HUKUM TENTANG ORANG (HUKUM PERDATA)

Dalam tulisan saya kali ini melanjutkan tulisan mengenai Hukum Perdata, jika kita sudah mengenal Hukum Perdata, maka tulisan saya kali ini akan membahas hukum perdata kaitannya dengan hukum tentang orang, selamat membaca dan semoga bermanfaat...jangan lupa Share ya :D

 

HUKUM TENTANG ORANG


SUBYEK HUKUM

Adalah pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subyek hukum.

1.      Manusia Sebagai Subyek Hukum (Person)

Dalam hukum, manusia/orang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subyek hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Terhadap hal ini terdapat suatu pengecualian, di mana anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 KUHPer). Ketemtuam Pasal 2 ayat 1 KUHPer ini mempunyai arti penting apabila dalam hal ;
a.       Perwalian oleh bapak atau ibu (pasal 348 KUHPer)
b.      Mewarisi harta peninggalan (pasal 836 KUHPer)
c.       Menerima wasiat dari pewaris (pasal 899 KUHPer)
d.      Menerima hibah (pasal 1679 KUHPer)
Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (2) KUHPer, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mengenai hal ini, Prof. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan, bahwa manusia itu merupakan orang kalau ia hidup, tidak pandang berapa lama hidupnya, meskipun barang kali hanya untuk satu detik saja.
Kemudian menurut Pasal 3 KUHPer disebutkan, bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan.
a.      Kecakapan Bertindak dalam Hukum:
Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan semua hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka harus diwakili dan dibantu oleh orang lain. Menurut Pasal 1330 KUHPer, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum tersebut atau mungkin dalam pelaksanaan perbuatan hukumnya membutuhkan bantuan pihak/orang/badan hukum lain, yaitu :
1)      Orang yang belum dewasa
Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantara orang lain, atau sama sekali dilarang. Kecakapan untuk bertindak di dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
Ø  Menurut Pasal 330 KUHPer, orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kwain. Apabila ia telah menikah, maka ia dianggap telah dewasa dan ia tidak lagi menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.
Ø  Untuk melangsungkan perkawinan :
1)      Menurut Pasal 29 KUHPer, bagi seseorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi wanita berumur 15 tahun
2)    Menurut Pasal 7 ayat(1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagi seseorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang wanita berumur 16 tahun
Ø  Dalam Hukum Waris, seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat (pasal 897 KUHPer).
Ø  Menurut Pasal 19 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum harus sudah berumur 17 tahun.
-          Kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa
Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,  menumbuhkemabangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kemudian ekuasaan terhadap harta kekayaan anak, bahwasanya orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur belum 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya( Pasal 48 UUP).
-          Perwalian terhadap anak yang belum dewasa
Pengawasan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak yang diatur oleh Undang-Undang. 
Perwalian dapat dilakukan terhadap anak syah yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum,atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya Pasal 33 ayat (1), anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak syah yang orang tuanya telah bercerai, anak yang lahir diluar perkawinan (Natuurlijk Kind).
Orang/badan yang bisa ditunjuk sebagai wali ialah keluarga dari anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat(1) UUP), salah satu dari kedua orang tuanya, keluarga anak dalam garis keturunan lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, orang lain atau Badan Hukum (Pasal 49 ayat(1) UUP, Pasal 33 UU Perlindungan anak), pejabat yang berwenang, orang lain yang bukan pejabat yang wenang serta Balai Harta Peninggalan berkedudukan sebagai wali pengawas/Dewan Perwalian.
Syarat menjadi wali :
a)      Sudah Dewasa
b)      Berpikiran sehat
c)      Dapat berlaku adil
d)     Berkelakuan baik
e)      Tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
f)       Wali harus memiliki agama yang sama dengan agama anak
Kewajiban wali:
a)      Wajib mengurus anak dan kekayaannya dengan sebaik-baiknya
b)      Wajib menghormati agama dan kepercayaan anak
c)      Wajib membuat daftar kekayaan dan perubahan kekayaan anak
