Mengenal Hukum Perdata (Pengantar)


Bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu hukum, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah hukum perdata, hukum perdata menurut Simanjuntak adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lainnya di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu. Jadi hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan individu baik itu mencakup hak dan kewajibannya, maupun mengatur ketentuan tata cara untuk melindungi hak individu jika terjadi pertentangan atau masalah. Dalam tulisan sederhana ini akan mencoba memaparkan mengenai Hukum Perdata. Sebagai pengantar marilah kita mengenal dulu mengenai istilah dan pengertian hukum perdata, sistematika dan berlakunya hukum perdata di Indonesia.

HUKUM PERDATA


ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Sejak zaman dulu (Romawi Kuno), sampai sekarang sudah ada pembagian hukum menjadi dua, yaitu:
  1. Hukum Publik, Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum anatar negara dengan alat-alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (Simanjuntak, 2009:hlm.14). Yang termasuk dalam hukum publik, ialah antara lain yang berlaku secara umum, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional.
  2. Hukum Privat (Perdata), Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan (Simanjuntak, 2009:hlm 14). Yang termasuk dalam hukum privat (perdata), ialah Hukum Perkawinan, Hukum Dagang, Hukum Perburuhan, Hukum Waris, dsb. Hukum perdata dibagi lagi menjadi hukum perdata materiil, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata(misalnya: Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan sebagainya) dan hukum perdata formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (misalnya: Hukum Acara Perdata).

    Jadi dengan demikian dapat didefinisikan bahwa Hukum Perdata ialah hukum dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (Subekti, 1987), sehingga pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lainnya di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu (Simanjuntak, 2009:hlm.8).

LUAS LAPANGAN HUKUM PERDATA

  1. Hukum Perseorangan (Personrecht), Hukum perseorangan adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  2. Hukum Keluarga (Familierecht), Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti: Perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan.
  3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogenrecht), Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. 
  4. Hukum Waris (Erfrecht), Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahlinya (Simanjuntak, 2009:hlm.20).

HUKUM MATERIAL DI INDONESIA

       Hukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis, hal ini terkait dengan sejarah politik hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan Indische Staatsregeling (IS) Stb 1925 No.1415  yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, dan masing-masing punya hukum tersendiri. Menurut Pasal 163 ayat (1) I.S, 3 golongan penduduk tersebut adalah:
  1. Golongan Eropa, Menurut Pasal 163 ayat(2) I.S, yang termasuk golongan Eropa, Semua warga Belanda, bukan warga Belanda tapi orang yang berasal dari Eropa, semua warga negara Jepang, dan orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum Keluarga Belanda, serta keturunan mereka yang tersebut di atas.
  2. Golongan Pribumi, Menurut Pasal 163 ayat(3) I.S, yang termasuk golongan ini, yaitu; Orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain; Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli.
  3. Golongan Timur Asing, Menurut Pasal 163 ayat(4) I.S, yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak terdaftar dalam golongan Eropa atau Indonesia Asli, yaitu:

  • Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina)
  • Golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Politik hukum masa Pemerintah Hindia-Belanda, terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi golongan-golongan warga negara di Indonesia. 
         Penggolongan tersebut adalah: 

  • Golongan Bangsa Indonesia Asli (Bumiputera), Berlaku Hukum Adat, tapi hukum ini masih berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan diskriminasi masih terjadi di sini.
  • Golongan Eropa, Bagi golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)(Wetboek van Koophandel).
  • Golongan Tionghoa (Cina), Bagi golongan Tionghoa berlaku KUHPer dan KUHD dengan berbagai pengecualian, yaitu pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak.
  • Golongan Timur Asing yang bukan berasal daru Tionghoa/Eropa, Berlaku KUHPer dan KUHD tapi hanya berlaku sebagian. Yaitu hanya mengenai harta kekayaan saja.

BERLAKUNYA KUHPer DI INDONESIA

     Pada masa Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan BW dan Wetboek van Koophandel. Hukum Eropa menganut asas Konkordasi (asas persamaan berlakunya sistem hukum) di dalam menyusun kodifikasi KUHPer dan KUHD, yang diumumkan tanggal 30 April 1874 berdasarkan Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.
Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHPer berlaku kembali di Indonesia, yang menyatakan, bahwa: 
“segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, KUHPer masih berlaku menurut Pasal II Aruan Peralihan. KUHPer masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih beraneka ragam dan masih banyak materi hukum perdata yang tidak termuat dalam KUHPer, melainkan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Berdasarkan KUHPer, sistematika Hukum Perdata terdiri atas 4 (empat) Buku, yaitu:
  1. Buku Pertama “ Perihal Orang” yang Mengatur Tentang Diri Seseorang Sebagai Subyek Hukum dan Mengatur Tentang Hukum Keluarga 
  2. Buku Kedua “Perihal Benda”yang Mengatur Tentang Hukum Kebendaan atau Harta Kekayaan dan Hukum Waris 
  3. Buku Ketiga “Perihal Perikatan” yang Mengatur Tentang Hukum Kekayaan Yang Menyangkut Hak dan Kewajiban Yang berlaku Terhadap Orang-orang Pihak-Pihak Tertentu (Hak Kebendaan Yang bertsifat Relatif).
  4. Buku Keempat “Perihal Pembuktian dan Lewat waktu” yang Mengatur Tentang Alat-alat Bukti  dan Pengaruh atau Akibat-akibat Lewat Waktu Terhadap Hubungan-Hubungan Hukum.
Demikianlah pengantar awal untuk Hukum Perdata, Insya ALLAH tulisan selanjutnya akan menyusul. Semoga bermanfaat.


DAFTAR PUSTAKA

Subekti, R.,  Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet. XXXI, 2003
Muhammad, Abdulkadir. 1993.” Hukum Perdata  Indonesia”.Bandung: Citra aditya Bakti
Simanjuntak,PNH.2009.”Pokok-pokok Hukum  Perdata Indonesia.”.Jakarta:Jambatan
loading...
.

0 Response to "Mengenal Hukum Perdata (Pengantar)"

Post a Comment