlanjut?dengan kebutahan hidup yang semakin banyak, hingga seseorang melakukan apapun yang perlu untuk meraup uang dengan cara apapun. Sangat disayangkan pula jika seorang yang diterima menjadi PNS dengan jalur “calo” tersebut, bukankah hasil yang kita dapatkan menjadi tidak barokah dan secara moral itu akan menjadi beban tersendiri bagi individu tersebut.  Bahkan belum tentu individu tersebut mempunyai kualifikasi profesi yang mumpuni, masih banyak pendaftar yang memiliki kualitas yang ingin masuk PNS dengan cara jujur, kini menjadi tersingkirkan. Ironis bukan?

     SOLUSI


          Karena itu marilah pemerintah kita berbenah diri, kalian dipilih karena untuk melayani rakyat bukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.  Kembalikan kepercayaan masyarakat kita tentang birokrasi pemerintah kita yang baik, yang ada untuk rakya, melayani rakyat sehingga negara ini bisa menjadi negara yang kuat dan abadi.  Khusus untuk masalah manajemen PNS, termasuk sistem rekuitmen PNS, bentuklah Komisi Kepegawaian Negara yang lebih kompeten dan profesionalitas, tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun termasuk dari politik.  Karena pembentukan Komisi Kepegawaian Negara tersbut sudah disebut secara tegas dalam UU No.43 Tahun 1999. Dengan demikian manajemen PNS kita menjadi lebih baik menghasilkan tenaga-tenaga yang kompeten, profesional dan bisa melayani masyarakat dengan baik dengan itikat baik demi kemajuan bangsa ini baik di mata nasional maupun internasional.  Amiin.



DAFTAR PUSTAKA


Albrow, Martin. 1989. Birokrasi. Yogyakarta : Tiara Wacana.
Blau, Peter M.& Meyer, Marshall W. 1987. Birokrasi Dalam Masyarakat
Modern. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
MD, Moh. Mahfud & Marbun, SF. 2006. Pokok-pokok Hukum Administrasi
            Negara. Yogyakarta : Liberty.
Simamora, Sahat. 1985. Pembangunan Politik Dalam Perspektif.­­________
            : Bina Aksara.
Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi. Jakarta :
            Kencana Prenada Media Group.
loading...
.

0 Response to "REKRUITMEN PNS, SEBUAH KEMUNDURAN ATAU PINTU UNTUK KEMAJUAN BANGSA"

Post a Comment