d)     Wali wajib bertanggung jawab atas kepengurusan harta kekayaan anak serta kerugian yang timbul karena kesalahan tau kelalaiannya
Berakhirnya perwalian jika:
a)      Anak yang diwabah perwalian sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin
b)      Kekuasaan wali dicabut( karena wali tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali)
c)      Wali atau anak di bawah perwalian meninggal dunia
2)      Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
Menurut Pasal 433 KUHPer, orang yang di taruh di bawah pengampuan adalah orang yang boros, dungu, sakit ingatan dan mata gelap. Mengenai hal ini, diatur dalam ketetentuan-ketentuan berikut :
Ø  Seseorang yang karena ketaksempurnaan akalnya ditaruh di bawah pengampuan, telah mengakibatkan dirinya dalam suatu perkawinan, dapat diminya pembatalan perkawinan (Pasal 88 ayat 1 KUHPer).
Ø  Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal budidaya (Pasal 895 KUHPer).
Ø  Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPer.
3)      Kedudukan wanita yang telah kawin dalam hukum
Khusus untuk orang perempuan yang dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum mengenai hal :
Ø  Membuat perjanjian, memerlukan bantuan dan ijin dari suami (Pasal 108 KUHPer).
Ø  Menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami (Pasal 110 KUHPer).
Untuk masa sekarang ini, ketentuan Pasal 108 KUHPer ini telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963. Hal ini ditegaskan lagi dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat(2) UU No.1 Tahun 1974, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
    Namun dalam hal tertentu, meskipun seorang istri yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam melakukan perbuatan terhadap harta bersama perkawinan harus dengan persetujuan suami (karena suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga).
b.      Pendewasaan
Pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang-orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun semua tindakan. Dengan demikian, menurut Pasal 424 KUHPer, anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.
-          Macam-macam bentuk pendewasaan
Pada dasarnya, ada dua macam bentuk pendewasaan, yaitu :
1)      Pendewasaan terbatas
Dengan pendewasaan terbatas, maka anak di bawah umur dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Syarat untuk mengajukan pendewasaan terbatas adalah harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 426 KUHPer).
2)      Pendewasaan penuh
Dengan pendewasaan penuh, maka anak di bawah umur, dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan. Syarat untuk mengajukan pendewasaan penuh adalah sudah harus berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke Presiden (Pasal 420-421 KUHPer).
-          Pencabutan hak pendewasaan
Pendewasaan ini dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Pengadilan Negeri apabila anak yang belum dewasa ini menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya atau suatu alasan tertentu (pasal 431 KUHPer).
Untuk masa sekarang ini, lembaga pendewasaan ini sudah tidak mempunyai arti lagi, karena batas usia dewasa menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun.
c.       Pengampuan
Pengampuan (curatele) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang telah dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengampuan disebut curatele. Menurut Pasal 433 KUHper, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di pengampuan, melainkan tetaplah ia berada di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUHPer).
-          Pengajuan permohonan pengampuan
Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Yang dapat mengajukan permohonan pengampuan ialah :
1)   Keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya, dalam hal keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap (434 KUHper).
2)   Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat, dalam hal keborosannya     (434 KUHper).
3)    Suami dan isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya (434 ayat(3) KUHPer).
4)      Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri (434 ayat(4) KUHPer)
5)    Kejaksaan, dalam hal mata gelap, keadaan dungu atau sakit ingatan (435 KUHPer).
-          Akibat hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah :
1)      Ia sama dengan orang yang belum dewasa(452 KUHPer)
2)   Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan, batal demi hukum (446 ayat(2) KUHPer)
-          Berakhirnya pengampuan
Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang (460 KUHPer). Pengampuan juga berakhir apabila si curandus meninggal dunia.

2.      Perihal Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau rechtpersoon, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.
      Badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain (Simanjuntak, 2009:hlm.143).
a.      Syarat-syarat berdirinya badan hukum
Pada dasarnya, suatu badan hukum atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.   Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
b.      Adanya suatu tujuan tertentu.
c.       Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang.
d.      Adanya suatu organisasi yang teratur.
Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara :
a.       Didirikan dengan akta notaris.
b.      Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
c.       Dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Menteri hukum dan HAM
d.      Diumumkan di dalam Berita Negara.
b.      Pembagian Badan Hukum
1)      Badan Hukum Publik
Badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara, contoh :
a)      Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 45
b)   Pemerintah Tingkat Daerah Tingkat I dan II, yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU lainya.
c)      Bank Indonesia, yang diatur dalam UU No.23 tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur oleh UU tersendiri.
d)  Perusahaan milik negara, yang diatur dlaam Undang-Undangnya masing-masing.
2)      Badan Hukum Privat
Badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum privat adalah :
a)       Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan UU No.40 Tahun 2007
b)      Firma, diatur dalam KUHD
c)      Persekutuan Comanditer (CV), yang diatur dalam KUHD
d)     Perbankan, yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998
e)      Koperasi, yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1992
f)       Partai Politik, yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2008
g)   Yayasan, yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

DOMISILI HUKUM

Setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari (pasal 17 ayat 1 KUHPer). Tempat tinggal tersebut disebut domisili. Domisili adalah tempat di mana orang seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain.

1.      Pentingnya Domisili

a.       Untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah
b.      Untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan perceraian
c.       Untuk mengetahui peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang.
d.   Untuk mengetahui di mana ia harus mengikuti PEMILU, apakan ia bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri.
e.       Untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang.

2.      Macam-macam Domisili

a.      Tempat tinggal yang sesungguhnya yaitu tempat tinggal yang sesungguhnya adalah tempat tinggal di mana seseorang itu sesungguhnya berada. Tempat tinggal sesungguhnya ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
1)      Tempat tinggal bebas : tempat tinggal atau tempat kediaman yang bebas adalah tempat tinggal yang tidak terikat dan tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri.
2)    Tempat tinggal tidak bebas : tempat tinggal yang terikat atau tergantung atau mengikuti tempat tinggal orang lain. Menurut Pasal 21-22 KUHPer, ada orang yang mempunyai domisili orang lain, yaitu :
3)      Seorang isteri mengikuti domisili suaminya.
4)      Anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orang tua/wali mereka.
5) Orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan mengikuti domisili pengampunya.
6)      Para pekerja/buruh mengikuti domisili majikanya jika mereka ikut tinggal dalam rumah majikannya.
b.      Tempat tinggal pilihan
Hal ini berhubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja, dan dipilihlah tempat tinggal tertentu. Dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya (Pasal 24 ayat1 KUHper).

     CATATAN SIPIL

Catatan sipil adalah catatan-catatan mengenai peristiwa-peristiwa keperdataan yang dialami /dilakukan oleh seseorang. Peristiwa yang harus dicatat ialah adanya: kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan  penggantian nama.
Pencatatan sipil ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang dialami oleh seseorang,khususnya berkaitan dengan status keperdataannya serta sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk  membuktikan suatu peristiwa hukum tertentu bahwa yang dialami oleh seseorang itu benar-benar terjadi. Lembaga yang menangani pencatatan sipi bi bagi menjadi dua, yaitu:
-          Umum ( Kantor Catatan Sipil ) yang ditujukan untuk warganegara pada umumnya

-    Khusus ( Kantor Urusan Agama ) yang ditujukan khusus bagi yang beragama Islam,khusus mencatat tentang perkawinan dan perceraian.

Demikian dulu ya pembaca tulisan kecil saya kali ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dari berbagai kalangan untuk belajar mengenai Hukum Perdata, semoga bermanfaat dan akan saya lanjutkan menulis mengenai hukum perdata lebih lanjut..

DAFTAR PUSTAKA

SUBEKTI, R.,  Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet. XXXI, 2003.
SOFWAN, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, Cet. IV, 1981
MERTOKUSUMO, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, Cet. III, 2007.
loading...
.

0 Response to "HUKUM TENTANG ORANG (HUKUM PERDATA)"

Post a Comment